Kredibilitas Tiongkok Dipertaruhkan

JAKARTA, KOMPAS — Sikap penolakan dan kekecewaan Tiongkok atas ditolaknya klaim negeri itu dalam sengketa wilayah di Laut Tiongkok Selatan mengandung dilema bagi Beijing. Menurut para analis internasional dan bidang pertahanan, di satu sisi Tiongkok ingin menggelorakan nasionalisme pada warganya, tetapi di sisi lain perlu memperluas pengaruh dan ambisi diplomatiknya.

Penolakan klaim oleh Mahkamah Arbitrase Permanen di Den Haag, Belanda, menjadi kekalahan diplomatik besar bagi Tiongkok yang merupakan anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Hal itu terjadi setelah beberapa dekade lalu negeri itu memilih membuka diri dengan bergabung dalam Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dan menjadi negeri kedua terbesar dari sisi ekonomi.

Analis tentang Tiongkok dari International Crisis Group, Yanmei Xie, menyatakan, ambisi-ambisi Tiongkok untuk mencapai level lebih besar dalam diplomasi global pun menjadi bimbang. Tiongkok berada di titik di mana ingin lebih muncul sebagai pemimpin dalam lembaga-lembaga internasional. Namun, kredibilitasnya akan tercoreng jika melawan hukum internasional dan lembaga internasional. Dengan sikapnya terbaru atas penolakan klaim wilayah Laut Tiongkok Selatan (LTS) itu, Tiongkok bakal terlihat bersifat tebang pilih.

Tegas menolak

Pemerintah Tiongkok menegaskan sikapnya untuk tidak menerima putusan Mahkamah Arbitrase Internasional. Bahkan, duta besar Tiongkok untuk PBB, Cui Tiankai, menyatakan, putusan itu dapat memicu konflik. “Hal itu akan dengan jelas memperkuat konflik dan bahkan konfrontasi,” kata Cui di Washington, Amerika Serikat.

Di Jakarta, Ketua Konsultasi Publik Diplomasi Pemerintah Tiongkok Chen Shiqiu menyatakan, Mahkamah Arbitrase Internasional tidak menghormati fakta dan sejarah sebagai esensi dari sengketa antara Tiongkok dan Filipina di wilayah LTS. Mahkamah juga dinilai mencederai pilihan Tiongkok atas wilayah LTS.

Chen yang merupakan duta besar Tiongkok di Indonesia periode 1998-2002 itu mengatakan sedikit terkejut dengan pernyataan Pemerintah Indonesia terkait putusan itu. Mengingat sengketa itu hanya antara Tiongkok-Filipina dan Indonesia bukan negara pengklaim, ia berharap Indonesia lebih obyektif melihatnya. Saat ditanya perihal Laut Natuna, Chen mengacu pada pertemuan menteri luar negeri Tiongkok dan Indonesia tahun 1995 silam.

“Kala itu Tiongkok menyatakan kedaulatan wilayahnya atas LTS. Indonesia tidak menyatakan penolakannya atas hal itu. Itu berarti Indonesia mengonfirmasi posisinya bukan sebagai negara pengklaim,” kata Chen.

Wakil Menteri Luar Negeri Tiongkok Liu Zhenmin, di Beijing, menyatakan, negaranya dapat memberlakukan zona identifikasi pertahanan udara (ADIZ) di wilayah perairannya jika pihaknya merasa terancam. Jika zona itu diberlakukan, setiap pesawat baik sipil maupun militer harus memberitahukan identitas serta melaporkan rencana penerbangan mereka kepada otoritas militer Tiongkok untuk mendapatkan izin melintas di atas wilayah yang ditetapkan.

“Apakah kami perlu menetapkannya di LTS, tergantung pada tingkat ancaman yang kami terima,” kata Liu.

Sebagaimana dikutip BBC, Liu mengharapkan semua negara bekerja sama dengan Tiongkok untuk melindungi perdamaian dan stabilitas di kawasan LTS, serta tidak membiarkan kawasan itu menjadi asal mula perang.

Sebagaimana Tiongkok, Taiwan pun menolak putusan Mahkamah. Dengan sikap menolak putusan Mahkamah atas klaim Tiongkok di LTS itu, otoritas Taiwan akan terus mengirim pesawat dan kapal patroli di kawasan LTS.

Sementara itu, kantor berita Xinhua mengabarkan, dua pesawat sipil Tiongkok pada Rabu pagi mendarat di dua landasan baru di Mischief Reef dan Subi Reef. Dua gugusan terumbu karang yang telah ditimbun oleh Tiongkok di Kepulauan Spratly itu kini dikendalikan Beijing.

Kedua pesawat itu kemudian terbang kembali ke Provinsi Hainan di Tiongkok selatan. Namun, Xinhua tidak menjelaskan apakah kedua pesawat itu mendarat bersama di kedua pulau itu atau masing-masing pesawat mendarat di masing-masing pulau.

Menahan diri

Pemerintah Filipina memilih tidak larut dalam euforia atas putusan itu. Menteri Luar Negeri Perfecto Yasay Jr meminta semua pihak menahan diri. “Dalam persoalan seperti ini, kita tidak bisa mengeluarkan persoalan provokatif. Kami meminta semua pihak termasuk Tiongkok untuk menahan diri dan tetap tenang,” kata Perfecto.

Presiden Filipina Rodrigo Duterte berulang kali menyatakan ingin memperbaiki hubungan diplomatik dengan Tiongkok. Dia ingin mendorong pembangunan ekonomi, terutama infrastruktur, untuk membangun bagian selatan negeri itu.

(AP/AFP/REUTERS/BEN/JOS)
Sumber: Koran Kompas, 14 Juli 2016

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s