RSS

Paradoks Cukai Rokok

PASAL 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai menyebutkan, barang-barang yang pemakaiannya dapat berdampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, konsumsinya perlu dikendalikan dan peredarannya perlu diawasi, dikenakan cukai.

Rokok dikenai cukai. Berarti rokok termasuk barang yang konsumsinya dikendalikan dan peredarannya perlu diawasi demi kesehatan konsumen dan masyarakat sekitarnya.

Seharusnya dalam semangat itu pemerintah mengatur cukai rokok, yaitu untuk mengendalikan konsumsi demi melindungi dampak negatif pada pemakainya. Apalagi, dampak buruk rokok bukan hanya pada pemakainya, melainkan juga terhadap orang-orang di sekitarnya.

Di sisi lain, industri rokok cenderung menolak keinginan pemerintah meningkatkan pendapatan dari cukai melalui pengendalian penaikan tarif. Hal itu dapat menurunkan minat perokok pemula untuk membeli rokok. Untuk perokok yang sudah ketagihan dan punya uang, berapa pun harga rokok akan dia beli.

Asumsi saya, pemerintah akan memihak kepada rakyat: melindungi rakyat dari bahaya asap rokok dan memilih mengendalikan konsumsi. Ternyata asumsi saya keliru.

Simak sikap pemerintah dalam upaya menaikkan pendapatan negara dari cukai rokok, seperti yang diberitakan Kompas edisi 9 Juni 2014: ”Pencapaian target (cukai rokok) diharapkan dari peningkatan volume produksi,” kata Susiwijono, Direktur Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai, Ditjen Bea Cukai. Dapat dipahami karena makin banyak rokok dikonsumsi masyarakat, makin besar penerimaan dari cukai. Sebab, merekalah yang sebenarnya membayar cukai, bukan pabrik rokok.

Pada 2013, produksi rokok mencapai 341 miliar batang dan diharapkan pada 2014 mencapai 360 miliar batang. Supaya target cukai tercapai, semua itu harus terjual.

Artinya, masyarakat didorong semakin banyak merokok. Produksi 360 miliar batang rokok itu untuk 240 juta penduduk Indonesia. Berarti satu mulut orang Indonesia—dari bayi sampai kakek-kakek—disiapkan 1.500 batang rokok per tahun untuk dibakar. Kalau jumlah batang per orang tidak dapat ditingkatkan karena sudah jenuh, yang ditingkatkan jumlah perokok baru, terutama remaja dan anak-anak.

Supaya hal itu tercapai, tentunya pemerintah harus memberi kemudahan supaya remaja dan anak-anak yang merokok jumlahnya meningkat. Apakah kerugian akibat dampak buruk rokok juga meningkat, bukan urusan pemerintah. Kalau sakit, yang membayar juga perokok itu sendiri. Pemerintah tidak merasa mengeluarkan uang meskipun akibat sakit itu produktivitas rakyat menurun.

Dari kebijakan ini jelas bahwa pemerintah lebih berpihak kepada industri rokok daripada melindungi rakyat dari dampak buruk rokok. Bahwa itu bertentangan dengan UU Cukai tadi, tidak perlu dirisaukan, toh, banyak rakyat yang tidak tahu.
Cara lain

Kalau benar pemerintah ingin melindungi rakyat dari dampak buruk rokok, tetapi juga pendapatan dari cukai rokok meningkat, naikkan saja tarif cukainya, bukan jumlah produksinya. Dengan tarif cukai naik, harga rokok memang akan naik dan mungkin konsumsi rokok di kalangan miskin dan anak-anak akan menurun.

Dengan sekali dayung, dua tujuan tercapai: meningkatkan pendapatan negara dari cukai rokok sekaligus melindungi orang miskin dan anak-anak dari dampak buruk rokok. Untuk yang mampu, kenaikan harga rokok tidak akan mengurangi konsumsinya karena sudah ketagihan.

Kemungkinan dalih yang dipa kai pemerintah adalah bahwa menaikkan cukai secara drastis akan memicu inflasi. Padahal, jika peningkatan harga cukup tinggi dan penjualan ”batangan (ketengan)” dilarang, para perokok miskin dan remaja mungkin akan menggunakan uang yang semula untuk membeli rokok ke hal yang lebih positif.

Berkurangnya penyakit yang terkait rokok juga akan menurun, yang berarti menghemat dana pengobatan. Selain itu, pemerintah juga jelas memperoleh dana cukai yang lebih besar lagi.

Dalih lain yang mungkin dipakai adalah batas maksimum cukai rokok yang hanya 57 persen menurut UU Cukai. Di sini tampak keganjilan. Alkohol yang hanya berbahaya bagi pemakainya dikenai cukai 80 persen, sementara rokok yang juga berbahaya bagi orang lain dikenai cukai maksimum hanya 57 persen. Kemungkinan besar industri rokok bermain di kalangan parlemen.

Dalih ketiga adalah pemerintah takut penaikan cukai secara drastis akan bertentangan dengan kepentingan industri rokok. Jika benar, jelas bahwa pemerintah lebih mengutamakan kepentingan pemilik modal daripada melindungi rakyat seperti yang diamanatkan UU Cukai, bahkan UUD 1945.

Pemerintah lebih senang makin banyak rakyat yang kecanduan dan keracunan rokok demi keuntungan pemilik pabrik rokok. Barangkali di dunia baru ini ada pemerintah yang lebih senang mengorbankan rakyatnya demi pemilik modal.

Oleh:  Kartono Mohamad

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Juli 7, 2014 in Uncategorized

 

Tantangan Politik Anggaran

SEBAGAI instrumen politik dan ekonomi, anggaran negara memiliki peran besar untuk menilai arah keberpihakan suatu rezim.

Pergantian rezim yang akan berlangsung dalam hitungan hari merupakan waktu yang tepat untuk mengidentifikasi apa saja warisan politik anggaran pemerintah sebelumnya dan sejauh mana visi-misi pasangan capres-cawapres yang berkontestasi menyikapi warisan itu.
Warisan SBY

Setidaknya politik anggaran suatu rezim dapat dilihat dari hasil kinerja, substansi kebijakan, dan institusional. Dari segi kinerja ekonomi, banyak kalangan menilai pemerintahan SBY cukup berhasil. Meskipun target pertumbuhan ekonomi pemerintahan SBY berada di bawah janji kampanyenya, yakni 7 persen, pemerintah cukup berhasil menjaga pertumbuhan ekonomi di atas 6 persen, di tengah ketidakpastian atau melambatnya perekonomian dunia.

