Gara-gara Mbah Merapi

Selasa, 9 November lalu, status Gunung Merapi masih mengancam. Radius berbahaya masih 20 kilometer. Bersama Agus, seorang relawan, pagi itu saya diperkenankan masuk ke daerah Pakem.

Teman-teman relawan di pos pemantauan Desa Mangunan, Harjobinangun, Pakem, mengatakan, status Merapi sedang landai. Kalau masih mau naik ke atas, silakan, asal tidak lebih dari satu jam. Dengan mengendarai mobil, Agus dan saya bergegas naik ke atas, ke dusun Wonorejo, sepuluh kilometer dari Merapi.

Jalanan amat sepi. Kami hanya bertemu beberapa orang yang sedang mengangkut rumput untuk makanan ternak. Mobil tak bisa masuk ke dusun karena sebelum meninggalkan dusun, penduduk merobohkan pohon bambu sebagai penghalang agar desa mereka tidak disatroni pencuri selama mereka mengungsi.

Kami masuk ke desa berjalan kaki. Sunyi senyap segera menyergap kami. Sesekali kesunyian itu pecah oleh gonggongan anjing. Saya sempatkan diri untuk menengok beberapa kandang sapi dan kambing. Syukurlah, masih tersedia rumput bagi mereka. Hanya ayam-ayam yang kelihatan tak menemukan makanan. Ayam-ayam itu menunduk loyo, dan beberapa ayam tergeletak menjadi bangkai.

Akhirnya kami sampai di Karang Klethak, sebuah lereng di pinggir Dusun Wonorejo yang berbatasan dengan Kali Boyong. Di Karang Klethak ini ada sebuah petilasan, namanya petilasan Mbok Turah. Kami hening sejenak di depan patung Mbok Turah yang diselimuti abu.

Saya ke tepi lereng dan melihat Kali Boyong yang ternyata telah menjadi dangkal dan amat melebar. Saya bertanya, ke mana batu-batu besar yang dulu selalu saya lihat? Batu-batu besar itu ternyata telah tertimbun pasir, yang turun bersama lahar dingin dari puncak Merapi. Kali Boyong di bawah Karang Klethak itu nyaris telah menjadi telaga pasir. Dan melewati celah-celahnya, air sungai mengalir.

Ketakutan kolektif

Di petilasan Mbok Turah, di tengah Gunung Merapi sedang memorakporandakan dan melumpuhkan segalanya, saya rasakan kembali dalam-dalam cerita-cerita penduduk sederhana tentang Merapi selama ini. Gunung Merapi sedang meletus.

Tapi sering saya dengar penduduk di lereng Merapi mengatakan demikian: Mbah Merapi lagi duwe gawe. Duwe gawe apa? Duwe gawe reresik awake lan menungsane (Mbah Merapi sedang punya hajatan. Hajatan apa? Hajatan membersihkan dirinya sendiri dan manusianya). Dan kata mereka lagi: Merapi ora njeblug ning ngamuk. Merga apa? Merga kelakuane menungsa (Merapi bukannya meletus, tapi marah. Marah karena apa? Karena kelakuan manusia).

Dari pernyataan mereka terasa bahwa kejadian di Merapi dilihat secara relasional terhadap hidup dan kelakuan manusia. Dalam pemahaman orang-orang sederhana itu, alam tak pernah berdiri sendiri: alam dan manusia berada dalam relasi yang erat dan mendalam. Karena itu, peristiwa alam, seperti erupsi Merapi ini, juga bisa ditangkap sebagai purifikasi atau teguran terhadap manusia dan kelakuannya.

Erupsi Merapi yang dahsyat kali ini tak hanya mengancam para pengungsi yang bertebaran di daerah Yogyakarta, Klaten, Boyolali, dan Magelang, tapi juga menimbulkan ketakutan kolektif. Kolektif, karena ketakutan itu mengenai seluruh lapisan masyarakat, di luar korban. Siapa pun tiba-tiba dicekam kegelisahan, bisa saja erupsi itu mengenainya dan menghancurkan segala miliknya.

Ketakutan kolektif menjadi tidak proporsional lagi, artinya menjadi berlebih-lebihan dan tidak sebanding lagi dengan realitas ancaman bencana yang sesungguhnya. Ketakutan kolektif ini juga menjadi lahan yang subur bagi pelbagai macam spekulasi klenik yang makin menggelisahkan manusia, apalagi jika media ikut mengipas-ngipasinya.

