Setahun Pemerintah Tersandera

Satu tahun pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono- Boediono ramai disambut berbagai aksi demonstrasi kekecewaan, tetapi sepi apresiasi dari rakyat.

Meskipun SBY telah menyampaikan berbagai capaian pemerintah dalam satu tahun ini, agak sulit untuk memberikan apresiasi positif atas kinerja pemerintah di tengah banyaknya tumpukan persoalan.

Menjelang satu tahun pemerintahan, rakyat justru ”dihadiahi” kenaikan harga kebutuhan pokok dan tarif dasar listrik. Rumah-rumah penduduk ”dikirimi teror” ledakan tabung gas. Selain itu, persoalan kemiskinan, pengangguran, dan korupsi yang seharusnya mendesak dibereskan justru masih menjadi tumpukan problem bangsa yang tidak kunjung membaik.

Di bidang hukum dan pemberantasan korupsi, beberapa kasus yang mendapatkan perhatian publik, seperti kasus Bank Century, rekening ”gendut” pejabat kepolisian, kriminalisasi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, dan penganiayaan aktivis antikorupsi Indonesia Corruption Watch, mengambang hingga saat ini. Padahal, SBY menegaskan akan memimpin langsung pemberantasan korupsi di negeri ini. Pemberantasan korupsi terkesan masih sebatas retorika.

Wajar jika tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan SBY-Boediono hari-hari ini kian menurun. Indikator menurunnya apresiasi publik terhadap kinerja pemerintah terlihat dari berbagai hasil survei beberapa lembaga survei belakangan ini.

Empat sumbatan

Situasi seperti ini tentu memunculkan pertanyaan penting: mengapa kinerja pemerintah masih kurang efektif dan terkesan tersumbat kinerjanya, lalu bagaimana upaya jalan keluarnya?

Salah satu indikasi penyebab utama rendahnya kinerja dan kurang efektifnya pemerintahan karena selama ini pemerintah tersandera secara politik.

Empat sumbatan

Paling tidak, ada empat sumbatan politik yang berpotensi menyandera jalannya pemerintahan secara bervariasi. Pertama, pemerintah tersandera politik pencitraan berbasis retorika yang menjadi andalan utama SBY dalam memimpin pemerintahan.

Kedua, tersandera politik akomodatif yang melahirkan koalisi kebesaran yang dijalankan SBY dalam membangun legitimasi politik. Ketiga, tersandera politik kompromi yang melahirkan kabinet kompromi partai-partai. Keempat, tersandera politik transaksional (barter politik) yang menjadi basis relasi partai-partai mitra koalisi. Keempat sumbatan ini semuanya bersumber dari personalitas SBY.

Kungkungan politik pencitraan berbasis verbal (pidato) menyebabkan SBY seolah masih menjadi kandidat presiden di musim pemilu, dan belum menjadi presiden sesungguhnya yang berkuasa dan memerintah. Kekuatan presiden hanya sebatas imbauan dan anjuran, dan kerap tak menjadi realitas.

Presiden seolah masih sibuk membangun persepsi publik tentang citra pemerintah. Pandangan bahwa persepsi politik jauh lebih penting dan menentukan ketimbang realitas sesungguhnya—yang seharusnya dijadikan paradigma dalam kampanye pemenangan pemilu—masih dijadikan paradigma SBY dalam memimpin pemerintahan. Hal inilah yang menyebabkan jalannya pemerintahan seolah tersandera politik pencitraan.

Politik akomodatif yang sangat mementingkan keseimbangan dan harmoni politik menyebabkan SBY cenderung merangkul dan memuaskan semua kalangan dengan keinginan mengakomodasi semua partai di pemerintaha   n. Politik akomodatif SBY ini cenderung tidak menghendaki ”oposisi” dan membutuhkan pengaman (sekuritas) politik yang berlebihan dengan membangun koalisi sebesar-besarnya.