Meskipun demikian, kualitas pertumbuhan ekonomi tersebut bisa dikatakan cukup rendah, dengan indeks rasio gini sebagai indikator yang mengukur kesenjangan pendapatan terus mengalami peningkatan.  Pada tahun 2005, saat SBY pertama kali menjabat, indeks gini rasio berada pada angka 0,36 dan meningkat menjadi 0,41 pada tahun 2013.

Tidak hanya berpengaruh dalam performa ekonomi, besarnya kesenjangan kesejahteraan juga berimplikasi pada kesenjangan politik yang menjadi lahan subur bagi mengguritanya oligarki. Winters (2013) mencatat kekayaan 40 orang terkaya di Indonesia setara 10 persen PDB, di mana kaum oligarki ini membajak demokrasi prosedural untuk mempertahankan dan memperbesar kekayaan mereka dengan jalan membeli atau mendirikan partai politik, media, dan juga mengucurkan uang dalam kontestasi politik.

Menguatnya oligarki ini juga dirangsang oleh kebijakan perpajakan yang tak berkeadilan. Kajian Prakarsa dan Infid (2014) menyebutkan tarif pajak tertinggi hanya 30 persen untuk kelompok berpendapatan di atas Rp 500 juta per tahun, tak membedakan dengan pendapatan orang-orang superkaya dengan penghasilan di atas Rp 10 miliar per tahun.

Dari sisi kebijakan anggaran, selain masih rendahnya rasio pajak, presiden mendatang juga akan dihadapi dengan ruang fiskal yang terbatas. Artinya, siapa pun presiden terpilih, tanpa adanya upaya meningkatkan rasio pajak dan pengurangan belanja wajib, mereka  hanya memiliki keleluasaan dalam mengalokasikan anggaran sesuai dengan prioritas programnya kurang dari 30 persen anggaran negara.

Selain itu, dari sisi pembiayaan, meskipun rasio utang terhadap PDB mengalami penurunan,  untuk pertama kalinya pada tahun 2012, anggaran mengalami negatif keseimbangan primer, di mana pendapatan tidak mampu menutupi belanja di luar pembayaran bunga utang. Artinya, untuk membayar bunga utang memerlukan pokok utang baru.

Sementara pada aspek institusional, perlu diapresiasi komitmen SBY terhadap keterbukaan informasi anggaran, yang ditandai dengan meningkatnya skor indeks keterbukaan anggaran Indonesia (Open Budget Index) yang dikeluarkan oleh International Budget Partnership (2012) dari 42 pada tahun 2006 menjadi 62 pada tahun 2012, bahkan tertinggi di Asia Tenggara. Meskipun demikian, transparansi anggaran ini belum diikuti dengan menguatnya akuntabilitas anggaran. Tercatat, selama masa pemerintahan SBY, terdapat 48 anggota DPR dan 2 menteri aktif terjerat kasus korupsi.
Visi-misi politik anggaran capres

Suka atau tidak suka, realitas politik saat ini, kedua pasangan capres dan cawapres tersandera oleh oligarki, di tengah mahalnya ongkos kontestasi. Boleh jadi, kaum oligarki ini akan menagih ongkos konstestasi pasangan terpilih dengan kembali memeras anggaran negara. Sayangnya,  ketimpangan sumber daya material sebagai media suburnya oligarki belum mendapatkan perhatian serius dari kedua pasang capres-cawapres.

Memang pasangan Prabowo-Hatta secara khusus mematok target mengurangi indeks gini menuju 0,31. Sayangnya target ini terlalu ambisius dan tidak mungkin dicapai dalam kurun waktu lima tahun pemerintahan. Berdasarkan data OECD, negara yang mampu menurunkan indeks gini, Yunani dan Turki, selama kurun waktu 12 tahun (1995-2008), masing-masing hanya mampu menurunkan 0,03 (dari 0,34 ke 0,31) dan 0,08 (dari 0,49 ke 0,41).

Sementara pasangan Jokowi-JK tidak menetapkan target khusus untuk mengurangi ketimpangan pendapatan ini. Namun, pasangan ini mencoba menutup pintu masuk penyanderaan oligarki melalui program pendanaan partai politik dan kampanye. Pasangan ini juga tengah mencoba penggalangan dana publik untuk kampanye sebagai upaya mengeliminasi utang kontestasi pada saat berkuasa.

Terkait kebijakan fiskal,  kedua pasang capres-cawapres berani mematok target peningkatan rasio pajak 16 persen  dari PDB. Namun, perubahan tarif pajak  yang berkeadilan sebagai sumber ketimpangan  tidak disinggung oleh kedua pasangan.

Dari sisi kebijakan anggaran, Prabowo-Hatta menjanjikan belanja sebagai instrumen pemerataan. Meski tak disinggung soal keterbatasan ruang fiskal dan cenderung normatif, pasangan ini memiliki kebijakan untuk melakukan efisiensi belanja, meminimalkan kebocoran anggaran, mengurangi subsidi. Selain itu, kebijakan itu juga cenderung kontradiktif dan sekadar menarik simpati publik, seperti kenaikan tunjangan profesi guru, merekrut guru, dan menaikkan gaji yang berkonsekuensi menggerus ruang fiskal.

Pasangan nomor urut satu ini  menargetkan peningkatan belanja negara cukup ambisius hingga  Rp 3.400 triliun atau setara dengan proporsi peningkatan belanja masa pemerintahan SBY selama dua periode. Prabowo-Hatta juga menargetkan menurunkan defisit anggaran hingga 1 persen dan utang luar negeri baru menjadi nol pada 2019. Sayangnya, terlepas dari keterbatasan ruang, target-target fantastis ini tak disertai dengan kebijakan apa yang akan ditempuh mencapai target tersebut.

Sementara kebijakan anggaran pasangan nomor urut dua memang secara spesifik memiliki program penguatan kapasitas fiskal disertai dengan penjabaran kebijakan yang lebih terinci. Namun, program prioritas ini belum disertai target-target yang lebih terukur. Arah politik anggaran pasangan ini cukup jelas menitikberatkan kebijakan pada penguatan daerah sebagai ujung tombak pelayanan publik melalui instrumen desentralisasi fiskal yang bersifat asimetris sesuai kebutuhan daerah. Kebijakan ini dapat dikatakan merupakan terobosan untuk mengatasi kesenjangan pembangunan antardaerah.

