Interpelasi BBM Uji JKW-JK

Asosiasi Pemerintah Provinsi Dukung Kebijakan Pusat

JAKARTA, KOMPAS —  Empat dari sepuluh fraksi di DPR sepakat mengusulkan hak interpelasi untuk meminta penjelasan pemerintah terkait kebijakan menaikkan harga bahan bakar minyak. Langkah politik DPR ini akan menjadi ujian pertama bagi pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Keempat fraksi itu adalah Fraksi Partai Golkar (F-PG), Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (F-Gerindra), Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN), dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS). Kesepakatan itu diambil dalam rapat pimpinan fraksi yang digelar di ruang F-PG di Lantai 12 Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Hingga Senin (24/11) petang, sudah lebih dari 100 anggota DPR yang menandatangani draf usulan interpelasi. ”Draf sudah diedarkan di fraksi-fraksi, dan sampai petang ini sudah 100 anggota dari empat fraksi,” kata Sekretaris F-PG Bambang Soesatyo.

Total anggota DPR dari keempat fraksi ini 252 anggota. Adapun total anggota DPR dari sepuluh fraksi berjumlah 560 orang.

Dalam draf usulan interpelasi, disebutkan bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo (JKW) sudah ingkar janji karena telah menaikkan harga BBM bersubsidi sebesar Rp 2.000 per liter. Jokowi juga dinilai tidak memiliki kepekaan terhadap penderitaan rakyat karena kenaikan harga BBM berdampak langsung pada kenaikan harga komoditas.

Momentum kenaikan harga BBM juga dinilai tidak tepat karena dilakukan pada saat harga minyak dunia turun. Bukan hanya itu, pemerintah juga dinilai belum memiliki program kompensasi kenaikan harga BBM.

Anggota F-Gerindra, Desmond J Mahesa, menegaskan, interpelasi diusulkan atas dasar masukan dari masyarakat yang merasakan dampak langsung kenaikan harga BBM. ”Kami hanya melanjutkan aspirasi masyarakat yang bertanya-tanya tentang kenaikan harga BBM,” tuturnya.

Jegal pemerintah

Lima fraksi pendukung pemerintah menengarai, usulan hak interpelasi yang digagas anggota dari fraksi-fraksi partai politik non-pemerintah itu hanya untuk menjegal pemerintah dan hanya mengedepankan pertimbangan politis.

Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Arif Wibowo, menengarai, hak interpelasi tidak akan selesai hingga pemerintah memberikan penjelasan. ”Mereka pasti akan melanjutkan hingga hak angket. Jadi, tidak salah kalau sejak awal kami sudah menduga ada skenario menjegal pemerintah,” ujarnya.

Sekretaris Fraksi Partai Nasdem Syarif Abdullah Alkadrie berpandangan senada. ”Ada upaya untuk menaikkan daya tawar,” katanya.

Menanggapi tudingan itu, Totok Daryanto dari F-PAN menegaskan, interpelasi merupakan hal wajar dalam demokrasi. Tugas DPR adalah menanyakan kebijakan pemerintah yang berdampak luar biasa terhadap masyarakat. ”Justru kalau DPR diam saja malah aneh,” katanya.

Demokrat hak bertanya

Fraksi Partai Demokrat (F-PD) memiliki pandangan berbeda. F-PD lebih menghendaki agar digunakan dulu hak mengajukan pertanyaan ketimbang langsung menggunakan hak interpelasi yang lebih berbobot politis.

”Silakan kalau mau gunakan hak interpelasi. Tapi, sebagai DPP Partai Demokrat, kami mengarahkan untuk menggunakan hak bertanya,” ujar Ketua Harian Partai Demokrat Sjarifuddin Hasan yang juga anggota DPR.

Partai Demokrat melihat, kebijakan pemerintah terhadap penaikan harga BBM bersubsidi perlu dijelaskan secara gamblang. Ini juga momentum terbaik bagi rakyat untuk mendapatkan argumen sejelas-jelasnya.

”Ini bukan pemakzulan. Sekali lagi, Partai Demokrat tidak menghendaki pemakzulan terhadap Presiden Joko Widodo maupun wakilnya, Jusuf Kalla,” tegas Syarief.

APPSI dukung pemerintah

Presiden Joko Widodo, saat ditanya pers, enggan berkomentar banyak tentang rencana DPR yang menggalang dukungan untuk mengajukan hak interpelasi BBM.

Presiden tidak secara eksplisit menyampaikan pandangannya terkait rencana itu. Ia hanya balik bertanya kepada pers.

”Berapa puluh kali kita menaikkan harga BBM, apa pernah yang namanya interpelasi itu? Apa pernah? Apa pernah? Saya tanya, apa pernah?” kata Jokowi saat ditanya pers di Istana Bogor.

Sementara itu, seluruh gubernur yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) menyatakan dukungan pada langkah pemerintah yang menaikkan harga BBM dengan tujuan mengalihkan subsidi BBM kepada yang lebih berhak.

Hal itu disampaikan Ketua APPSI yang juga Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo saat berdialog dengan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Istana Bogor.

Syahrul mengatakan, dukungan terhadap kebijakan pengalihan subsidi BBM itu juga pernah disampaikan pada pemerintahan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

”Jauh-jauh hari pertemuan di Toraja, di Makassar, pada pemerintahan lalu kami sampaikan, subsidi BBM memang seharusnya ditarik dan digantikan program yang lebih bermanfaat bagi masyarakat,” kata Syahrul.

(NTA/RYO/OSA/WHY)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s