Presiden SBY Siapkan Perppu; Pakar, Publik, dan PDI-P Beri Apresiasi

JAKARTA, KOMPAS — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memastikan akan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang untuk menjamin tetap diadakannya pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat dengan sejumlah perbaikan. Banyak pihak menyambut baik langkah politik Presiden Yudhoyono itu.

Rencana penerbitan perppu itu disampaikan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Selasa (30/9), di Jakarta, dalam keterangan pers seusai memberi pengarahan kepada anggota DPR dari Partai Demokrat periode 2014-2019.

Namun, apakah perppu nanti diterima untuk menjadi undang-undang atau tidak, menurut Yudhoyono yang juga Ketua Umum Partai Demokrat, itu sangat bergantung pada DPR 2014-2019. Ia berharap DPR baru yang mulai bersidang hari ini mau menyetujui perppu menjadi undang-undang.

”Kalau sesungguhnya DPR juga mendengarkan aspirasi dan kehendak rakyat, semestinya sistem pilkada langsung dengan perbaikan inilah yang kita anut lima tahun mendatang,” kata Presiden Yudhoyono.

Perppu itu akan diajukan ke DPR setelah Presiden Yudhoyono menerima RUU Pilkada dan menandatanganinya. Sesuai peraturan, Presiden bisa mengajukan perppu setelah RUU Pilkada ditandatangani atau secara resmi berlaku terlebih dahulu.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Amir Syamsuddin memastikan, perppu segera diterbitkan pemerintah. Keputusan penerbitan perppu diambil seusai Presiden Yudhoyono menggelar rapat setelah kepulangan dari lawatan ke sejumlah negara.

”Perppu UU Pilkada dalam proses. Kami bekerja keras untuk penyiapan draf perppu,” ujar Amir, yang juga Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat.

Menurut Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, 10 perbaikan yang diusulkan Partai Demokrat dimasukkan dalam perppu, termasuk poin uji publik terhadap calon kepala daerah. Namun, uji publik diatur tidak sampai menentukan lolos-tidaknya calon kepala daerah. ”Yang penting, nanti masyarakat berkesempatan menilai calon kepala daerah,” ujarnya seusai mengikuti rapat kabinet terbatas, di Kantor Presiden, semalam.

Gamawan memastikan, perppu sudah dapat diajukan ke DPR dalam waktu beberapa hari lagi.

Mendapat dukungan

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), salah satu partai pendukung tetap diadakan pilkada langsung bersama Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Hanura, sangat mengapresiasi langkah politik yang dilakukan Presiden Yudhoyono ini.

”Menurut saya, kalau Presiden SBY akan mengeluarkan Perppu Pilkada Langsung, itu akan sangat baik, sebagaimana pernyataan beliau yang tetap menginginkan pilkada langsung. Walau, awalnya pemerintah mengusulkan rancangan perubahan mekanisme pilkada ke DPRD dan Partai Demokrat justru walk out dalam pengambilan keputusan politik di Paripurna DPR,” tutur Sekretaris Jenderal PDI-P Tjahjo Kumolo.

Menurut Tjahjo, konsistensi pernyataan Presiden Yudhoyono dengan mengeluarkan perppu ini yang ditunggu masyarakat Indonesia.

Dukungan agar SBY membuat perppu juga disampaikan Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Indonesia Legal Roundtable, dan Indonesia Corruption Watch.

Sejumlah ahli tata negara pun menilai langkah Presiden Yudhoyono yang akan mengeluarkan Perppu Pilkada Langsung sebagai langkah tepat. Menurut pengajar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Zainal Arifin Mochtar, SBY memiliki alasan kuat untuk menerbitkan perppu mengingat ada keadaan yang memaksa untuk menyelamatkan suara rakyat dan ada tuntutan dari masyarakat luas agar UU Pilkada yang menghapus pilkada langsung tersebut dibatalkan. Tuntutan publik tersebut kalau tidak segera direspons bisa menimbulkan kerawanan.

Pengajar Hukum Tata Negara Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah, Hasyim Asy’ari berpandangan, penolakan kepala daerah yang meluas juga bisa menjadi dasar bagi Presiden Yudhoyono untuk menerbitkan perppu.

Isi perppu

Menurut ahli hukum tata negara Refly Harun, isi perppu bisa langsung mengatur pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota secara langsung dengan memasukkan 10 syarat yang diminta oleh Partai Demokrat.

”SBY tinggal memanfaatkan draf yang kemarin sudah disiapkan Pansus Pilkada. Yang terakhir dibuatkan saja pasal penutup yang mengatur, dengan berlakunya perppu ini, UU nomor sekian tentang pemilu gubernur, bupati, dan wali kota dinyatakan tidak berlaku,” ujar Refly.

Di bagian konsideran atau pertimbangan perppu, Refly mengungkapkan, SBY bisa mencantumkan adanya ancaman yang nyata terhadap demokrasi dan kedaulatan rakyat. Selain itu, alasan kegentingan memaksa dan perlunya persiapan pelaksanaan pilkada yang akan digelar mulai tahun 2015 juga dimasukkan. Dengan adanya perppu ini, proses pilkada bisa dijalankan.

Langkah penerbitan perppu jauh lebih baik dibandingkan dengan usulan agar SBY dan presiden mendatang, Joko Widodo, tidak menandatangani UU serta mengembalikannya ke DPR karena tak terlibat dalam pembahasan. Itu bisa menjebak Jokowi melakukan pelanggaran terhadap Pasal 20 Ayat (5) UUD 1945.

Menurut Zainal, nasib perppu tersebut nantinya tinggal ditentukan konstelasi politik yang terbentuk di DPR baru. DPR kemungkinan besar langsung membahasnya pada masa sidang pertama.

Menurut Refly, Fraksi Partai Demokrat di DPR baru juga harus membuktikan secara all out memperjuangkan perppu yang telah dikeluarkan SBY ini agar disahkan menjadi undang-undang. Hal itu disebabkan selisih antara Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat di DPR periode 2014-2019 masih ada meskipun tidak terlalu jauh.

Komposisi jumlah kursi partai pendukung Jokowi-JK (Indonesia Hebat) di DPR baru adalah 208 kursi, sedangkan partai pendukung Prabowo-Hatta (Koalisi Merah Putih) adalah 291 kursi. Adapun Partai Demokrat yang tidak berada di dua koalisi itu memiliki 61 kursi. Dengan demikian, apabila tidak terjadi perubahan, konstelasi koalisi, masih ada selisih 22 kursi.

Uji materi ke MK

Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), yang juga mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Jimly Asshiddiqie, dalam siaran pers mengingatkan pihak-pihak yang mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi agar memperkuat argumen. ”Uji juga formilnya, yaitu prosedur pembentukannya, pengesahannya, bahkan format UU itu. Para pemohon harus jeli,” katanya. (ATO/OSA/ANA/APA/AMR)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s