Indonesia Bergerak Maju, Waspadai Sejumlah Faktor yang Menjadikan Negara Rentan

JAKARTA, KOMPAS — Pembangunan Indonesia selama 71 tahun terakhir menunjukkan adanya perbaikan dari segi ekonomi, sosial, dan politik. Semangat kebangsaan dan sistem politik berbiaya murah perlu terus dibangun agar Indonesia terlepas dari perangkap negara ”kelas” menengah.

Presiden Joko Widodo,  didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuldjono, Menteri BUMN Rini Soemarno, dan Wagub Jateng Heru Sudjatmoko, meninjau langsung pembangunan Tol Pemalang-Batang dan Batang-Semarang di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, beberapa waktu lalu. Percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia diharapkan bisa menumbuhkan sentra-sentra ekonomi baru.
Kompas/Alif IchwanPresiden Joko Widodo, didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuldjono, Menteri BUMN Rini Soemarno, dan Wagub Jateng Heru Sudjatmoko, meninjau langsung pembangunan Tol Pemalang-Batang dan Batang-Semarang di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, beberapa waktu lalu. Percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia diharapkan bisa menumbuhkan sentra-sentra ekonomi baru.

Indeks Negara Rentan selama satu dekade terakhir menunjukkan Indonesia perlahan-lahan makin mampu menghadapi tekanan yang bisa membuatnya ambruk. Sementara berdasarkan Indeks Demokrasi tahun 2015, di kawasan ASEAN, Indonesia hanya kalah dari Timor-Leste.

Skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia yang pada 2015 adalah 36 poin masih di bawah rata-rata IPK negara-negara Asia Tenggara, yakni 40 poin. Indonesia masih di bawah Singapura, Malaysia, dan Thailand.

Namun, IPK Indonesia tahun 2012-2015 cenderung meningkat. Jika dibandingkan dengan tahun 2014, IPK Indonesia pada 2015 naik dua poin. Kenaikan ini ditengarai karena ada upaya birokrasi untuk memperbaiki diri.

Melihat data tersebut, Wakil Presiden Jusuf Kalla meyakini, Indonesia tidak akan menjadi negara yang gagal mewujudkan kesejahteraan dan keadilan terhadap warganya.

”Sejumlah konflik dan kekerasan yang terjadi soal apa pun memberikan pelajaran bagi kita tentang bagaimana cara mengatasinya. Mana ada konflik dan persoalan yang tak bisa kita selesaikan selama‎ ini? Faktor-faktor yang dinilai jadi hambatan justru akan memperkaya kita,” kata Kalla, akhir pekan lalu di Jakarta.

content

Mantan Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Azyumardi Azra menuturkan, pembangunan sosial dan ekonomi Indonesia memang bergerak progresif dan linier. Hal yang sama juga terjadi di sisi politik.

Menurut Azyumardi, pada masa Orde Lama, ada kecenderungan otoritarianisme sipil, lalu pada masa Orde Baru menjadi era otoritarianisme militer, kendati tetap ada pemilihan umum. Namun, setelah Reformasi 1998, Indonesia memiliki sistem yang demokratis dengan kebebasan berkumpul dan berekspresi.

Namun, Azyumardi juga mencatat, ada kelemahan yang harus dibenahi, seperti penurunan semangat kebangsaan dan kebersamaan.

Pada saat sama, sejumlah konflik bernuansa agama masih terjadi. Hal itu, misalnya, terjadi di Tanjung Balai, Sumatera Utara, pada akhir Juli lalu serta sebelumnya di Tolikara, Papua, pada Juli 2015 dan di Aceh Singkil, Aceh pada Oktober 2015.

Hasil survei Setara Institute for Democracy and Peace tentang toleransi siswa tingkat SMA menunjukkan, 61,6 persen siswa SMA di Jakarta dan Bandung toleran. Namun, ada 35,7 persen siswa intoleran pasif, 2,4 persen siswa intoleran aktif, dan 0,3 persen siswa berpotensi menjadi teroris. Penelitian ini mengambil populasi siswa SMA di 171 sekolah negeri di Jakarta dan Bandung yang jumlahnya diperkirakan mencapai 18.000 siswa dengan sampel 760 siswa (Kompas, 25/5).