Dari sisi institusional, khususnya transparansi anggaran, meskipun secara khusus tidak secara eksplisit memasukkan isu transparansi anggaran, pasangan Jokowi-JK memiliki tujuh prioritas program terkait keterbukaan informasi publik,  dan juga menjamin adanya partisipasi publik dalam pengambilan kebijakan pemerintah.

Sementara Prabowo-Hatta tidak memiliki program khusus untuk isu institusional terkait peran serta masyarakat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Terakhir, di luar dari visi-misi kedua pasang capres-cawapres, implikasi politik anggaran ke depan juga dapat dibedah dari ukuran dan fragmentasi koalisi partai politik yang mengusung, di mana semakin besar fragmentasi koalisi partai pendukung berkonsekuensi semakin besar belanja negara yang terfragmentasi dan berakibat pada defisit (Wehner, 2010).

Pengalaman masa pemerintahan SBY, belanja cenderung meningkat setelah dibahas DPR, khususnya pada kementerian-kementerian yang diduduki oleh partai politik koalisi pendukung. Namun, hal ini bisa diantisipasi jika presiden terpilih berani membentuk kabinet kerja, bukan sekadar bagi-bagi kursi kekuasaan dan melubrikasi kepentingan oligarki.

Oleh:  Yuna Farhan, Mahasiswa PhD University of Sydney, Peneliti Senior Fitra

Sumber: Kompas, Senin 7 Juli 2014

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Juli 7, 2014 in Uncategorized

 

Menegaskan Kembali Netralitas dan Tugas Pokok TNI

GambarTNI kembali menegaskan netralitasnya dalam menghadapi Pemilu Presiden 2014. Hal tersebut tidak lepas dari undang-undang dan peraturan pemerintah yang memosisikan TNI tidak berpolitik. Tugas TNI adalah menjaga pertahanan negara, dia menjadi alat negara yang tidak berpihak pada kelompok-kelompok politik.

Kepala Staf TNI AD Jenderal Budiman menegaskan, netralitas TNI akan membuat institusi militer ini disegani dan dihormati. Oleh sebab itu, menurutnya, netral itu harus datang dari hati yang bersih.

Bagi TNI, netralitas pada Pemilu Presiden menjadi hal yang mutlak. Dia tidak bisa ditawar-tawar lagi. Di beberapa wilayah, prajurit TNI mendapat buku saku yang isinya mengenai netralitas TNI. Seperti di Komando Daerah Militer IV/Diponegoro. Di wilayah ini Panglima Mayjen TNI Sunindyo menunjukkan kesungguhannya untuk menjaga prajurit TNI tidak berpolitik praktis.

Buku ini merupakan himpunan dari berbagai tulisan dan referensi mengenai netralitas TNI. Tulisan-tulisan tersebut dikemas secara khusus untuk kemudian dijadikan pedoman oleh perwira, bintara, tamtama maupun Pegawai Negeri Sipil (PNS) di jajaran Kodam IV/Diponegoro.

Panglima memastikan sikap netral dan tidak memihak akan dilaksanakan secara konsisten dan bertanggungjawab oleh setiap prajurit dan PNS.

Para prajurit TNI akan memegang amanah dalam pelaksanaan reformasi internal TNI. Amanah itu tertuang dalam UU RI No 34 tahun 2004 tentang TNI.

Netral atau ketidakberpihakan mencakup pada larangan menggerakkan semua organisasi masyarakat untuk mendukung kepentingan partai politik dan kandidat tertentu. Dalam larangan lain, prajurit TNI juga tidak diperkenankan juru kampanye partai politik dan calon presiden.

Secara keseluruhan, TNI memiliki tugas pokok:

1. Menegakkan kedaulatan negara

2. Mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945

3. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Tugas pokok itu dilakukan dengan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang (OMSP). Tugas yang terakhir atau OMSP, antara lain untuk mengatasi gerakan separatis bersenjata; mengatasi pemberontakan bersenjata; mengatasi aksi terorisme; dan mengamankan wilayah perbatasan. (*)

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Juni 26, 2014 in Uncategorized

 

Tag: , , , ,

Ilusi Pertumbuhan Ekonomi

GUSTAV Papanek kembali ke Indonesia dan menyiarkan kabar penting soal ekonomi nasional. Ekonom senior ini mengingatkan lagi isu lama yang relevan bagi Indonesia: kegentingan terkait penciptaan lapangan kerja.

Kita dengan mudah menyepakati gagasan ini karena sederet data bisa dibuka demi memperkuat argumen tersebut. Namun, Gustav Papanek—Presiden Boston Institute for Developing Economies—menambahkan prasyarat agar penciptaan lapangan kerja itu bisa dibuka seluas-luasnya: pertumbuhan ekonomi tinggi, jika perlu dua digit (Kompas, 13/3/2014).

Pada titik inilah debat akademik bisa dibuka dan tiap argumen dapat diuji. Realitas ganjil yang berlangsung, ”berhala” pertumbuhan ekonomi telah berkuasa 60 tahun, tetapi memberi bukti yang rapuh untuk memastikan urusan penciptaan lapangan kerja (apalagi kesejahteraan semesta) bisa tercapai. Alih-alih pertumbuhan ekonomi menjadi eskalator kemakmuran, yang terjadi belakangan malah memuntahkan penyakit sosial-ekonomi yang kronis.

Perangkap pertumbuhan

Pertumbuhan ekonomi bekerja dengan logika berikut: ekonomi berkembang apabila ada peningkatan output (barang dan jasa). Peningkatan output hanya terjadi jika terdapat investasi yang terus-menerus, baik lewat ekspansi maupun investasi baru. Investasi memerlukan modal sehingga tabungan di sektor keuangan (misalnya bank) mesti dipupuk sebagai alas investasi. Rostow, ekonom yang berkibar pada dekade 1960-an, bahkan memberi target yang jelas: ekonomi bisa lepas landas apabila tingkat investasi minimal terpenuhi. Jika tabungan domestik tak cukup memenuhi kebutuhan investasi, diperlukan dua hal berikut: mendatangkan penanaman modal asing (PMA) dan utang luar negeri.

Investasi inilah yang memiliki dua sisi mata uang. Pada sisi pasokan menciptakan output dan pada sisi permintaan membuka lapangan kerja. Jadi, investasi merupakan tulang punggung pencapaian pertumbuhan ekonomi. Hampir semua negara berkembang mengikuti fatwa ini tanpa perkecualian, termasuk Indonesia.