Ilmu pengetahuan pun, dalam hal ini vulkanologi, terkena imbas oleh ketakutan kolektif itu, sampai dengan kecanggihan apa pun tidak berani lagi menjaminkan keselamatan manusia akibat ancaman erupsi Merapi.

Dalam ketakutan kolektif itu, manusia dipojokkan kembali pada keterbatasan dan ketakmampuannya.

Tak heran jika Merapi lalu dirasakan sebagai ketransendenan yang melampaui segala keterbatasan manusia. Itulah pengalaman yang membuat orang memandang Merapi bukan sebagai gunung berapi, tetapi sebagai simbol yang memuat ketransendenan. Merapi lalu dipribadikan dan disapa dengan Mbah Merapi.

Karena dimuati oleh yang transenden, Merapi harus dihormati. Dan di hadapannya, orang harus bersikap rendah hati. Ketika Merapi menunjukkan kekuasaannya dengan gejala ancaman erupsi, selayaknyalah orang mengakui keagungannya dengan rela menjauhinya. Kekuasaan dan keagungan itu tidak boleh dan tidak bisa dilawan dengan dalih apa pun, juga dengan dalih kesetiaan.

Menantang keagungan dan kekuasaan Merapi adalah kebalikan dari sikap rendah hati yang dituntut ketika manusia berhadapan dengan transendensi, yang dilambangkan dengan Merapi. Di sini Mbah Merapi yang kesannya mitologis dan irasional itu ternyata bisa memaksa manusia untuk bersikap arif dan rasional.

Arif, agar ia berhati bening dan menjauhi kesombongannya. Dan rasional, agar ia tidak berspekulasi dengan perhitungan apa pun, termasuk kebatinan dan klenik, kecuali fakta bahwa erupsi sudah mengancam. Sayang, hal ini diabaikan, dan akibatnya hanyalah kurban manusia bergelimpangan.

Dalam konteks dan kemelut kenegaraan kita sekarang, erupsi Merapi adalah daya dobrak alam yang memaksa kita untuk meninggalkan keirasionalan dan teguh berpegang pada yang rasional. Hal ini kiranya berlaku lebih-lebih untuk pemimpin-pemimpin kita. Sebab tidakkah pemimpin negara ini sering berpegang pada perklenikan dan hal-hal irasional dalam menjalankan kekuasaannya?

Untuk melegitimasikan kekuasaannya, mereka sowan kepada orang-orang sepuh atau dukun yang dianggap linuwih. Berhadapan dengan Merapi yang njeblug, semuanya itu tak ada saktinya lagi. Yang bisa dan harus kita buat hanyalah bertindak secara rasional dan tidak sombong terhadap transendensi.

Erupsi Merapi dengan demikian memaksa manusia untuk mengakui keterbatasannya dan berupaya semaksimal mungkin menggunakan akal budinya.

Koreksi terhadap sikap hidup manusia yang bertepatan dengan erupsi Merapi, itulah yang dibahasakan penduduk lereng Merapi dalam pernyataan ini: ”Mbah Merapi lagi reresik awake lan ngresiki manungsane” (Mbah Merapi sedang membersihkan diri dan membersihkan manusia).

”Break” dengan kemajuan

Sudah lama para cerdik cendikia curiga terhadap apa yang dinamakan kemajuan. Peradaban memicu manusia untuk tak henti-hentinya mengupayakan kemajuan. Lama-lama manusia mengupayakan kemajuan itu bukan demi kemanusiaan dan lingkungan hidupnya, tetapi demi kemajuan sendiri.

Ide kemajuan semacam itu sesungguhnya menyimpan penghancuran terhadap kemajuan itu sendiri. Sulit untuk membuat break bagi manusia yang umumnya ndableg dan keras hati ini, bahwa ide kemajuan itu adalah salah. Kekejaman alamlah satu-satunya aparat yang bisa menegur kekerasan hati dan kekonyolan manusia itu. Dan itulah yang kiranya terjadi dengan erupsi Merapi kali ini.

Memang sesungguhnya telah terjadi kesalahan dalam diri kita dan lingkungan kita dewasa ini. Dan kesalahan itu tak terdeteksi karena optimisme kita akan kemajuan.

Sementara, optimisme itu sendiri terjadi karena pandangan sejarah kita yang melulu linier: kita akan maju dan terus maju sampai kita meraih kesempurnaan yang kita kejar. Ide ini membuat kita merasa stabil dan mapan.

