LAPORAN UTAMA; Mafia BBM Mainkan Subsidi

Jutaan kiloliter BBM bersubsidi dijarah mafia BBM. BPK menengarai adanya mismanajemen dalam penyaluran BBM bersubsidi oleh Pertamina. Selama delapan tahun kerugian negara bisa mencapai Rp 18,3 trilyun. Oknum Pertamina terlibat?

Kapal tongkang bahan bakar milik Pertamina itu mengambang di perairan wilayah Dermaga 107 Terminal Penumpang Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Senin lalu. Sejumlah bendera Merah Putih ukuran kecil tampak berkibar di atas kapal, ditiup angin laut yang berembus kencang. Di atas kapal tanpa mesin itu, sejumlah orang terlihat berdiri, seperti tengah menyiapkan sesuatu.

Sebuah kapal tug boat bernama Samugara lalu mendorong kapal tongkang itu merapat ke Kapal Motor (KM) Marisa Nusantara yang sedang membuang sauh di tepi dermaga. Orang di atas tongkang, yang merupakan petugas Pertamina, kemudian menarik beberapa selang panjang berwarna hitam dan memasukkannya ke lubang di lambung kanan bawah Marisa. Dari bunker di bawah lantai tongkang, BBM dipompa naik kemudian disalurkan ke Marisa Nusantara.

Secara kasatmata, aktivitas pengisian bahan bakar seperti itu lazim dijumpai di Pelabuhan Tanjung Priok. Di sebuah dermaga lain, Gatra juga menyaksikan aktivitas KM Meratus Tangguh 1 yang tengah mengisi BBM. Tapi, di balik aktivitas rutin itu, ada hal janggal yang ditemukan Gatra. Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada 2009, KM Marisa Nusantara seharusnya masuk dalam daftar hitam PT Pertamina.

Kapal penumpang yang diageni PT Prima Vista itu sempat dikenai sanksi setelah ketahuan memanipulasi data penerimaan BBM subsidi pada 2008. “Ini bukti jika Pertamina kurang tegas,” kata seorang petugas yang tak ingin disebut namanya. Dari data audit BPK yang didapat Gatra, KM Marisa Nusantara pernah secara sengaja memanipulasi dokumen log book kapal, agar BBM subsidi yang didapat lebih besar dari kuota yang dimiliki.

Saat itu, setidaknya 218.843 liter BBM bersubsidi senilai Rp 1,2 milyar berhasil disedot KM Marisa Nusantara. Toh, kelakuan Marisa Nusantara bukan aksi satu-satunya perilaku nakal para penyalur dan pengguna BBM subsidi di pelabuhan Tanjung Priok dan beberapa pelabuhan besar lainnya. “Kami bahkan menduga mereka telah melakukannya berulang kali,” kata Bambang Widjajanto, tenaga ahli BPK bidang pengembangan pemeriksaan migas.

Dokumen audit BPK memperlihatkan sejumlah pelabuhan rawan aksi bromocorah BBM subsidi. Selain Tanjung Priok, aksi itu juga terjadi di Pelabuhan Belawan Sumatera Utara, Pelabuhan Benoa Bali, Pelabuhan Makassar Sulawesi Selatan, hingga Pelabuhan Jayapura di Papua. Para pelaku, menurut Bambang, menggunakan berbagai modus untuk menilap BBM subsidi. Dari mulai penggelapan, manipulasi dokumen, penggunaan dokumen palsu, hingga mendirikan perusahaan fiktif untuk memperoleh BBM subsidi. Diperkirakan, BBM subsidi yang selisih jualnya cukup besar dibandingkan dengan BBM non-subsidi itu dijual kembali kepada pihak ketiga atau kalangan industri yang tak berhak.

Anggota BPK Ali Masykur Musa mengatakan, audit BPK yang dilakukan pada 2001 hingga 2008 berhasil mengoreksi besaran subsidi BBM yang diajukan Pertamina sebesar Rp 18,3 trilyun. Koreksi atas pengajuan subsidi oleh perusahaan pelat merah itu, menurut BPK, berpotensi merugikan negara. “Banyak laporan Pertamina yang tidak akurat,” Ali Masykur Musa menegaskan.

Nilai koreksi BPK itu, menurut mantan anggota DPR dari Fraksi PKB ini, jauh lebih besar dibandingkan dengan proyeksi penghematan yang ditargetkan pemerintah dalam program pengendalian konsumsi BBM bersubsidi, September mendatang. Pemerintah menargetkan dapat menghemat BBM subsidi sebesar 2,3 juta kiloliter. Karena itu, Ali Masykur meminta pemerintah memperbaiki kinerja pengawasan di Pertamina, untuk mengurangi bocornya BBM subsidi sebelum menjalankan program pembatasan BBM bersubsidi.