Presiden Joko Widodo  dan Wakil Presiden Jusuf Kalla saat memimpin  Sidang Kabinet Paripurna bersama para menteri di Kantor Presiden, Jakarta,  beberapa waktu lalu. Sidang itu untuk membahas penyederhanaan peraturan untuk menguatkan ekonomi nasional.
Kompas/Wisnu Widiantoro
Proyek pembangunan  jalur kereta api Trans-Sulawesi di Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan, Sabtu (6/8). Secara keseluruhan proyek perkeretaapian Trans-Sulawesi yang masuk dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 mencapai panjang 1.700 km yang membentang dari Makassar sampai Manado.
Kompas/Wawan H Prabowo

Menipisnya semangat kebersamaan, menurut Rektor Universitas Negeri Surabaya Warsono, juga terlihat di kalangan elite, terutama saat menghadapi persoalan. Para pengambil keputusan kerap terjebak pada paradigma mencari pihak yang bisa disalahkan ketimbang solusi untuk perbaikan. ”Perbedaan pendapat dan pandangan tidak lagi dilihat sebagai faktor pemersatu, tetapi pemicu konflik yang menentukan siapa menang dan kalah,” katanya.

Fenomena ini, misalnya, terlihat ketika terjadi kemacetan parah di sekitar Brebes, Jawa Tengah, saat arus mudik hari raya Idul Fitri, awal Juli lalu. Alih-alih sigap berkoordinasi dan cepat mencari solusi, sejumlah pejabat di sektor-sektor bersangkutan justru melempar tanggung jawab dan sibuk mencari pihak yang disalahkan.

Sebelumnya, silang pendapat yang tidak produktif juga sering terjadi di lingkaran pembantu presiden. ”Bukannya mengatasi masalah dan mencapai solusi, yang muncul justru saling tidak percaya di antara elite. Modal sosial kita sebagai bangsa rapuh karena sibuk berputar dengan konflik harian yang terus muncul, tanpa arah dan solusi yang jelas,” ujar Warsono.

Modal

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Hidayat Nur Wahid menilai, meski ada sejumlah riak di dalamnya, kebersamaan masih menjadi modal besar Indonesia di tengah banyaknya negara lain yang berkonflik dan pecah akibat perbedaan.

”Itu satu hal yang patut disyukuri ketika banyak negara terjebak konflik berkepanjangan, Indonesia tetap tidak pecah meski dihadapkan banyak masalah dan konflik,” kata Hidayat.

Ketua MPR Zulkifli Hasan menilai, pemerintah dapat memelopori gerakan untuk membangun soliditas nasional. Dengan cara itu, dia yakin Indonesia dapat jadi negara yang kokoh.

Demokrasi

Sekretaris Kabinet Pramono Anung menuturkan, ‎Indonesia ‎memiliki berbagai faktor yang berpotensi menghambat dan menjadikannya rapuh, seperti jumlah penduduk yang besar, perbedaan etnis, suku, agama, dan golongan, tingkat pendapatan yang rendah, serta luasnya wilayah.

Namun, kata Pramono, Indonesia memiliki sistem demokrasi yang kuat dan sudah teruji. ”Apa pun sistem dan kondisinya, kita harus terus maju. Inilah yang dapat mempersatukan kita dalam negara yang sangat besar ini,” kata Pramono.

Richard Robison, Guru Besar Emeritus Asia Research Center, Murdoch University, Australia, menuturkan, demokrasi di Indonesia sudah mengakhiri era pemimpin otoriter, tetapi belum bisa mengakhiri kepentingan-kepentingan lama yang justru berkembang dalam kerangka demokrasi baru Indonesia. Hal yang hilang dari demokrasi Indonesia ialah reformasi kepartaian yang kuat dan efektif.

Imaduddin Abdullah, peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), mengingatkan, pembangunan di negara berkembang tidak semata persoalan ekonomi, tetapi juga harus memperhitungkan konteks politik.

”Politik buruk menjadikan ekonomi biaya mahal. Misalnya orang mencari rente sehingga investor sulit berinvestasi. Selain itu, sistem politik buruk juga membuat regulasi yang dihasilkan institusi politik lebih berat ke unsur politik ketimbang teknokratik,” katanya. (GAL/AGE/NDY/HAR)

Presiden Joko Widodo  dan Wakil Presiden Jusuf Kalla  berfoto dengan anggota MPR, DPR, dan DPD beserta sejumlah tamu undangan di luar ruang sidang tahunan di Gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta, Selasa (16/8).   Demokrasi di Indonesia sudah mengakhiri era pemimpin otoriter, tetapi belum bisa mengakhiri kepentingan-kepentingan lama yang justru berkembang dalam kerangka demokrasi baru Indonesia.
Kompas/Lasti KurniaPresiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla berfoto dengan anggota MPR, DPR, dan DPD beserta sejumlah tamu undangan di luar ruang sidang tahunan di Gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta, Selasa (16/8). Demokrasi di Indonesia sudah mengakhiri era pemimpin otoriter, tetapi belum bisa mengakhiri kepentingan-kepentingan lama yang justru berkembang dalam kerangka demokrasi baru Indonesia.

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 22 Agustus 2016, di halaman 1 dengan judul “Indonesia Bergerak Maju”.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s