-

Tempat Kalla dalam ”Revolusi Jokowi”

Posted on

BAGAIMANA ”Revolusi Jokowi” harus digambarkan?Pada 11 Juli 2014, saya mendapat pesan pendek dari Kak Ruqayyah Ibrahim Na’im yang tinggal  di Banda Aceh: ”Gimana kira-kira bayangan capresnya, Dik? Aku galau nih.” Pada 17 Juli berikutnya, pertanyaan pesan pendeknya kian menjurus: ”Adindaku! Bagaimana Jokowiku?” Ketika saya menjawab, ”Terpilih, Kak”, ia merespons: ”Alhamdulillah. Allahu akbar!” Namun, ia kembali cemas, seperti terlihat pada pesan pendek 19 Juli: ”Maaf adinda, seberapa pengaruh untuk JKW dengan pemilu ulang di Jakarta hari ini?” Pada 2 Agustus lalu, saya melihat tanda miscall darinya. Sambil mengucapkan selamat Lebaran, saya bertanya: ”Ada apa?” Dia menjawab: ”Tidak ada masalah. Cuma resah gelisah menunggu keputusan MK.”

Fakta ini menarik karena ”kegelisahan” itu bisa dikategorikan sebagai ”politik emosi”. Lawan dari ”politik kalkulatif”, ”politik emosi” mengunggulkan keakraban dan rasa sepenanggungan daripada sekadar nalar dan kepentingan pribadi atau golongan. Seperti akan diurai di bawah, efek kinerja ”politik emosi” inilah inti ”Revolusi Jokowi”.

Baca entri selengkapnya »

Menjalankan Revolusi Mental

Posted on Updated on

 APAKAH gerangan revolusi itu? Inilah istilah yang sering disebut untuk sering disalahpahami. Dalam pemahaman umum selama ini, revolusi sering dimaknai sebagai perubahan cepat dalam ranah sosial-politik dengan konotasi kekerasan radikal menyertainya.

Jarang orang yang menyadari bahwa sebelum digunakan dalam wacana dan gerakan sosial-politik, istilah revolusi sesungguhnya lebih dahulu muncul sebagai istilah teknis dalam sains.

Secara denotatif, revolusi berarti ”kembali lagi” atau ”berulang kembali”; ibarat musim yang terus berganti secara siklikal untuk kembali ke musim semula. Maka, dalam sains, istilah revolusi mengimplikasikan suatu ketetapan (konstanta) dalam perubahan; pengulangan secara terus-menerus yang menjadikan akhir sekaligus awal. Pengertian seperti inilah yang terkandung dalam frase ”revolusi planet dalam orbit”.

Baca entri selengkapnya »

Gagasan Poros Maritim

Posted on

Gagasan poros maritim yang dilontarkan oleh presiden terpilih Joko Widodo mendapat perhatian luas dan respons beragam dari berbagai kalangan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Di satu pihak, gagasan itu dilihat sebagai angin segar di tengah kegersangan ide mengenai arah masa depan yang ingin dituju oleh Indonesia. Di sisi lain, ada juga yang bersifat skeptis, terutama karena pengalaman masa lalu di mana gagasan kemaritiman Indonesia kerap berlalu sebagai wacana belaka.

Baca entri selengkapnya »

Perbudakan Zaman Modern

Posted on

BENAR apa yang dikatakan Plautus Asinaria (195 SM), yang dipopulerkan Thomas Hobbes, bahwa manusia adalah serigala bagi manusia lain.
Berita tentang penyelundupan 35 orang dari Afganistan ke Tilbury, Inggris, dengan peti kemas menegaskan frase yang berasal dari bahasa Latin tersebut: manusia adalah serigala bagi manusia lain. Menurut berita yang tersiar, salah seorang dari 35 orang yang diselundupkan itu ditemukan tewas. Mereka adalah orang-orang Sikh yang melarikan diri dari Afganistan karena diperlakukan secara tidak manusiawi di negeri asalnya.
 

Baca entri selengkapnya »

Blok Cepu Menjadi Andalan

Posted on

Target 845.000 Barrel Per Hari Dapat Tercapai

JAKARTA, KOMPAS — Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi masih mengandalkan Blok Cepu sebagai penopang tercapainya target produksi minyak tahun 2015. Dalam RAPBN 2015, target produksi minyak sebanyak 845.000 barrel per hari.
 