Tetapi ide ini tidaklah seimbang, karena ia melupakan dan mengabaikan sejarah alam yang seharusnya juga menjadi bagian dari sejarah kita. Dan berkebalikan dengan sejarah kemajuan yang linier dan mapan itu, sejarah alam mengandung kebetulan, diskontinuasi, dan disintegrasi.

Karena tak mungkin kita melepaskan diri dari sejarah alam, maka suatu saat diskontinuasi, disintegrasi, dan kebetulan itu masuk ke dalam sejarah kita dan mengobrak-abrik kemapanan dan mematahkan kelinieran kita. Itulah yang dalam konsep Jawa disebut gara-gara. Dan kali ini gara-gara itu terjadi bersamaan dengan erupsi Merapi. Begitu gara-gara itu terjadi, tersibaklah segala kekonyolan dan kesalahan kita yang selama ini tertutupi dan terselimuti.

Gara-gara itu menguakkan kepada kita bahwa akeh tumindake manungsa kang nalisir, akeh barang mrojol saka tatanan, banyak kelakuan manusia yang menyimpang, dan banyak hal yang menerjang tatanan. Tidakkah bersama erupsi Merapi ini kita menyaksikan dengan lebih terang-terangan ulah manusia, lebih-lebih ulah pemimpin kita, yang tak tahu diri, yang menyimpang dari norma-norma dan tatanan?

Gara-gara itu juga menyibakkan apa pun yang dibuat pemimpin kita mung reribet uwohipun (hanya menghasilkan kekacauan dan kerepotan saja). Jelasnya, pemimpin kita dibuat seperti kehilangan daya dan kuasa untuk menolong rakyatnya. Niat baik pemimpin kita seakan selalu terpatahkan menjadi kegagalan.

Tidakkah keinginan pemimpin kita untuk mendekatkan diri pada daerah bencana Merapi belum lama ini malah menjadi lelucon karena tidak menghasilkan apa-apa, malah membuat reribet saja?

Memang erupsi Merapi seakan memandulkan kehebatan yang selama ini digembar-gemborkan pemimpin kita. Gara-gara itu juga ngilangake tentreming batin, tinulak datan kena, malah andelarung saya ndadra (menghilangkan ketenteraman batin, tak bisa dihindari, malah makin menjadi-jadi). Tidakkah erupsi Merapi ini telah menyebabkan ketakutan kolektif, yang membuat siapa saja tidak tenteram, dan merasa tidak bisa menghindar dari bahaya yang mengancam?

Dan ketika gara-gara itu terjadi, guna arta tanpa daya, kasantikan datan migunani, tansah usreg isining rat (pesona uang tak berdaya, kesaktian lumpuh, dan jagat seisinya terus kacau). Tidakkah erupsi Merapi ini telah menghanguskan kesaktian, membuat sia-sia segala tumpukan harta, dan menerakan kegelisahan dan kegundahan tiada tara?

”Memayu hayuning buwana”

Erupsi Merapi memang merupakan kerja alam. Tetapi sebagai gara-gara, ia telah menuding dan menegur manusia, menyibakkan kesalahannya. Dan dalam alam pikiran Jawa, gara-gara bukanlah sekadar bencana: gara-gara adalah proses pembaruan alam semesta, yang dipicu dengan perubahan atau bencana alam.

Maka dengan erupsi Merapi sebagai gara-gara, bukan hanya alam, tetapi juga manusia yang dibersihkan dan diperbarui.

Karena itu, dengan reresik awake (membersihkan dan menata dirinya) lewat erupsi, Merapi, simbol transendensi itu, sesungguhnya sedang mengajak manusia untuk membarui, menyucikan, dan menata dirinya.

Dengan erupsinya, Merapi memaksa manusia untuk ngeduwungi lan nyingkiri tumindake sing ala (bertobat dan berpaling dari kelakuannya yang jahat). Dalam arti ini, erupsi Merapi yang alamiah itu juga merupakan suatu peristiwa transendental karena memaksa manusia untuk bertobat dan berpaling lagi kepada Khaliknya dan mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Yang terakhir inilah sesungguhnya makna terdalam dari erupsi Merapi sebagai gara-gara.

Tobat itu akan mewujud bila setelah erupsi Merapi ini manusia bersama-sama mau mewujudkan memayu hayuning buwana, yang selama ini ditinggalkannya. Memayu hayuning buwana adalah konsep keselamatan yang menganjurkan suatu etika hidup: sayangilah alam dan sertakan alam dalam hidupmu, jika kamu ingin selamat.

