Ongkos Pertarungan Ideologis

ENAM puluh tahun lalu, sebuah kritik akademis menggegerkan dunia politik Amerika. Kritik itu dilontarkan pengurus American Political Science Association, asosiasi dosen ilmu politik paling terhormat.

Keluhannya: platform atau program dua partai kami kurang ideologis. Kesimpulan APSA: ”Alternatif usul kebijakan dalam banyak hal dikaburkan dalam platform kedua partai, dengan akibat sulit diketahui apa yang dikehendaki para pemilih dalam pemilihan umum”.

Saya teringat pada kecaman itu ketika Pemerintah AS ditutup, minggu lalu. Delapan ratus ribu pegawai federal dicuti tanpa gaji berkat kegagalan Kongres meloloskan anggaran belanja negara untuk tahun fiskal baru mulai 1 Oktober. Kemungkinan besar krisis ini berlanjut sampai pertengahan Oktober, tatkala Kongres diharuskan oleh UU untuk menaikkan batas utang negara. Tanpa kenaikan itu, pemerintah akan pailit, dalam pengertian tidak mampu melunasi semua kewajiban finansialnya. Mengingat pentingnya peran dollar AS di mancanegara, Indonesia pasti bakal kena getahnya.

Penyebab utama krisis ini adalah bahwa politik Amerika kini justru kelewat ideologis. Persisnya, Partai Republik, salah satu dari dua partai besar kami, tercengkeram oleh segelintir aktivis kanan. Kelompok ini, yang terdiri hanya sekitar 30 anggota House of Representatives, Dewan Perwakilan, menjunjung kebebasan individu di atas semua nilai sosial lain dan tidak bersedia berkompromi dengan kelompok lain. Sejak Pemilu 2012, Dewan Perwakilan dikuasai Partai Republik (233 dari 435 kursi), sementara Demokrat, partainya Presiden Obama, mayoritas di Senat.

Kegiatan para aktivis kanan itu terpicu oleh lolosnya UU Pelayanan Kesehatan Terjangkau, pada Maret 2010, ketika Dewan Perwakilan masih dikuasai Partai Demokrat. Meyakini bahwa UU itu, yang mereka juluki Obamacare, ancaman besar terhadap kebebasan individu, mereka langsung menggalang dukungan. Pada pemilu paruh waktu 2010, yang hanya menyangkut Dewan Perwakilan dan sepertiga anggota Senat, mereka menang di Dewan Perwakilan, tapi kalah di Senat.

Pola itu diteruskan pada Pemilu 2012, ketika Obama dipilih kembali untuk masa jabatan kedua. Kini Fraksi Partai Republik di Dewan memanfaatkan kekuatannya selaku mayoritas di badan itu untuk menuntut agar pemerintah tidak membiayai Obamacare atau setidaknya menunda pelaksanaannya selama satu tahun. Imbalannya, persetujuan pada anggaran belanja negara dan kenaikan batas utang yang selama ini mereka blokir. Semua orang tahu, seandainya Obama tunduk tahun ini, ia akan menghadapi tuntutan yang sama setiap tahun ke depan.

Kenapa 30 orang berhasil menutup pemerintah dan mengancam kebangkrutan negara? Kegigihan berdasarkan keyakinan ideologis, yang memang unsur baru dalam politik di AS, adalah faktor penting. Semua percaya bahwa para aktivis itu mean what they say, betul-betul bersedia membiarkan kebangkrutan negara demi tercapainya cita-cita mereka. Selain itu, lebih dari 100 anggota lain di Dewan dari Partai Republik takut kehilangan kursi pada pemilu berikutnya kalau pencalonan mereka digugat oleh kelompok paling kanan.

Dalam hal itu, sejumlah LSM ekstrem kanan, seperti Club for Growth dan Heritage Foundation, terkenal mampu dan bersedia mengadakan kampanye negatif terhadap calon-calon moderat dari Republik. John Boehner, Ketua Dewan Perwakilan dan pemimpin Fraksi Republik, dianggap tokoh moderat yang enggan menyetujui strategi penutupan pemerintah, apalagi pembangkrutan negara. Namun, Boehner sadar bahwa ia pasti ditumbangkan dari kursi Ketua Dewan oleh fraksinya sendiri kalau ia tak tunduk pada kemauan anggotanya yang paling kanan.
Dari awal masa krisis ini, Presiden Obama bersitegas bahwa ia tidak bersedia diekstorsi (begitu istilah dia) oleh Fraksi Republik.

Dia mengaku belajar dari pengalaman dua tahun lalu, ketika tawarannya untuk bernegosiasi ditolak oleh Ketua Boehner. Lebih pokok, Obama menganggap kenaikan batas utang sebagai kewajiban Kongres yang tak tertawarkan demi keselamatan bangsa. Dalam hal itu, ia didukung sebagian besar pengamat dan pemain, termasuk kaum moderat di Partai Republik.
Bagi masyarakat Indonesia, mungkin ada dua pelajaran yang berguna. Pertama, ada baiknya bersikap eling lan waspada terhadap Pemerintah AS, mengingat pengaruhnya terhadap ekonomi Indonesia. Kedua, ada baiknya memikirkan kembali peran ideologi di negara modern, termasuk Indonesia.
Para pakar dalam negeri, kiri maupun kanan, suka menyuruh partai-partai politik menjadi lebih ideologis. Namun tujuan mulia, seperti kemakmuran yang merata, lebih mungkin tercapai melalui penentuan kebijakan negara secara pragmatis. Pragmatis dalam pengertian tidak berat sebelah kepada salah satu teori besar seperti kapitalisme atau sosialisme.

Oleh: R William Liddle, Profesor Emeritus Ilmu Politik, Ohio State University, Columbus, Ohio, AS

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s