Selasa, 19 Agustus 2014

Baca entri selengkapnya »

Serbuan Semen dan Pertahanan Petani

Posted on

gambarmataairDUA bulan lebih puluhan warga Desa Timbrangan dan Tegaldowo, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, tinggal di tenda di pintu masuk lokasi pembangunan pabrik PT Semen Indonesia Tbk. Mereka melewatkan puasa, Lebaran, bahkan upacara peringatan Kemerdekaan Indonesia di tenda. Namun, pemerintah seperti menutup mata.

Minggu (17/8) sore, sekitar 100 warga yang menolak pembangunan pabrik semen PT Semen Indonesia (SI) Tbk menggelar ruwatan mata air. Warga, mayoritas perempuan, menyusuri jalan berbatu di tengah hutan jati menuju sumber air Panthiran, 400 meter dari lokasi pembangunan.

Tiga perempuan berkebaya membawa bendera Merah Putih, air, ingkung ayam, dan bambu runcing berjalan paling depan. Tembang Jawa mengiringi langkah. Tiba di lokasi, warga membersihkan mata air dan berdoa, memohon Yang Kuasa menyelamatkan lingkungan mereka.

Itulah cara warga Tegaldowo dan Timbrangan merayakan Hari Kemerdekaan Ke-69 RI. Aan Hidayah, juru bicara warga, mengatakan, ”Harapan kami, Pegunungan Kendeng Utara ’merdeka’ dari kerusakan akibat pembangunan pabrik semen serta penambangan bahan baku semen yang kini marak.”

Kekhawatiran warga soal kerusakan lingkungan beralasan. Sejak beroperasinya 10 perusahaan tambang, debit air terus turun. Penelitian Djumadi S Rama dari Yayasan Karya Alam Lestari-Rembang menyebut, debit mata air Sumber Semen yang berhulu di pegunungan gamping itu pada 1998 masih 635 liter-758 liter per detik. Namun, pada 2013, debit air tinggal 401 liter-416 liter per detik.

”Air kami keruh dan debu truk tambang yang tiap hari melintas membuat hasil tani kami berkurang. Padahal, itu tambang kecil. Bagaimana jika PT SI menambang di sini,” kata Joko Prianto (32), petani dari Desa Tegaldowo.

Kawasan konservasi

Begitu pentingnya formasi gamping dari Rembang dan Blora itu, pemerintah menetapkannya sebagai Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih, di mana lebih dari 90 persennya zona imbuhan. Itu sesuai Keputusan Presiden RI Nomor 26 Tahun 2011 tentang CAT Indonesia.

Secara hidrogeologi, akuifer di CAT Watuputih dibentuk batu gamping Formasi Paciran. Survei Badan Geologi menemukan enam goa di lokasi izin usaha penambangan (IUP) dan enam mata air di lokasi IUP serta lebih banyak lagi mata air di luar konsesi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 43/2008 tentang Air Tanah, imbuhan air tanah harus dikonservasi dan dilarang ditambang.

”Untuk menjaga kelestarian akuifer CAT Watuputih, kami merekomendasikan tak ada penambangan di sana,” kata Kepala Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Surono, yang menyurati Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pada 1 Juli 2014 terkait hal itu.

Namun, bagi Ganjar, tuntutan warga ataupun surat tak cukup untuk menghentikan beroperasinya PT SI. ”Kalau warga tidak puas, silakan gugat ke PTUN,” katanya pada beberapa kesempatan.

Belakangan, Surono justru mendapat tekanan dari Kementerian ESDM perihal suratnya itu. ”Saya tidak dalam posisi bisa menghentikan penambangan. Kewenangan di pemerintah daerah. Tugas saya mengingatkan agar sesuai aturan,” ujarnya.

PT SI yang telah menggelontorkan dana untuk membangun pabrik tak akan begitu saja mengikuti tuntutan warga. Apalagi, menurut Direktur Utama PT SI Dwi Soetjipto, saat berkunjung ke Redaksi Kompas, Senin (21/7), PT SI memenuhi 35 perizinan yang disyaratkan.

”Studi amdal penambangan dan pembangunan pabrik memenuhi 12 tahap persyaratan,” ucap Dwi. PT SI juga mengantongi surat persetujuan prinsip pinjam pakai kawasan hutan seluas 131,87 hektar dari Menteri Kehutanan dan mendapat izin pelepasan kawasan hutan produksi tetap bagian hutan Sulang Timur untuk lokasi plant site atas nama PT SI seluas 56,8 ha.