Dengan konsep keselamatan itu, manusia diajak untuk tak seenaknya lagi menentukan sejarahnya sendiri. Jelasnya, manusia harus memperhitungkan alam semesta, dengan segala kekayaan dan kekurangannya, jika ia mau selamat.

Maka dalam laju optimismenya terhadap kemajuan, manusia juga harus bersiaga terhadap disintegrasi, erupsi, dan diskontinuasi yang disebabkan oleh pembaruan alam.

Dengan demikian, manusia dididik untuk senantiasa eling lan waspada, bahwa manusia hanyalah bagian dari kesemestaan, karena itu ia tidak boleh seenaknya menuruti keserakahan dan kerakusannya sendiri. Berhadapan dengan kesemestaan itu, manusia akan mengalami ketransendenan, yang membuat ia menyadari bahwa dirinya adalah insan yang amat terbatas.

Memayu hayuning buwana itu tak hanya berkenaan dengan alam, tetapi juga dengan kesosialan dan kebersamaan. Kebijaksanaan itulah yang diajarkan oleh erupsi Merapi, dan tiba-tiba menjadi praksis yang menyalakan harapan. Memang erupsi Merapi kali ini telah menyatukan semua orang untuk memberikan diri pada kemanusiaan.

Sehari-hari negara ini sedang resah karena ancaman perbedaan golongan dan agama. Masalah tersebut tiba-tiba lenyap karena erupsi Merapi. Semua orang bersama-sama menolong korban dan pengungsi, tanpa membeda-bedakan agama dan golongannya. Orang Muslim ditampung, dilayani, dan menjalankan ibadahnya dalam gereja dan sekolah-sekolah Kristen atau Katolik. Orang Kristen dan Katolik bernaung dengan damai dan aman di masjid-masjid.

Seminari, tempat pendidikan calon imam gereja Katolik, juga gereja-gereja ternyata bisa menjadi tempat, di mana para dai, ustaz, dan santri-santri Nadlatul Ulama mengadakan tahlilan, yasinan, salawatan, dan pengajian bersama para pengungsi yang Muslim. Agama-agama tiba-tiba dipaksa melupakan perbedaannya ketika mereka bersama-sama menghadapi kemanusiaan yang sedang diancam oleh penderitaan akibat erupsi Merapi.

Memang erupsi Merapi ternyata memberi peluang bagi kita untuk membangun dan mewujudkan kebersamaan, kendati segala perbedaan. Dan erupsi itu memaksa agama-agama untuk kembali pada hakikatnya: bahwa agama itu ada, bukan demi agama sendiri, tetapi demi kemanusiaan seluruh semesta. Masing-masing agama memang mempunyai tujuan sendiri-sendiri, tetapi masing-masing agama tidak bisa berdiri sendiri, mereka terkait satu sama lain, karena itu mereka terkait pada kesemestaan.

Dan untuk mengusahakan kesemestaan yang nyaman bagi manusia, erupsi Merapi membuka apa yang seharusnya dilakukan agama-agama: bukan menggembar-gemborkan dan mengklaim kebenaran ajarannya, tetapi mewujudkan kemanusiaan yang menyatukan.

Sementara, dengan erupsi Merapi juga telah dibenarkan bahwa kemanusiaan nyata-nyata bisa menyatukan perbedaan dan bisa menjadi dasar bagi persatuan. Karena itu, erupsi tersebut memberi pelajaran yang amat berharga tentang memayu hayuning buwana atau pembangunan semesta, yakni: Kita akan diselamatkan bersama-sama, atau kita tidak akan diselamatkan sama sekali!

Peluang kultural

Erupsi Merapi memang telah menyebabkan penderitaan. Tetapi, erupsi itu juga memberi rezeki berlimpah, berupa pasir dan abu vulkanik yang menyuburkan tanaman. Warga sederhana kiranya akan diuntungkan oleh rezeki itu.

Tetapi, di samping itu semuanya, erupsi Merapi juga memberi peluang kebudayaan yang luar biasa. Para pemimpin masyarakat kiranya perlu memanfaatkan peluang tersebut, khususnya Sultan Hamengku Buwono X. Sebab, di samping gubernur, Sultan adalah pemimpin kultural di tempat di mana erupsi Merapi sedang memberi peluang kebudayaan tersebut.

Seperti ketika reformasi meletus dan Sultan mengambil inisiatif untuk meneriakkan perubahan, demikian pula ketika Merapi meletus, kali ini Sultan kiranya perlu meneriakkan bahwa keselamatan bangsa dan masyarakat hanya dapat kita raih jika kita meraihnya bersama- sama.