Tentu saja sumber pertumbuhan ekonomi bukan hanya investasi.
Dalam konsep ekonomi standar, pendapatan nasional ditopang (selain investasi) oleh belanja pemerintah, konsumsi rumah tangga, dan perdagangan (ekspor-impor). Namun, jika dikuliti lebih dalam, ketiga variabel itu tak bisa lepas dari investasi. Belanja pemerintah umumnya bersumber dari pajak dan pendapatan bukan pajak. Penerimaan pajak dan nonpajak hanya bisa dikoleksi jika dunia usaha eksis dan tenaga kerja memiliki pendapatan. Demikian pula, perdagangan tak akan pernah ada apabila barang dan jasa tidak diproduksi.

Seluruh sirkulasi ini, sekali lagi, hulunya adalah investasi. Dengan begitu, nalar sederhana pasti menyepakati bahwa pertumbuhan ekonomi bersandar kepada investasi. Jika pertumbuhan ekonomi ingin digenjot, investasi harus diperbesar; demikian sebaliknya.

Pertanyaannya, apabila pertumbuhan ekonomi meningkat, apakah selalu akan memperbesar lapangan kerja?

Fakta global menunjukkan bukti-bukti berikut ini. Pertama, seiring dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi elastisitas penciptaan lapangan kerja makin menurun. Investasi digeber dengan pertumbuhan yang tinggi tiap tahun, tetapi pengangguran tidak bisa dikurangi, bahkan bertambah. Di Indonesia kualitas lapangan kerja malah kian memburuk. Kedua, pertumbuhan ekonomi makin menegaskan dualisme ekonomi antara sektor modern (formal) dan tradisional (informal) sehingga teori yang digagas oleh Boeke pada awal 1900-an seakan menjadi frasa abadi.

Ketiga, liberalisasi ekonomi yang diharapkan meningkatkan intensitas investasi agar pertumbuhan ekonomi menjadi lebih tinggi justru melemparkan manusia dari akses ekonomi, termasuk terhadap lapangan kerja. Keempat, pertumbuhan ekonomi yang tinggi makin akrab dengan disparitas pendapatan (kemakmuran). Hari ini nyaris tak ada negara yang bisa keluar dari perangkap pertumbuhan itu dan Indonesia adalah sampel yang sempurna.

Penumpukan sektor informal

Pada kasus Indonesia, empat fakta di atas dapat dijabarkan berikut. Berturut-turut pertumbuhan ekonomi pada 2008 (6 persen), 2009 (4,6 persen), 2010 (6,1 persen), 2011 (6,5 persen), dan 2012 (6,7 persen). Pada 2008 tercipta lapangan kerja baru sebanyak 2,6 juta, 2009 (2,3 juta), 2010 (3,3 juta), 2011 (1,4 juta), dan 2012 (1,1 juta). Dengan data tersebut, berarti pada 2008 tiap 1 persen pertumbuhan ekonomi membuka lapangan kerja sebanyak 433.000. Seterusnya, dengan kalkulasi yang sama, pada 2009 tercipta 500.000 lapangan kerja, 2010 (540.000), 2011 (215.000), dan 2012 (164.000).

Jadi, elastisitas penciptaan lapangan kerja memburuk, padahal nilai rasio investasi terhadap produk domestik bruto (PDB) terus meningkat, yakni 2008 (27,1 persen), 2009 (31,1 persen), 2010 (32,1 persen), 2011 (32,0 persen), dan 2012 (32,6 persen) [BI, diolah]. Dari data ini tak dapat diambil kesimpulan yang meyakinkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi pasti menciptakan lapangan kerja yang besar. Bahkan, rasio investasi terhadap PDB berbanding terbalik dengan produksi lapangan kerja baru.

Berikutnya, pemisahan antara sektor pertanian (tradisional) dan industri/jasa (modern) makin kasatmata. Pada saat pertumbuhan ekonomi berjalan kencang, pertumbuhan sektor pertanian kian tertinggal. Selama lima tahun terakhir, paling tinggi pertumbuhan sektor pertanian hanya di kisaran 3 persen, padahal pertumbuhan ekonomi sempat mencapai level 6,7 persen (2012). Sektor jasa dan industri padat modal tumbuh menjulang, tetapi tak tersambung dengan sektor pertanian. Sektor industri dan jasa itu tumbuh ditopang oleh input impor sehingga tidak dapat menyeret kemajuan di sektor tradisional.

Kedalaman intensitas involusi di sektor pertanian tidak bisa dihentikan sehingga para pelakunya hijrah ke kota sebelum waktunya (urbanisasi prematur). Di perkotaan mereka tidak bisa masuk ke sektor formal (industri/jasa) karena keterampilannya tidak selaras dengan kebutuhan. Hasilnya, tenaga kerja menumpuk di sektor informal, yang pada Februari 2013 jumlahnya 60 persen dari total pekerja (BPS, 2013).
Liberalisasi ekonomi merupakan ikhtiar lama, yang baru bergeliat pada dekade 1980-an. Indonesia sendiri mengadopsi secara kafah sejak 1998 setelah ditampar krisis ekonomi. Investasi asing kian membanjiri pasar domestik karena jaring penahan dibuka satu demi satu. Saat ini nyaris semua sektor boleh dimasuki oleh investasi asing, bahkan untuk investasi skala kecil. Pertumbuhan pasar tradisional menyusut 8 persen tiap tahun, berbanding pertumbuhan 31 persen untuk pasar modern (AC Nielson, 2007).

Ini contoh pelaku ekonomi yang tercampakkan dari akses lapangan kerja akibat liberalisasi ekonomi. Pada level global, survei yang dilakukan oleh lembaga Komisi Dunia tentang Dimensi Sosial Globalisasi (yang merupakan organisasi di bawah Organisasi Buruh Sedunia/ILO) terhadap 73 negara menyatakan, selama kurun waktu 1990-2002 justru terjadi peningkatan pengangguran yang sangat signifikan (pengecualian untuk hal ini adalah Asia Selatan, Amerika Serikat, dan Uni Eropa) [Stiglitz, 2006].