Pemerintah Provinsi Jateng pun di belakang pabrik. Asisten III Pemprov Jateng Joko Sutrisno pada pertemuan di Semarang, Selasa (8/7), mengatakan, pabrik semen ada di kawasan budidaya. Itu dikuatkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang Hamzah Fathoni.

Namun, pernyataan ini bertentangan dengan Peta Zona Konservasi Air Tanah yang dibuat Dinas ESDM Jateng, yang menyebut lebih dari 90 persen total luas CAT Watuputih merupakan zona perlindungan imbuhan air. Perda No 6/2010 dan Perda No 14/2011 tentang RTRW Jateng dan RTRW Rembang juga menyebutkan, CAT Watuputih merupakan area konservasi.

Pengakuan bahwa lokasi tambang di zona lindung juga tertera di dokumen amdal pabrik semen. Di halaman II-10 disebut, ”Kawasan izin usaha penambangan adalah kawasan imbuhan atau resapan air tanah, tempat masuknya air saat terjadi hujan menuju akuifer yang keluar dalam bentuk mata air”.

”Anehnya, kesimpulan mereka menyatakan, area itu boleh ditambang. Jadi, ada ketidakkonsistenan dalam amdal,” kata Eko Teguh Paripurno, geolog Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran, Yogyakarta.

Djumadi juga menemukan amdal tak sesuai fakta. Contohnya, amdal menyebut di kawasan itu hanya ada sembilan goa. Padahal, ia menemukan setidaknya 49 goa. Empat di antaranya memiliki sungai bawah tanah.

Pertanian

Bagi warga yang mayoritas petani, ancaman terbesar penambangan adalah rusaknya sumber hidup. ”Orang desa seperti kami paling hanya jadi (anggota) satpam di pabrik. Lebih baik kami bertani di tanah sendiri,” kata Joko Prianto, Koordinator Aliansi Warga Rembang Peduli Pegunungan Kendeng.

Menurut dia, selama ini pertanian mencukupi kebutuhan hidupnya. Lahannya 5.000 meter persegi biasa ditanami padi, palawija, dan tembakau secara bergantian sepanjang tahun. Sekali panen padi biasanya sekitar 2,5 ton, yang berlebih untuk makan keluarga. Panen jagung memberi hasil bersih Rp 5 juta dan tembakau memberi laba bersih hingga Rp 30 juta.

Dari hasil pertanian itu, Joko bisa menyekolahkan anak. ”Kalau alasan pembangunan pabrik semen untuk kesejahteraan warga, kesejahteraan seperti apa lagi? Semua sumber kekayaan kami dari tanah dan sumber air berlimpah,” ungkapnya.

Ming Ming Lukarti, Koordinator Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng, mengatakan, Watuputih tak hanya jadi kawasan penyangga untuk desa sekitar kawasan. Sebagian air PDAM Rembang diambil dari sungai yang mata airnya dari Watuputih. ”Saya khawatir kerusakan CAT Watuputih berdampak pada ketersediaan air seluruh Rembang,” ujarnya.

Sementara kata Surono, CAT Watuputih yang hanya 32,26 kilometer persegi sebenarnya sangat sempit sehingga amat rentan terganggu penambangan. Apalagi, zona imbuhan CAT Watuputih merupakan batuan gamping dengan ekologi rapuh.

”Dalam pertemuan terakhir dengan PT SI, saya menyarankan untuk mencari lokasi lain,” kata Surono. ”Saya tidak anti tambang, tapi segalanya harus dilakukan sesuai aturan dan untuk kesejahteraan rakyat. Indonesia punya banyak kawasan gamping. Jika yang ditambang di kawasan tak berpenghuni, mungkin tidak akan memicu masalah sebesar ini.”

Konflik antara semen dan petani di Rembang bukan hanya soal petani dari desa yang menolak datangnya industrialisasi. Akan tetapi, itu mencerminkan perspektif pemerintah dalam merumuskan visi pembangunan. ”Indonesia tanpa pabrik semen tidak bakal ambruk, tapi jika tanpa pangan pasti ambruk. Kenapa tidak berterima kasih kepada petani yang mau menanam pangan,” kata Gunretno, petani yang juga tokoh muda Sedulur Sikep, yang sukses menggagalkan pembangunan pabrik semen PT Semen Gresik (sekarang bernama PT SI) di Sukolilo, Pati.