Sultanlah pribadi yang paling berwenang dan bertanggung jawab untuk menyerukan hikmah memayu hayuning buwana yang diajarkan erupsi Merapi kali ini, yakni bahwa kemanusiaan, apa lagi bisa sedang diancam penderitaan, haruslah menyatukan kita kendati segala perbedaan yang kita punya.

Sultan perlu juga mengingatkan bahwa mengutamakan perbedaan dengan melalaikan kemanusiaan adalah pengkhianatan terhadap pengalaman transendental tentang memayu hayuning buwana yang diberikan oleh erupsi Merapi kali ini.

Sultan kiranya tidak boleh diam untuk tak bosan-bosannya menyerukan dan mewujudkan hikmat erupsi Merapi itu. Kalau Sultan diam, peluang kebudayaan yang dianugerahkan oleh gara-gara Mbah Merapi itu akan hilang ditelan oleh kelupaan yang menjadi penyakit khas bangsa kita tercinta ini.

Sindhunata Wartawan, Pemimpin Redaksi Majalah Basis, Yogyakarta

Setahun Pemerintah Tersandera

Satu tahun pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono- Boediono ramai disambut berbagai aksi demonstrasi kekecewaan, tetapi sepi apresiasi dari rakyat.

Meskipun SBY telah menyampaikan berbagai capaian pemerintah dalam satu tahun ini, agak sulit untuk memberikan apresiasi positif atas kinerja pemerintah di tengah banyaknya tumpukan persoalan.

Menjelang satu tahun pemerintahan, rakyat justru ”dihadiahi” kenaikan harga kebutuhan pokok dan tarif dasar listrik. Rumah-rumah penduduk ”dikirimi teror” ledakan tabung gas. Selain itu, persoalan kemiskinan, pengangguran, dan korupsi yang seharusnya mendesak dibereskan justru masih menjadi tumpukan problem bangsa yang tidak kunjung membaik.

Di bidang hukum dan pemberantasan korupsi, beberapa kasus yang mendapatkan perhatian publik, seperti kasus Bank Century, rekening ”gendut” pejabat kepolisian, kriminalisasi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, dan penganiayaan aktivis antikorupsi Indonesia Corruption Watch, mengambang hingga saat ini. Padahal, SBY menegaskan akan memimpin langsung pemberantasan korupsi di negeri ini. Pemberantasan korupsi terkesan masih sebatas retorika.

Wajar jika tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan SBY-Boediono hari-hari ini kian menurun. Indikator menurunnya apresiasi publik terhadap kinerja pemerintah terlihat dari berbagai hasil survei beberapa lembaga survei belakangan ini.

Empat sumbatan

Situasi seperti ini tentu memunculkan pertanyaan penting: mengapa kinerja pemerintah masih kurang efektif dan terkesan tersumbat kinerjanya, lalu bagaimana upaya jalan keluarnya?

Salah satu indikasi penyebab utama rendahnya kinerja dan kurang efektifnya pemerintahan karena selama ini pemerintah tersandera secara politik.

Empat sumbatan

Paling tidak, ada empat sumbatan politik yang berpotensi menyandera jalannya pemerintahan secara bervariasi. Pertama, pemerintah tersandera politik pencitraan berbasis retorika yang menjadi andalan utama SBY dalam memimpin pemerintahan.

Kedua, tersandera politik akomodatif yang melahirkan koalisi kebesaran yang dijalankan SBY dalam membangun legitimasi politik. Ketiga, tersandera politik kompromi yang melahirkan kabinet kompromi partai-partai. Keempat, tersandera politik transaksional (barter politik) yang menjadi basis relasi partai-partai mitra koalisi. Keempat sumbatan ini semuanya bersumber dari personalitas SBY.

Kungkungan politik pencitraan berbasis verbal (pidato) menyebabkan SBY seolah masih menjadi kandidat presiden di musim pemilu, dan belum menjadi presiden sesungguhnya yang berkuasa dan memerintah. Kekuatan presiden hanya sebatas imbauan dan anjuran, dan kerap tak menjadi realitas.

Presiden seolah masih sibuk membangun persepsi publik tentang citra pemerintah. Pandangan bahwa persepsi politik jauh lebih penting dan menentukan ketimbang realitas sesungguhnya—yang seharusnya dijadikan paradigma dalam kampanye pemenangan pemilu—masih dijadikan paradigma SBY dalam memimpin pemerintahan. Hal inilah yang menyebabkan jalannya pemerintahan seolah tersandera politik pencitraan.

