SBY Presidenku, Malaysia Tetanggaku

Presiden Pilih Jalur Diplomasi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan sikap resmi Pemerintah Indonesia terkait memanasnya hubungan dengan Malaysia di Markas Besar TNI, Cilangkap Jakarta, tadi malam. Presiden berada di Mabes TNI untuk menghadiri undangan buka bersama dengan 300 prajurit TNI.

Indonesiafile, Jakarta – Presiden Susilo BambangYudhoyono (SBY) menegaskan,jalur diplomasi sebagai pilihan untuk menyelesaikan memanasnya hubungan dengan Malaysia. Langkah ini diambil dengan mendorong negeri jiran tersebut menyelesaikan perundingan batas wilayah yang sering memicu terjadinya insiden dan ketegangan antarkedua negara.

Presiden memastikan, dengan adanya perundingan itu,ke depan ketegangan dan benturan-benturan yang tidak perlu dapat dicegah. Mantan Menkopolkam itu juga meyakini, hubungan negara bertetangga ini akan berkembang lebih besar lagi. “Ke depan, dalam hubungan antarbangsa yang lebih luas, kita harus terus menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah kita dan terus membangun diri menjadi negara yang maju,sejahtera,dan bermartabat, dengan tetap menjaga hubungan baik dengan negara sahabat,” ujar Presiden SBY di Gedung Gatot Subroto,Mabes TNI, Cilangkap,tadi malam.

Ketua Komisi I (pertahanan dan luar negeri) DPR Mahfudz Shiddiq tidak melihat adanya sikap politik progresif terkait ketegangan dengan Malaysia dalam pidato Presiden. Menurut dia, apa yang disampaikan hanyalah pengulangan mengenai prinsip-prinsip Indonesia yang mengutamakan jalur diplomasi dalam penyelesaian ketegangan dengan negara tetangga itu. “Presiden hanya menambahkan, fokus untuk menyelesaikan soal perbatasan,”katanya.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera ini menyatakan, Presiden semestinya menyampaikan sikap politik yang lebih progresif, terlebih momentum pidato di markas besar TNI. Publik tentu mengharapkan sikap SBY tidak hanya sebagai presiden, tetapi juga sebagai panglima tertinggi TNI. “Akan lebih baik kalau ada pernyataan dan sikap yang lebih progresif dari Presiden,”tuturnya.

Dia kemudian mengingatkan, pidato Presiden belum serta-merta menyelesaikan masalah. Indonesia sekarang tinggal menunggu respons dari Pemerintah Malaysia setelah pidato presiden itu. Jika pemerintah Malaysia merespons positif, penyelesaian ketegangan ini akan lebih mudah.Persoalan muncul jika respons Pemerintah Malaysia cenderung negatif.“Itu tantangan bagi Presiden dan diplomat Indonesia. Kalau respons Malaysia negatif,presiden dan para diplomat kita harus lebih memberikan bobot dan tekanan pada pernyataan dan sikap politik,”katanya.

Anggota Komisi I DPR Tantowi Yahya juga menilai pidato SBY belum memperlihatkan sikap tegas pemerintah tapi masih mengedepankan soft diplomacy. Dengan pernyataan seperti itu, Tantowi meragukan sikap Malaysia akan berubah karena tidak ada pesan yang menunjukkan sikap tegas Pemerintah RI. “Isi pidato Presiden sama dengan penjelasan menterinya,” kata Tantowi di Gedung DPR,Jakarta,kemarin. Dia memahami apabila Presiden mempertimbangkan soal hubungan antara RI dan Malaysia, misalkan soal investasi. Namun, seharusnya Presiden bisa memberikan sinyal ketegasan,misalnya menyatakan menarik Dubes RI di Malaysia untuk menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia merasa terganggu “ Presiden seharusnya memberikan sinyal itu,”katanya. Sementara,Panglima TNI Djoko Santoso menyatakan, tidak ada kesan rendah diri dari sikap yang diambil pemerintah dalam menyikapi hubungan yang memburuk dengan Malaysia.

Menurutnya, sikap pemerintah sudah objektif dan tegas. “Tidak ada inferioritas. Semua diselesaikan secara diplomasi. Kita harus menjaga kedaulatan,keutuhan,di samping memang kita juga harus menjaga persahabatan dengan negaranegara tetangga,” ujarnya, di Mabes TNI Cilangkap tadi malam. Pidato Presiden tadi malam secara khusus menyoroti hubungan RI-Malaysia pascainsiden di perairan Pulau Bintan (13/08).

Dalam pandangan Presiden, solusi yang paling tepat untuk mencegah dan mengatasi insiden-insiden serupa adalah dengan cara segera menuntaskan perundingan batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia. Perundingan ini menyangkut batas wilayah darat dan batas wilayah maritim,termasuk di wilayah selat Singapura,dan perairan Sulawesi, atau perairan Ambalat. Indonesia berpendapat bahwa perundingan menyangkut batas wilayah ini dapat mempercepat dan mengefektifkan pelaksanaannya. “Semuanya ini berangkat dari niat dan tujuan yang baik, agar insiden-insiden serupa yang akan mengganggu hubungan baik kedua bangsa dapat kita cegah dan tiadakan.