(AHMAD ARIF/HENDRIYO WIDI/MARIA HARTININGSIH)

Politik Anggaran Pemerintahan Baru

Posted on

TERAKHIR kali di ujung masa pemerintahannya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2015 beserta nota keuangan kepada DPR.Presiden mengatakan, APBN kali ini berbeda karena disusun pada masa pemerintahannya dan dijalankan oleh pemerintahan berikutnya. Presiden juga menyatakan memberikan ruang fiskal yang cukup untuk digunakan oleh presiden terpilih pada APBN Perubahan.

Jika ditelisik secara mendalam, pemerintahan SBY meninggalkan warisan politik anggaran yang berat bagi pemerintahan baru, baik dalam konteks transisi maupun dalam menjalankan pemerintahannya ke depan. Tantangan politik anggaran ini dapat dieksaminasi dari sisi substansi anggaran dan sisi kerangka institusional. Dari sisi substansial anggaran, setidaknya terdapat dua warisan SBY yang akan menjadi tantangan ke depan, yakni keterbatasan ruang fiskal atau ruang gerak pemerintahan baru untuk mewujudkan janji-janji kampanyenya dan keseimbangan primer yang negatif.

Ruang fiskal dan keseimbangan primerTercatat sejak 2009, ruang fiskal APBN berada pada kisaran 30 persen. Terbatasnya ruang fiskal ini diakibatkan semakin membengkaknya belanja wajib atau mengikat, seperti gaji pegawai, subsidi, dan bunga utang.

Keterbatasan ruang fiskal, dalam istilah Wildavky (1974), hanya menjadikan penganggaran sebagai praktik inkrementalis, atau sebagai produk negosiasi politik rutin antar-aktor eksekutif dan legislatif yang bertemu setiap tahun dan memutuskan anggaran berdasarkan anggaran sebelumnya karena ruang fiskal yang terbatas.

Tidak kalah mengkhawatirkan, pemerintahan baru juga akan menghadapi anggaran dengan kondisi keseimbangan primer negatif. Keseimbangan primer negatif dalam anggaran kita mulai terjadi sejak 2012 atau sejak pemerintah menerapkan sistem anggaran baru. Meskipun pemerintah mengklaim rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) mengalami penurunan, keseimbangan primer yang negatif menunjukkan pendapatan negara tidak lagi mampu menutupi belanja di luar pembayaran bunga utang. Artinya, untuk membayar bunga utang, perlu pokok utang baru.

Sementara dari kerangka institusional, aspek teknis perumusan APBN transisi dan fragmentasi politik juga menjadi persoalan besar pemerintahan ke depan. Dari sisi teknis penyusunan, dengan tidak dilibatkannya Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam penyusunan APBN 2015, hal itu akan sulit untuk mengharapkan pemerintahan baru nanti bisa merealisasikan program-programnya pada 2015.

Kendati terdapat peluang untuk melakukan perubahan APBN, hal ini tak akan banyak mengubah keadaan. Selain karena waktu penyusunan dan pembahasan APBN Perubahan yang relatif lebih singkat, pemerintah baru juga tidak mungkin melakukan perombakan anggaran dan program secara signifikan sejalan dengan programnya.

Penyebabnya, program-program dalam APBN 2015 telah disusun melalui proses panjang dan mengakomodasi program- program berdasarkan aspirasi pemerintah daerah. Dalam keadaan normal, APBN Perubahan hanya mengakomodasi tambahan anggaran untuk program yang telah ditetapkan ataupun pergeseran dan pengurangan. Jarang terdapat kasus APBN Perubahan dapat mengalokasikan program atau kegiatan baru.

Jika pun pemerintah memaksa mengalokasikan program baru, sebagai konsekuensinya, realisasi anggaran menjadi tidak optimal karena keterbatasan waktu realisasi. Terkecuali, pemerintah dapat segera melakukan percepatan perubahan APBN.