Politik akomodatif yang sangat mementingkan keseimbangan dan harmoni politik menyebabkan SBY cenderung merangkul dan memuaskan semua kalangan dengan keinginan mengakomodasi semua partai di pemerintaha   n. Politik akomodatif SBY ini cenderung tidak menghendaki ”oposisi” dan membutuhkan pengaman (sekuritas) politik yang berlebihan dengan membangun koalisi sebesar-besarnya.

Pilihan memperluas koalisi dengan merangkul Partai Golkar pada awal pemerintahan—bahkan sebenarnya PDI-Perjuangan juga ditawari—untuk bergabung dalam koalisi setidaknya memperkuat itu. Implikasinya postur koalisi menjadi kebesaran (oversized coalition) dengan menguasai 75 persen kursi di parlemen. Koalisi kebesaran dengan persilangan kepentingan yang luas seperti inilah yang menyebabkan pemerintah tersandera kepentingan partai-partai.

Politik kompromi yang melahirkan ”kabinet kompromi partai” juga menyandera jalannya pemerintahan selama ini. Logika politik dengan mengedepankan kompromi dengan melibatkan para petinggi partai-partai ke dalam kabinet memang memiliki korelasi secara mutualistik. Partai-partai mendapat keuntungan akses kekuasaan beserta keuntungan ekonomi-politik.

Sementara, SBY memperoleh penguatan dukungan untuk memenuhi kebutuhan sekuritas politik dalam berhadapan dengan parlemen. Namun, konsekuensi melibatkan para petinggi partai dalam kabinet akan melahirkan loyalitas ganda (split loyalty). Di satu sisi loyalitas pada presiden, di sisi lain tetap loyal kepada partai asal. Pada situasi seperti inilah kinerja kabinet tersandera dualisme loyalitas menteri dan agenda politik partai-partai koalisi di dalam kabinet.

Pemerintah juga tersandera ”koalisi transaksional” yang berbasis barter politik. Tarik ulur sikap politik Golkar terhadap kasus Bank Century, pergantian Menteri Keuangan Sri Mulyani, serta pembentukan Sekretariat Gabungan (Setgab) Koalisi menjadi salah satu contoh paling gamblang tentang tersanderanya pemerintahan akibat politik transaksional dan barter politik.

Belakangan, keberadaan setgab koalisi terbukti justru jadi blunder politik bagi SBY karena kerap mengintervensi (merecoki) pemerintah dengan menjadikan setgab sebagai alat bagi partai-partai mitra koalisi—terutama Partai Golkar—untuk bernegosiasi dengan Presiden. Di titik inilah pemerintah semakin tersandera pola relasi politik transaksional.

Empat solusi

Setidaknya ada empat solusi yang perlu ditempuh untuk melepas empat sumbatan politik itu agar pemerintah tidak tersandera. Pertama, SBY harus segera meninggalkan politik pencitraan berbasis retorika verbal dan mulai beralih mengandalkan politik pencitraan berbasis kinerja dan kerja keras yang lebih tulus dan sungguh-sungguh. Kedua, reorientasi koalisi, dari pendekatan kuantitas (jumlah partai koalisi) ke kualitas (soliditas koalisi). Konsekuensinya, diperlukan perampingan koalisi melalui evaluasi terhadap partai mitra koalisi. Partai yang rendah komitmennya layak dikeluarkan dari koalisi.

Ketiga, perampingan koalisi harus disertai upaya penguatan soliditas dan komitmen melalui revisi kontrak koalisi. Masalahnya, kontrak koalisi selama ini masih terlalu normatif dan umum, menyebabkan partai-partai anggota koalisi memiliki tafsir berbeda. Karena itu, perlu revisi kontrak koalisi yang lebih jelas, konkret, rinci, dan disertai sanksi. Keempat, diperlukan reshuffle kabinet berbasis evaluasi kinerja. Menteri yang berkinerja buruk perlu diganti.

Jika SBY tidak responsif dan tidak segera berubah haluan—dengan meninggalkan politik pencitraan berbasis retorika, mengurangi politik akomodatif dan politik kompromi, serta meninggalkan politik transaksional— maka hampir dipastikan empat tahun mendatang pemerintahan tetap tersandera. Akhirnya, semua berpulang kepada SBY. Apakah evaluasi setahun pemerintahan akan menjadi momentum untuk keluar dari ”problematik pemerintah yang tersandera” atau sebaliknya justru semakin memperkuat ”gurita politik penyandera pemerintah”?