Terakhir, disparitas pendapatan adalah rasa perih yang paling berat ditanggung oleh rakyat setelah dihajar perkara penciutan lapangan kerja. Kombinasi investasi yang bersumber dari utang luar negeri dan PMA membuat pertumbuhan tinggi nisbahnya tidak jatuh kepada pelaku ekonomi yang seharusnya dibela.

Kenaikan pendapatan nasional sebagian (besar) milik negara lain karena mereka pemilik investasi. Pada 2012, misalnya, sumbangan PMA 72,95 persen dari total investasi (BKPM, 2012). Selanjutnya, nilai investasi di sektor primer hanya 21,4 persen (PMA) dan 13,1 persen (PMDN) dari total investasi. Sebaliknya, di sektor sekunder 49,8 persen (PMA) dan 69,4 persen (PMDN), serta di sektor tersier 28,6 persen (PMA) dan 17,3 persen (PMDN).

Investasi di sektor sekunder dan tersier umumnya dipasok oleh sumber pertumbuhan baru, yaitu inovasi dan pengembangan teknologi. Tentu ini tidak selamanya salah karena ekonomi juga butuh nilai tambah. Namun, jika tidak dilakukan secara hati-hati, korbannya adalah penciutan lapangan kerja dan ketimpangan.

Melumpuhkan paradoks

Kembali kepada ide Gustav Papanek, sepenuhnya ikhtiar pembukaan lapangan kerja mesti didukung, tetapi tak seharusnya persyaratan pertumbuhan ekonomi tinggi diperlukan. Data spesifikasi tenaga kerja, karakteristik sektor ekonomi, dan potensi sumber daya harus dikenali sehingga dapat dilakukan perencanaan investasi yang masuk akal. Selama ini kalkulasi yang solid tak pernah dihitung, misalnya jika investasi dilakukan di sektor pertanian yang berbasis komunitas dengan tambahan luas lahan 1 juta hektar, berapa banyak lapangan kerja baru dibuka dan kapital yang dibutuhkan.

Saat ini kita butuh sekurangnya 70 juta lapangan kerja yang bermutu (untuk memindahkan pekerja sektor informal, penganggur, dan kelompok miskin). Dengan model pertumbuhan seperti sekarang, tugas mahaberat ini tak akan selesai selama 25 tahun. Oleh karena itu, penguasaan data secara detail mesti dipunyai dan keberanian keluar dari dogma lama harus diikrarkan. Jika tidak, usia siksaan akan bertambah panjang.

Bagaimana dengan pertumbuhan ekonomi tinggi? Jika hakikat pembangunan adalah partisipasi, pemberdayaan, dan
keberlanjutan, maka pertumbuhan ekonomi yang tinggi kerap kali justru memunggungi tujuan dimaksud. Jika investasi besar-besaran perkebunan diserahkan hanya kepada korporasi kakap, pertumbuhan ekonomi mungkin tergapai, tetapi tujuan fundamental bagi hajat hidup orang banyak tidak bisa diselenggarakan, bahkan sebagian akan terempas dari nafkahnya.

Jika jutaan hektar lahan itu dikerjakan oleh komunitas, yang terdiri dari para petani kecil, mereka akan masuk ke sistem ekonomi secara utuh. Jadi, di sini isunya bukan sekadar penciptaan lapangan kerja, melainkan aset dan sarana produksi juga harus jatuh kepada warga. Model ini tentu tidak menjanjikan kemewahan pertumbuhan (yang ilusif), tetapi memastikan setiap orang berjalan dengan kepala tegak sebab investasi tidak memproduksi paradoks: penciutan lapangan kerja, dualisme ekonomi, tercerabut dari arena ekonomi, dan disparitas antar-golongan.

Oleh: Ahmad Erani Yustika . Ahmad Erani Yustika, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya; Direktur Eksekutif Indef

Sumber: Koran Kompas, Jumat, 21 Maret 2014

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Maret 24, 2014 in Uncategorized

 

Menunggu Reformasi Agraria

Sebanyak 45 petani Indonesia tewas sejak 2004 hingga 2013 karena konflik agraria. Negara bergeming, menutup mata akan persoalan yang sebenarnya genting.

Memang aneh, negara besar dan luas seperti Indonesia yang terkenal akan karakter agrarianya tinggal landas meninggalkan aktor utama agrarianya: para petani lokal. Peringatan ke-53 Hari Tani Nasional setidaknya memberi pesan bahwa petani butuh perlindungan negara. Alih-alih membangun pertanian, pemerintah sibuk memainkan peran impor yang menampik peran petani lokal. Pemerintah seolah-olah berniat menghancurkan kemampuan tani bangsa sendiri.

Setelah 32 tahun membeku dalam peti es Orde Baru, jargon reformasi agraria kembali santer terdengar dalam ruang yang jauh dari hiruk-pikuk bincang politik kita. Pegiat-pegiat agraria tak lelah menunjukkan bahwa pelaksanaan reformasi agraria adalah jalan utama dan satu-satunya menuju cita-cita kemerdekaan.

Reformasi agraria wajib dilaksanakan pemerintah demi mewujudkan keadilan sosial dan menegakkan kedaulatan rakyat atas Tanah Air-nya. Namun, kemauan politik yang kuat dari pemimpin nasional menjadi syarat paling pokok sekaligus paling sulit dicapai. Butuh sosok yang melebihi kemampuan Soekarno, yang berkomitmen penuh menjalankan reformasi agraria sejati.

Memang kondisi obyektif hari ini berbeda dengan era Soekarno dalam fase transisi revolusi fisik (1945-1966). Akumulasi modal yang eksploitatif dan menyengsarakan rakyat yang dipraktikkan kolonialisme Belanda di Tanah Air telah memicu para pendiri bangsa melahirkan undang-undang revolusioner: UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Penetapan Dasar Pokok-pokok Agraria.

Dalam pidatonya, ”Djalannya Revolusi Kita-17 Agustus 1960”, Bung Karno mengungkapkan urgensi pelaksanaan land reform yang erat terkait dengan cita-cita Proklamasi 1945. Ia menyebutkan sebuah rencana mengesahkan UU Pokok Agraria adalah kemajuan mahapenting dalam revolusi Indonesia! Revolusi Indonesia tanpa land reform adalah omong besar tanpa isi. Melaksanakan land reform berarti melaksanakan satu bagian mutlak bagi revolusi Indonesia. Gembar-gembor tentang revolusi, sosialisme Indonesia, masyarakat adil dan makmur, Amanat Penderitaan Rakyat, tanpa land reform adalah gembar-gembor tukang obat di Pasar Tanah Abang atau di Pasar Senen.
Pemimpin lalim

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam janji politiknya pada kampanye periode pertama dan kedua akan melaksanakan pembaruan agraria nasional dalam bentuk redistribusi tanah dan masuk dalam RPJM 2004-2009. Reformasi agraria ditempatkan sebagai strategi pengentasan rakyat dari kemiskinan. Namun, janji itu menguap tanpa ada alat tagih yang bisa dipakai mempertanyakan kembali janji bernama reformasi agraria itu.