Fragmentasi politikTantangan Jokowi-JK yang tidak kalah berat adalah fragmentasi parpol, baik dari sisi internal di koalisi pemerintahan maupun eksternal di legislatif sebagai konsekuensi dari sistem pemilu proporsional. Dalam literatur politik ekonomi, tingginya fragmentasi politik pada koalisi pemerintahan berakibat pada tingginya tingkat defisit karena anggota parpol koalisi pemerintahan memiliki motivasi untuk terpilih kembali pada pemilu berikutnya, dengan jalan mengalokasikan anggaran sesuai preferensi basis konstituennya dan pemerintah dihadapkan keterbatasan sumber daya (problem common pool resource) (Parson et al 2007).

Dalam hal ini, Jokowi-JK diuntungkan karena didukung lebih sedikit parpol dan berkomitmen untuk mengurangi unsur parpol dalam kabinet yang akan disusunnya. Maka, jika Jokowi-JK mampu mengapitalisasi dukungan rakyat untuk mengeliminasi kepentingan politik praktis anggota koalisi, sangat mungkin fragmentasi anggaran dapat dihindari.

Pasalnya, hal ini tidak mudah diredam pada tingkat legislatif mengingat karena partai-partai nonpemerintahan akan menguasai kursi lebih banyak pada legislatif periode mendatang, kecuali ada perubahan peta kekuatan koalisi di DPR. Tak ayal, pembahasan anggaran legislatif menjadi arena politik terpanas kedua setelah pemilu. Bukan tidak mungkin, pemerintahan Jokowi-JK, jika memerintah, akan terus tersandera untuk melakukan negosiasi dengan partai-partai nonpemerintah dalam membagi-bagi kue anggaran.

Terlebih lagi Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) yang baru disahkan melegalisasi praktik pork barrel (gentong babi—yakni praktik terkait perilaku politisi yang menggunakan uang negara untuk kepentingan politiknya, dan bukan untuk kepentingan rakyat yang diwakili) dalam anggaran. Pasal 80 huruf j UU ini menyatakan, salah satu hak anggota DPR adalah untuk mengusulkan program pembangunan daerah pemilihannya, dan Pasal 110 huruf e, yang menegaskan salah satu tugas Badan Anggaran adalah melakukan sinkronisasi usulan program daerah pemilihan.

Tidak akan mengherankan jika partai-partai nonpemerintah ini tidak tergoda bergabung dalam pemerintahan Jokowi-JK dan terus melakukan penyanderaan karena memiliki sumber daya ”gentong babi” untuk merawat konstituennya.

Konsekuensinya, legalisasi dana aspirasi ini, selain akan menggerus ruang fiskal untuk merealisasikan program pemerintah, juga akan merusak sistem dana perimbangan dan dana desa yang baru saja diterapkan. Tak ayal, kesenjangan fiskal antardaerah ataupun desa akan kian melebar dan kebijakan anggaran tidak efektif karena terfragmentasi.

Perbaikan kerangka dan kelembagaan anggaranAdanya putusan Mahkamah Konstitusi terhadap uji materi UU No 17/2003 tentang Keuangan Negara dan UU No 27/2009 tentang MD3 merupakan peluang yang baik bagi Jokowi untuk memperbaiki kerangka hukum dan kelembagaan anggaran saat ini dalam menjinakkan syahwat kepentingan politik pragmatis. Putusan MK itu sebenarnya mempertegas peran DPR dalam membahas anggaran. Dalam konteks usulan program daerah pemilihan, secara konstitusional MK mendasarkan keputusannya pada pertimbangan bahwa DPR telah terlalu jauh memasuki kewenangan eksekutif. Dengan demikian, usulan program daerah pemilihan pun telah melampaui kewenangan legislatif.

Pemerintahan Jokowi-JK sepatutnya segera mengagendakan perubahan UU Keuangan Negara untuk mendesain kerangka kelembagaan penganggaran yang dapat mengeliminasi parpol dan membatasi kewenangan mengubah anggaran serta menciptakan ruang insentif bagi partai-partai politik pemerintah dan nonpemerintah untuk menangkal usulan program-program pragmatis (Martin & Vanberg, 2013). Tak kalah penting, sepanjang Jokowi tidak amnesia atas dukungan rakyat yang mengantarkannya ke kursi presiden, maka mengapitalisasi dukungan rakyat untuk merevolusi tradisi transaksional politik anggaran merupakan keniscayaan untuk mewujudkan sebesar-besarnya anggaran guna kemakmuran rakyat.

Yuna Farhan
Mahasiswa PhD University of Sydney
Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 1.048 pengikut lainnya.