HANTA YUDA AR Analis Politik The Indonesian Institute

EVALUASI PEMERINTAHAN; Menepis Penilaian Minor Masa Satu Tahun

Sikap kritis publik yang cenderung minor terhadap kinerja presiden sepanjang satu tahun usia pemerintahan pada periode kedua ini tampaknya sudah menjadi gejala umum. Lantaran terjadi pada setiap era kepemimpinan presiden, hal itu seakan menjadi “momok” bagi presiden di negeri ini.

Kondisi semacam itu tecermin dalam berbagai kajian opini publik terhadap setahun usia pemerintahan, baik pada era Presiden Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, maupun Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam batas-batas tertentu, corak penilaian publik kepada ketiganya memiliki kemiripan.

Di satu sisi, pada saat ketiga presiden itu memulai era pemerintahan, tampak benar bahwa ekspektasi publik terhadap tiap-tiap presiden tersebut sangat tinggi. Dalam pemerintahan tiga presiden tersebut, lebih dari dua pertiga bagian responden jajak pendapat Kompas mengungkapkan keyakinan mereka bahwa tiap-tiap presiden memiliki kemampuan dalam mengatasi berbagai persoalan bangsa.

Namun, di sisi lain, seiring dengan berjalannya waktu, dari fakta opini publik tampak kecenderungan terjadi penurunan, baik dari aspek ekspektasi maupun apresiasi terhadap kinerja. Saat ini, misalnya, terhadap satu tahun pemerintahan Presiden Yudhoyono, rata-rata tingkat apresiasi publik sebesar 34,6 persen saja, padahal saat tiga bulan usia pemerintahan tingkat apresiasi masih bertengger di angka 48,2 persen.

Jika ditelusuri, derajat penurunan tersebut memang berbeda-beda pada setiap era kepemimpinan. Apresiasi publik terhadap periode kedua kepemimpinan Yudhoyono, misalnya, relatif lebih landai dibandingkan dengan era pertama kepemimpinannya. Meskipun demikian, apresiasi yang diraih saat ini tergolong relatif masih lebih tinggi ketimbang yang diraih oleh kedua presiden pendahulunya (lihat tabel).

Meningkatnya ekspresi ketidakpuasan publik yang diiringi menurunnya tingkat keyakinan terhadap kinerja presiden menjadi fakta yang tidak hanya terjadi di Indonesia.

Di belahan negara lain yang sangat sadar dengan kekuatan opini publik, kecenderungan semacam itu juga kerap terjadi. Di Amerika Serikat, misalnya, dalam satu tahun jalannya usia pemerintahan Presiden AS lebih banyak disambut oleh hasil survei yang cenderung menegasikan kinerja presiden.

Berdasarkan survei opini publik Gallup terhadap 12 presiden yang pernah berkuasa semenjak tahun 1945 hingga saat ini, terbukti hanya segelintir yang mampu terbebaskan dari momok satu tahun penilaian publik. Truman (1945-1953), Johnson (1963-1969), Ford (1974-1977), Carter (1977-1981), Reagan (1981-1989), Clinton (1993-2001) periode pertama, bahkan sosok populer Obama (2009-saat ini) merupakan presiden yang menjadi ?korban? penilaian satu tahun pemerintahannya.

Hanya Kennedy (1961-1963) dan Bush (1989-1993) yang mampu mendapatkan apresiasi positif lebih tinggi dibandingkan dengan pada saat pengangkatannya. Sementara Eisenhower (1953-1961) dan Nixon (1969-1974) menjadi sosok Presiden AS yang mampu menjaga apresiasi publik tetap stabil saat setahun berkuasa.

Kalkulasi psikologis

Penurunan apresiasi publik dalam kurun waktu setahun penilaian pemerintahan memunculkan pertanyaan, mengapa tren penurunan lebih kerap terjadi? Apakah penurunan tersebut identik dengan ketidakberhasilan presiden dalam pengelolaan pemerintahan?

Sejauh ini belum tampak satu kesimpulan dominan yang diterima secara luas dalam pemetaan kausalitas antara derajat keberhasilan kinerja kepresidenan dan tinggi-rendahnya apresiasi publik. Tidak mengherankan jika di satu sisi klaim keberhasilan kinerja dinyatakan, tetapi di sisi lain justru ekspresi ketidakpuasan yang disuarakan publik.