Tak melaksanakan reformasi agraria, apalagi menjadikannya janji politik semata, merupakan sinyal buruk bagi kepemimpinan nasional. Pemimpin macam itu lalim, bikin rakyat di tepi jurang kemiskinan di tengah negara yang kuyup sumber daya alam.

Tak dijalankannya reformasi agraria dan berlakunya praktik liberalisasi agraria selama ini menyebabkan konflik agraria meningkat dan makan korban jiwa. Kami mencatat bahwa sepanjang kekuasaan SBY, sedikitnya terjadi 618 konflik agraria di seluruh wilayah RI dengan areal konflik seluas 2.399.314,49 hektar; lebih dari 731.342 keluarga harus menghadapi ketidakadilan agraria dan konflik berkepanjangan.

Pada saat bersamaan dengan praktik pencerabutan rakyat atas tanah dan airnya, hampir semua keran impor bahan pangan dibuka, beberapa bahkan dengan Bea Masuk 0 persen. Sepanjang tahun 2012 saja, impor produk pangan Indonesia telah menyedot anggaran lebih dari Rp 125 triliun. Dana itu digunakan untuk mengimpor daging sapi, gandum, beras, kedelai, ikan, garam, kentang, dan komoditas pangan lain yang pada akhirnya hanya mematikan pertanian indonesia.

Liberalisasi pertanian tampak sekali pada impor pangan. Pada 1990, saat Indonesia belum ikut WTO dan IMF, impor kedelai kita pernah hanya 541 ton. Bandingkan dengan impor kedelai dalam tahun ini (Januari-Juli): 1,1 juta ton atau 670 juta dollar AS.

Masalah di atas kian diperparah dengan program Rencana Induk Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), turunan kerangka penataan ulang geografis wilayah utama Asia Tenggara. Penataan ini dibuat dengan mengandalkan integrasi fungsi ekonomi dan pembagian kerja antarwilayah demi melancarkan sirkulasi modal skala dunia. MP3EI kian menguatkan struktur ekonomi kolonial yang dulu menjajah Indonesia ketika konsentrasi penguasaan tanah oleh perusahaan pemegang lisensi perkebunan, kehutanan, dan pertambangan, dan hanya menempatkan rakyat Indonesia sebagai tenaga kerja.

MP3EI yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi yang tak berpengaruh positif pada kesejahteraan rakyat tidak memperhatikan pembangunan pedesaan, rakyat desa, termasuk perempuan dan kaum marjinal lainnya. MP3EI juga turut mengancam agenda pembaruan agraria, kedaulatan pangan, kedaulatan rakyat sehingga potensial berakibat pada krisis pangan, krisis ruang hidup, konflik agraria yang semakin masif, dan melahirkan berbagai bentuk kekerasan atas perempuan dan beragam ketakadilan berbasis jender.

Untuk memuluskan jalannya penjarahan tanah dan air, aparat negara yang seharusnya melindungi segenap rakyat Indonesia justru melakukan tindakan tak arif dan bijaksana. Cara-cara represif aparat kepolisian dan militer menangani konflik dan sengketa agraria yang melibatkan kelompok masyarakat petani dan komunitas adat mengakibatkan 941 orang ditahan, 396 orang luka-luka, 63 orang di antaranya luka serius akibat peluru aparat, serta 45 orang meninggal di wilayah konflik dalam 2004-2012.

Itu membuktikan: negara abai memberi jaminan perlindungan bagi warga negara karena terancam konflik agraria dan kekerasan dari aparat negara.

Pemerintah sebenarnya dapat menunjukkan itikad baiknya: melahirkan kebijakan yang mendorong terciptanya syarat reformasi agraria seperti pendaftaran tanah; membuat lembaga khusus penyelesaian konflik agraria di tingkat nasional dan lokal; meninjau ulang hak-hak guna usaha yang selama ini bersengketa. Ketiga kebijakan itu masih bisa diharapkan dari SBY-Boediono. Jika sampai berakhirnya rezim ini prasyarat reformasi agraria tidak diciptakan, butuh ekstra tenaga melaksanakannya dalam periode mendatang.

Sumber: Kompas, Sabtu, 2 November 2013
Oleh: Galih Andreanto Kepala Departemen Kampanye dan Kajian Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA)

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada November 6, 2013 in Uncategorized

 