Pilihan memperluas koalisi dengan merangkul Partai Golkar pada awal pemerintahan—bahkan sebenarnya PDI-Perjuangan juga ditawari—untuk bergabung dalam koalisi setidaknya memperkuat itu. Implikasinya postur koalisi menjadi kebesaran (oversized coalition) dengan menguasai 75 persen kursi di parlemen. Koalisi kebesaran dengan persilangan kepentingan yang luas seperti inilah yang menyebabkan pemerintah tersandera kepentingan partai-partai.

Politik kompromi yang melahirkan ”kabinet kompromi partai” juga menyandera jalannya pemerintahan selama ini. Logika politik dengan mengedepankan kompromi dengan melibatkan para petinggi partai-partai ke dalam kabinet memang memiliki korelasi secara mutualistik. Partai-partai mendapat keuntungan akses kekuasaan beserta keuntungan ekonomi-politik.

Sementara, SBY memperoleh penguatan dukungan untuk memenuhi kebutuhan sekuritas politik dalam berhadapan dengan parlemen. Namun, konsekuensi melibatkan para petinggi partai dalam kabinet akan melahirkan loyalitas ganda (split loyalty). Di satu sisi loyalitas pada presiden, di sisi lain tetap loyal kepada partai asal. Pada situasi seperti inilah kinerja kabinet tersandera dualisme loyalitas menteri dan agenda politik partai-partai koalisi di dalam kabinet.

Pemerintah juga tersandera ”koalisi transaksional” yang berbasis barter politik. Tarik ulur sikap politik Golkar terhadap kasus Bank Century, pergantian Menteri Keuangan Sri Mulyani, serta pembentukan Sekretariat Gabungan (Setgab) Koalisi menjadi salah satu contoh paling gamblang tentang tersanderanya pemerintahan akibat politik transaksional dan barter politik.

Belakangan, keberadaan setgab koalisi terbukti justru jadi blunder politik bagi SBY karena kerap mengintervensi (merecoki) pemerintah dengan menjadikan setgab sebagai alat bagi partai-partai mitra koalisi—terutama Partai Golkar—untuk bernegosiasi dengan Presiden. Di titik inilah pemerintah semakin tersandera pola relasi politik transaksional.

Empat solusi

Setidaknya ada empat solusi yang perlu ditempuh untuk melepas empat sumbatan politik itu agar pemerintah tidak tersandera. Pertama, SBY harus segera meninggalkan politik pencitraan berbasis retorika verbal dan mulai beralih mengandalkan politik pencitraan berbasis kinerja dan kerja keras yang lebih tulus dan sungguh-sungguh. Kedua, reorientasi koalisi, dari pendekatan kuantitas (jumlah partai koalisi) ke kualitas (soliditas koalisi). Konsekuensinya, diperlukan perampingan koalisi melalui evaluasi terhadap partai mitra koalisi. Partai yang rendah komitmennya layak dikeluarkan dari koalisi.

Ketiga, perampingan koalisi harus disertai upaya penguatan soliditas dan komitmen melalui revisi kontrak koalisi. Masalahnya, kontrak koalisi selama ini masih terlalu normatif dan umum, menyebabkan partai-partai anggota koalisi memiliki tafsir berbeda. Karena itu, perlu revisi kontrak koalisi yang lebih jelas, konkret, rinci, dan disertai sanksi. Keempat, diperlukan reshuffle kabinet berbasis evaluasi kinerja. Menteri yang berkinerja buruk perlu diganti.

Jika SBY tidak responsif dan tidak segera berubah haluan—dengan meninggalkan politik pencitraan berbasis retorika, mengurangi politik akomodatif dan politik kompromi, serta meninggalkan politik transaksional— maka hampir dipastikan empat tahun mendatang pemerintahan tetap tersandera. Akhirnya, semua berpulang kepada SBY. Apakah evaluasi setahun pemerintahan akan menjadi momentum untuk keluar dari ”problematik pemerintah yang tersandera” atau sebaliknya justru semakin memperkuat ”gurita politik penyandera pemerintah”?

HANTA YUDA AR Analis Politik The Indonesian Institute

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s