Bisa jadi, pola hubungan semacam ini, saat kinerja kepresidenan sebagai penyebab besar-kecilnya penilaian publik, terjadi secara tidak langsung lantaran diperantarai oleh faktor lain yang berpengaruh. Mereka yang meyakini adanya pengaruh pemberitaan media massa terhadap pola penyikapan publik, misalnya, meyakini pula bahwa pemberitaan media menjadi penentu apresiasi publik.

Berbagai kajian tentang formasi pembentukan suatu opini (persepsi) individu mengakomodasikan adanya peran faktor eksternal, yaitu keberadaan media massa, keluarga, dan lingkungan sosial lainnya. Tidak terhindarkan pula faktor internal individu pun selalu hadir dalam formasi tersebut.

Kedua faktor tersebut dengan kadar muatan rasional atau emosional yang dikandungnya akan selalu berebut peran menjadi penentu dominan terwujudnya persepsi. Kalkulasi psikologis yang melibatkan sisi rasional dan emosional individu itu sejatinya berlangsung terus-menerus dan dinamis dalam merespons setiap kondisi.

Manifestasi kalkulasi psikologis sebagian besar individu dalam merespons setahun usia pemerintahan yang cenderung turun dapat pula dipahami, yaitu tatkala apa yang diekspektasikan belum juga terealisasikan. Dari fakta yang terungkap dalam setiap pengumpulan opini publik terhadap sosok kepemimpinan presiden di negeri ini, terasa benar bahwa sedemikian tinggi ekspektasi yang dilambungkan. Saat kurun waktu setahun tiba, ketika harapan belum juga terwujud, dengan sendirinya ketidakpuasan yang terekspresikan.

Mencermati loyalitas

Pada beragam kasus, peningkatan ketidakpuasan dengan berjalannya waktu mampu mengikis sisi emosional-loyalitas. Mencermati beragam hasil pengumpulan opini publik, tidak samar terlihat hubungan antara latar belakang pilihan partai ataupun presiden dan harapan terhadap presiden yang menjadi pilihannya.

Mereka yang memilih Partai Demokrat dan Yudhoyono, misalnya, cenderung melambungkan harapan dan apresiasi yang lebih besar terhadap kinerja presiden. Kecenderungan semacam ini juga konsisten terjadi pada presiden-presiden sebelumnya. Dalam kasus pemilih di AS, kadar loyalitas yang tinggi ditunjukkan pula oleh pemilih Partai Demokrat atau Partai Republik terhadap kinerja Presiden AS. Hanya, persoalannya, sampai berapa lama loyalitas semacam itu terpertahankan?

Pencermatan terhadap rangkaian survei opini publik pada era pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri mengisahkan bagaimana loyalitas terempas akibat tak terjawabnya ekspektasi publik yang sangat tinggi kepada keduanya. Presiden Obama pun kini dalam posisi cukup problematik tatkala penilaian publik terhadap kinerjanya menurun terus. Apabila semula ia mampu memikat 67 persen responden, kini tersisa 47 persen saja. Lebih mengkhawatirkan saat loyalitas pemilih Partai Demokrat mulai menunjukkan penurunan kendati tidak sedrastis pemilih Partai Republik.

Presiden Clinton, dalam kurun waktu delapan tahun kepemimpinannya, bisa jadi merupakan contoh menarik bagaimana opini publik cukup bersahabat dengannya. Sekalipun sempat digempur berbagai persoalan, termasuk masalah moral perselingkuhan, ia menjadi Presiden AS yang mampu secara konsisten membalikkan opini yang cenderung menurun menjadi apresiasi positif.

Lain lagi pengalaman George W Bush Jr (2001-2009). Ia memang sempat terseok pada bulan-bulan awal kepemimpinannya. Namun, kasus 11 September 2001 sempat mendongkraknya menjadi sosok pemimpin dengan dukungan 90 persen publik. Proporsi terbesar dalam sejarah pengumpulan opini publik AS!

Memang, setahun penilaian kinerja periode pertama pemerintahan Clinton, apresiasi publik merosot. Namun, ia mampu membalikkan situasi. Saat mengakhiri pemerintahannya, apresiasi positif publik lebih besar. Kepiawaian dalam membalikkan kondisi semacam itu pula yang sempat terjadi pada periode pertama pemerintahan Presiden Yudhoyono.

Tidak heran jika fenomena semacam itu pula yang akan menjadi modal kuat dalam memperpanjang era kekuasaannya, sebuah pelajaran dalam mengelola sisa waktu periode kedua pemerintahan.

Oleh Bestian Nainggolan, Litbang Kompas