Penyadapan Global; Mengumpulkan Data Intelijen Tanpa Musuh

“We are not now that strength which in old days moved earth and heaven. That which we are, we are. One equal temper of heroic hearts, made weak by time and fate, but strong in will. To strive, to seek, to find, and not to yield.” (Kita sekarang tidak dalam kekuatan masa lalu yang memindahkan bumi dan langit. Apa adanya kita, ya kita. Kita adalah hati pahlawan dengan perangai yang sejajar, dibuat lemah oleh waktu dan nasib, tetapi kuat dalam keinginan. Untuk berjuang, untuk mencari, menemukan, dan tidak menghasilkan.)
Kutipan kesaksian M, bos James Bond, dalam film Skyfall (2012) itu bagaikan menggambarkan hebohnya penyadapan yang melanda seluruh dunia akhir-akhir ini.
Di Eropa, Washington dikritik secara pedas dan tajam akibat penyadapan tersebut. Negara-negara sekutu AS di Eropa menuntut penjelasan apa yang sudah dilakukan dinas rahasia AS.
Di Asia, Australia yang menjadi bagian dari perjanjian usang pasca-Perang Dunia II ”Five Eyes” (Lima Mata) dikritik menjadi biang kerok penyadapan atas nama persekutuan abadi yang melibatkan AS, Selandia Baru, Inggris, dan Kanada. Indonesia pun kebakaran jenggot, bereaksi menyadari betapa rawannya kemajuan teknologi komunikasi informasi memberikan peluang untuk disadap siapa pun.
Kita memang mempertanyakan, mengapa kita perlu rahasia? Dan seperti M, kita memang khawatir karena melihat perubahan dunia yang drastis dan fakta di dalam dunia itu yang membuat kita takut. Kita takut karena musuh sudah tidak lagi mempunyai bentuk dan tidak dipahami oleh kita.
Arus informasi
Di sekitar kita sebagai kumpulan negara bangsa, geopolitik dunia berubah cepat membawa dinamika yang tidak bisa serta-merta kita pahami secara saksama. Lawan yang dihadapi siapa saja dalam arus globalisasi ini tidak berwajah, tidak berseragam, dan tidak berbendera. Dunia tidak lagi transparan seperti dugaan banyak orang.
Pesawat nirawak (drone) tiba-tiba muncul dari ketinggian langit, menebar kematian atas mereka yang salah dan tidak. Kuping dan mata berubah menjadi bilangan-bilangan elektronik ”menguping” percakapan Kanselir Jerman Angela Merkel sampai Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono walau dibantah anak buahnya.
Dalam globalisasi, mungkin benar analisis M dalam Skyfall. Dunia yang kita huni menjadi lebih buram, dan berada dalam berbagai rasa bayang-bayang. Dan di situlah sebenarnya pertempuran terjadi melawan apa saja dan siapa saja. Washington khawatir akan dunia seperti ini, dan kita menyebut di dalam dunia digitalisasi di tengah simpang tindih jejaring internet ini, siapa pun bisa menjadi ”monyet”.
Dalam isu global penyadapan yang dilakukan AS dan para sekutunya terhadap sekutu lainnya adalah cermin berubahnya arus informasi dan aktivitas intelijen. Bagi AS pasca-serangan teroris 11 September 2001, musuh menjadi siapa saja dari Timur Tengah, Eropa, Afrika, Asia, Australia, bahkan dari daratan Amerika Utara sendiri.
Sistem pengumpulan intelijen berteknologi tinggi, seperti drone pengintai, misalnya, menghasilkan banyak sekali data mentah yang membanjiri para analis intelijen. Ribuan komputer database baru dibuat untuk mengumpulkan semua informasi yang tumbuh secara eksponensial melalui situs web, jejaring media sosial seperti Facebook dan Twitter, blog, percakapan digital melalui Skype, dan sebagainya.
Ini menjelaskan ”Fenomena Snowden” ketika seorang ahli dari kalangan rakyat biasa disewa mengumpulkan berbagai macam informasi yang bertebaran di seluruh dunia dan melihat terjadinya aktivitas yang tidak lazim dan dikenal dalam dunia intelijen pada masa Perang Dunia II dan Perang Dingin dengan musuh yang nyata. Sekarang musuhnya adalah warga negara sendiri dan warga negara yang seharusnya bersahabat dan terikat perjanjian.
Menghindari kesalahan
”Ihr seid alle Idioten zu glauben, aus Eurer Erfahrung etwas lernen zu können, ich ziehe es vor, aus den Fehlern anderer zu lernen, um eigene Fehler zu vermeiden (Kalian semua idiot untuk percaya bahwa Anda dapat belajar sesuatu dari pengalaman Anda, saya lebih memilih belajar dari kesalahan orang lain untuk menghindari kesalahan saya sendiri),” kata negarawan Prusia Otto von Bismarck di awal abad ke-19.
Bismarck menjadi Kanselir Jerman pertama (1871-1890), memahami seluk-beluk perang, intelijen, damai, kawan, lawan, penderitaan, dan sebagainya yang tiba-tiba muncul dalam arus globalisasi ini.
Ini adalah penjelasan menyeluruh tentang penyadapan yang dilakukan oleh berbagai dinas rahasia AS ke seluruh dunia.
Dalam kaca mata intelijen AS, musuh tidak hanya di Afganistan, Irak, Somalia, atau dalam kelompok yang menamakan diri Taliban dan pendukungnya. Musuh bisa berada di Berlin, London, Denpasar, Sabah, Mindanao, Shanghai, di mana saja. Musuh bisa muncul dalam bentuk wartawan, usahawan, bankir, politisi, pedagang, sopir, dan lainnya.
Dalam dunia intelijen Australia, misalnya, pengumpulan laporan, termasuk penyadapan, dibedakan dalam empat kategori: keinginan kepemimpinan, ancaman terhadap sistem keuangan, obyektivitas kebijakan luar negeri, dan masalah hak asasi manusia. Bagi penguasa di Australia, ancaman bisa muncul dalam bentuk terorisme atau penyelundupan manusia perahu.
Jika dibandingkan dengan AS, kemampuan intelijen Australia dalam penyadapan ibarat senjata bazoka melawan senjata nuklir. Ada lebih dari 179 stasiun dan pos penyadapan Badan Intelijen Pusat AS (CIA) di seluruh dunia.
Skala kemampuan intelijen AS dalam pengumpulan data melebihi dinas rahasia Stasi era Jerman Timur, yang saat Tembok Berlin runtuh pada 1989 masih memiliki 91.000 perwira intelijen yang didukung 200.000 informan.
Dari total dana untuk 16 badan rahasia intelijen AS sebesar 52,6 miliar dollar AS, CIA menerima jumlah terbesar, yakni mencapai 14,7 miliar dollar AS.
Skandal penyadapan Lima Mata yang melanda dunia menandakan perlunya perubahan drastis berbagai kesepakatan dan hukum internasional, termasuk Konvensi Geneva 1949 tentang konflik dan perang ataupun Konvensi Vienna 1961 tentang diplomasi.
Salah satu aturan umum dalam intelijen adalah semakin banyak informasi rahasia yang dibagi, semakin kecil arti informasi rahasia itu. Namun, globalisasi dalam kebangkitan negara besar memerlukan tatanan menyeluruh menjaga keseimbangan geopolitik dan geostrategi karena suatu situasi ”data crush” yang membanjiri para pengambil keputusan menjadi ancaman bagi kelangsungan interaksi dan konektivitas dunia di segala bidang kehidupan.