Saya sungguh menggarisbawahi, sekali lagi, agar proses perundingan yang akan segera diteruskan oleh kedua pemerintah benar-benar menghasilkan capaian yang nyata,” tandasnya. Presiden juga menjelaskan, cara Indonesia dalam menangani hubungan Indonesia-Malaysia akan disimak dan diikuti oleh negara-negara sahabat di kawasan Asia bahkan oleh dunia internasional. Selama ini, sebagai pendiri ASEAN, Indonesia sering dijadikan panutan di dalam menyelesaikan berbagai konflik yang terjadi di kawasan,maupun di belahan bumi yang lain. Sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, Presiden mengakui bahwa dirinya juga merasakan apa yang dirasakan oleh rakyat Indonesia terkait penangkapan ketiga petugas Departemen Kelautan dan Perikanan beberapa waktu lalu. Apa yang dilakukan oleh pemerintah sekarang dan ke depan, lanjutnya, sesungguhnya juga cerminan dari keprihatinan kita semua.

Untuk itu, alumnus Akademi Militer (Akmil) 1973 ini mengajak semua pihak untuk menjauhi tindakan-tindakan yang berlebihan, seperti aksi-aksi kekerasan, yang hanya akan menambah masalah yang ada. Dalam pidatonya yang berdurasi hampir 18 menit, Presiden menegaskan, kedaulatan negara dan keutuhan wilayah adalah kepentingan nasional yang sangat vital. Panglima TNI Djoko Santoso mengatakan, pendekatan secara diplomatik adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan konflik antara Indonesia dengan Malaysia. Hal itu disampaikan Djoko seusai pidato Presiden SBY di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta, Rabu (1/9). “Akan diselesaikan dengan diplomasi. Sudah jelas, kita berupaya untuk segera menyelesaikan masalah tapal batas untuk mencegah masalah lain timbul,” paparnya.

Sikap Indonesia, kata dia, sesuai yang disampaikan Presiden, yakni memelihara persahabatan dan menjaga kedaulatan serta keutuhan. Ia menolak anggapan yang menyebutkan, sikap lunak Indonesia karena merasa lebih rendah dari Malaysia. “Oh, tidak, ya terserah kalian. Saya katakan tidak ada itu,” tegasnya. Pemerintah sangat memahami kepentingan itu dan terus bekerja secara sungguh-sungguh untuk menjaga dan menegakkannya. Meski demikian, tidak semua permasalahan yang muncul dalam hubungan dengan negara sahabat selalu terkait dengan kedaulatan dan keutuhan wilayah. Sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan anggota DPR mengecam hambarnya pidato politik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait hubungan Indonesia-Malaysia yang tengah memanas saat ini.

Kritikan tersebut dilontarkan oleh Migrant CARE, KontraS, INFID, anggota DPR Rieke Dyah Pitaloka, dan sejumlah buruh migran Indonesia di Malaysia, Rabu (1/9) malam. “Kami di Malaysia sedang membangun upaya diplomasi HAM masyarakat sipil dan parlemen untuk kedaulatan RI. Kami mencatat beberapa persoalan yang dikemukakan SBY tak menukik pada inti masalah dan tidak menawarkan solusi, terutama isu-isu yang terkait masalah yang dihadapi TKI di Malaysia,” cetus Direktur Eksekutif Migrant Care, Anis Hidayah, dalam rilisnya yang disebarkan melalui jejaring sosial Facebook. Anis lalu merinci isu krusial yang tidak disinggung SBY dalam pidatonya itu,yakni :

1. Tidak menyinggung substansi dasar hubungan kerjasama Indonesia -Malaysia, yaitu penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia dan tidak secara tegas memperlihatkan keberpihakan terhadap nasib rakyatnya, terutama para tenaga kerja Indonesia (TKI) yang sedang menghadapi persoalan hukum.

2. Semestinya SBY meminta ketegasan pemerintah Malaysia untuk konsisten dalam melakukan penegakan hukum terhadap warga negara Malaysia yang melakukan tindak kekerasan terhadap warga negara Indonesia (WNI). Contoh lambannya proses hukum dalam kasus salah tembak terhadap tiga TKI yang dituduh Geng Gondol’, kasus vonis bebas terhadap majikan Kurniasih yang melakukan penyiksaan hingga mengakibatkan kematian, dan melupakan proses hukum terhadap kasus Ceriyati.

3. Tidak menyinggung sedikitpun mengenai vonis mati terhadap 3 WNI dan ratusan lainnya yang terancam hukuman mati, padahal persoalan ini telah berulang kali menjadi agenda dalam rapat kerja SBY dengan jajaran pemerintahannya.

4. SBY hanya melihat kedaulatan dan martabat bangsa Indonesia dari sisi teritori, tapi melupakan aspek terpenting dari kedaulatan dan martabat bangsa, yaitu nasib dan nyawa rakyatnya.

5 Klaim keberhasilan SBY tentang diplomasi perlindungan untuk TKI jauh dari kenyataan yang sebenarnya. Letter of intent yang merupakan hasil kunjungan SBY bulan Mei yang lalu ternyata hanya pepesan kosong. Sampai saat ini belum ada keputusan final tentang amandemen MoU yang bermanfaat bagi perlindungan PRT migran Indonesia di Malaysia. “Pidato SBY tentang hubungan Indonesia-Malaysia menimbulkan rasa kecewa bagi WNI di Malaysia termasuk buruh migran Indonesia,” kata Anis.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s