Sumber: Kompas, Minggu, 3 November 2013

Oleh: René L Pattiradjawane

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada November 6, 2013 in Uncategorized

 

ANALISIS EKONOMI; Krisis Energi dan Gejolak Ekonomi

KORAN KOMPAS, 21 OKTOBER 2013

DRAMA politik mengenai pagu utang di Amerika Serikat berakhir sementara. Dampaknya, rupiah menguat dan indeks bursa menggeliat sehingga keketatan likuiditas sedikit mengendur. Akhir minggu lalu, kurs tengah Bank Indonesia berada pada Rp 11.300, sementara Indeks Harga Saham Gabungan naik di atas 4.500. Kelegaan itu tak akan lama karena pagu utang hanya sampai 15 Februari 2014. Mulai Desember ini, negosiasi alot dimulai lagi. Selain itu, pada 28-29 Oktober ada rapat Federal Open Market Committee untuk menentukan kelanjutan program stimulus ekonomi.
Dinamika global begitu menantang. Sementara dinamika domestik sebenarnya tak kalah berat. Jika perekonomian global tidak bisa kita kendalikan sepenuhnya, perekonomian domestik ada dalam lingkaran pengaruh kita. Krisis listrik di Sumatera Utara dan Riau baru-baru ini sungguh ironis. Bagaimana mungkin kita bisa menghadapi dinamika global tatkala persoalan domestik begitu karut- marut. Kita masih ingat beberapa gubernur Kalimantan pernah melayangkan protes ke Jakarta dengan gugatan pokok; bagaimana mungkin Kalimantan sebagai penghasil energi justru krisis energi?
Ada dua dimensi persoalan. Pertama soal ketersediaan energi bagi industri dan kedua soal ketimpangan antardaerah. Dua-duanya menghambat produktivitas dan daya saing perekonomian domestik. Baru-baru ini Harvard Kennedy School Indonesia Program merilis buku berjudul The Sum is Greater than the Parts. Perekonomian Indonesia mempunyai dua agenda besar, merekatkan diri pada mata rantai global dan melakukan konsolidasi dengan daerah. Globalisasi tanpa konsolidasi akan melahirkan fragmentasi. Boleh jadi Riau dan Medan lebih suka berinteraksi dengan Kuala Lumpur, sementara Aceh dan Batam merasa lebih dekat dengan Singapura.
Jika dibiarkan, perekonomian kita akan tertekan dari dua sisi, termarjinalisasi dari ekonomi global serta mengalami fragmentasi di dalam negeri. Dokumen Rencana Induk Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia yang membagi pembangunan menjadi enam koridor sangat bagus di atas kertas, tetapi implementasinya jauh dari harapan. Kita terbiasa tak tuntas mengerjakan pekerjaan rumah. Akibatnya, ketika ujian datang, kita merasa kerepotan.
Ketika bank sentral AS, The Fed, mewacanakan pengurangan program stimulus (tapering off) beberapa waktu lalu, rupiah terdepresiasi hingga 20 persen dan IHSG melorot mencapai titik terendah di level 3.900. Padahal, pada bulan April, indeks bursa sempat menyentuh 5.200. Pada waktu itu, Indonesia adalah ”darling” para investor dan likuiditas tersedia begitu melimpah.
Pada awal tahun ini, Presiden menjadi pembicara kunci pada peluncuran laporan McKinsey Global Institute yang memproyeksikan perekonomian Indonesia sebagai kekuatan ketujuh dunia tahun 2030. Belum juga berumur setahun laporan itu, situasinya berubah drastis. Baru-baru ini, Morgan Stanley menyebut rupiah sebagai salah satu dari lima mata uang yang terdepresiasi paling parah (fragile five). Mengapa ekstrem?
Ekstremnya reaksi investor terkait dengan defisit neraca perdagangan dan transaksi berjalan yang cukup dalam. Defisit perdagangan Juli mencapai 2,3 miliar dollar AS, sementara defisit transaksi berjalan triwulan II tahun ini menjadi rekor, 9,8 miliar dollar AS. Memang pada Agustus lalu neraca perdagangan surplus 132,4 juta dollar AS. Namun, surplus lebih diakibatkan pelambatan impor secara signifikan -5,7 persen. Padahal, impor Juli masih melaju 6,5 persen.
Menyembuhkan defisit neraca perdagangan dengan cara mengurangi impor akan membuat perekonomian kita melemah. Investasi dan permintaan domestik turun sehingga pertumbuhan ekonomi juga terkoreksi. Tahun ini pertumbuhan ekonomi diperkirakan 5,6 persen dan tahun depan sedikit membaik, 5,8 persen. Bahkan, Bank Dunia hanya berani menaksir 5,3 persen untuk tahun 2014. Argumennya, segala kebijakan yang diterapkan pemerintah dan BI dalam rangka mengatasi gejolak perekonomian menimbulkan efek samping pelambatan ekonomi di tahun depan.
Idealnya, mengatasi defisit perdagangan dengan cara mendorong ekspor. Syaratnya, secara konsisten memperbaiki produktivitas dan daya saing dengan cara meningkatkan pasokan infrastruktur, termasuk energi. Bagaimana mungkin kita bersaing jika persoalan listrik saja tak teratasi dengan baik. Lebih ironis lagi, persoalan listrik sebenarnya telah menyedot subsidi cukup besar.
Tahun 2004, subsidi listrik sekitar Rp 3,4 triliun, naik menjadi Rp 46 triliun tahun 2009 dan tahun 2013 menjadi Rp 80 triliun. Subsidi yang tidak maksimal menimbulkan dampak negatif berganda pada perekonomian. Pertama, kenaikan subsidi akan menutup peluang anggaran membiayai hal lain. Kedua, subsidi mengerdilkan produktivitas sehingga menurunkan daya saing.
Krisis energi bisa menjadi simtom terjadinya krisis daya saing yang menimbulkan komplikasi pada perekonomian domestik dalam menghadapi dinamika global. Pemerintah dan otoritas moneter seakan hanya memiliki pilihan kebijakan sangat terbatas menghadapi gejolak perekonomian, seperti menaikkan BI Rate, memperlambat kredit, dan menaikkan pajak.
Padahal, inti persoalannya terletak pada produktivitas dan daya saing yang begitu rapuh. Kita terlalu lama tak menyelesaikan pekerjaan rumah dengan baik, seperti menyediakan daya listrik sampai ke daerah, sehingga selalu takut menghadapi ujian. Semoga ujian pada perekonomian kita kali ini tidak begitu berat sehingga meski kemampuan pas-pasan, kita tetap bisa lulus dengan baik.
A Prasetyantoko, Pengajar di Unika Atma Jaya, Jakarta

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Oktober 21, 2013 in Uncategorized

 
 
waktu kosong

circle of mind for prediction and strategic analysis

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 47 pengikut lainnya.