Pendapat itu sejalan dengan pandangan anggota Komisi VII DPR, Satya W. Yudha. Menurut kader Partai Golkar ini, wacana pembatasan BBM bersubsidi justru akan meningkatkan penyelewengan BBM bersubsidi nantinya. Apalagi, menurut Satya, “Indonesia telah gagal dalam pendistribusian BBM subsidi.”

***

Mekanisme distribusi BBM subsidi memang bermasalah. Pada tahun 2008 saja, BBM bersubsidi yang diduga diselewengkan mencapai 47,1 juta liter. Angka itu, menurut Bambang Widjajanto, didapat dari temuan BPK atas penyaluran BBM subsidi di beberapa daerah. Selain salah sasaran, kebanyakan penyaluran BBM subsidi dimanipulasi oleh pihak-pihak yang diduga sebagai bagian dari mafia BBM. Mafia BBM subsidi ini juga diduga melibatkan oknum pegawai Pertamina.

Menurut Bambang, sektor angkutan laut menjadi kontributor terbesar dalam penyelewengan BBM subsidi, yaitu mencapai 25,4 juta liter. Angka sebesar itu terdiri atas kelebihan penyaluran BBM subsidi bagi kapal ikan, pasokan BBM subsidi bagi kapal yang ke luar negeri, hingga pemalsuan dokumen. “Ada pula data kapal yang sedang rusak atau docking tapi tetap menerima pasokan BBM,” kata Bambang. Namun kasus yang cukup menyita perhatian BPK, menurut Bambang, menyangkut penyaluran BBM subsidi di Pelabuhan Tanjung Priok.

Dalam kasus itu, Pertamina dan negara diperkirakan mengalami kerugian hingga 2,7 juta liter BBM. Kerugian itu berasal dari manipulasi data dan rekayasa kapal oleh sejumlah perusahaan fiktif. Dokumen atas nama kapal MV Sanhai 19, KM Radar Samudera V, KM Winnari 108, KM Sanhai 8, KM Layang Samudra, KM Tirtana CT, dan KM Niaga Banda CT 7, setelah diperiksa BPK, penuh rekayasa dan fiktif.

Anehnya, perusahaan dan nama kapal yang ditemukan BPK itu sudah terjerat kasus sama pada 2007. Sehingga muncul dugaan perbuatan tercela itu melibatkan orang dalam Pertamina. Bahkan, kerugian yang diderita pemerintah dan Pertamina mencapai lebih dari 6,2 juta liter. “Kami sudah melaporkan ke Mabes Polri dan sudah mendapat konfirmasi (dari Kabareskrim), bahwa kasusnya sudah masuk tahap penyidikan,” kata Bambang.

Pihak pengelola pelabuhan mengaku tak tahu-menahu mengenai tujuh kapal tersebut. Menurut Hambar Wiyadi, Asisten Manajer Pelayanan Pelanggan dan Humas PT Pelindo II Cabang Tanjung Priok, dari data yang dimilikinya, tujuh kapal tersebut tak pernah sandar atau terdaftar di Tanjung Priok. Begitu pula nama-nama perusahaan pemilik kapal, “Juga tak ada datanya di kami,” Hambar menerangkan kepada Haris Firdaus dari Gatra.

Menurut Hambar, tidak setiap perusahaan pemilik kapal mendaftarkan kapalnya atas nama perusahaan itu sendiri. Bisa saja, ia memakai agen untuk mendaftarkan kapal. Namun, kalaupun itu yang terjadi, nama kapal tetap saja akan tercatat di data pengelola pelabuhan. “Kalau dia pakai agen pun, kapalnya tetap tercatat, kan. Tapi ini kan tidak ada nama kapalnya. Nama perusahaannya juga tidak ada,” ujarnya.

PT Pelindo tak ikut-ikutan dalam proses penyaluran BBM. Seluruh proses pengisian bahan bakar kapal menjadi tanggung jawab Pertamina. Perusahaan yang dulunya berlambang kuda laut itu mempunyai bungker stok BBM di sekitar Pelabuhan Tanjung Priok. Kapal yang akan mengisi bahan bakar nantinya akan dilayani oleh kapal tongkang Pertamina yang mengambil stok dari bungker di darat. “Itu (penyaluran) antara Pertamina dan pengelola kapal,” ujarnya.

Instalasi bungker Pertamina di Tanjung Priok menolak bertemu Gatra ketika dimintai klarifikasinya. Data temuan BPK yang disodorkan Andya Dhyaksa dari Gatra, oleh Kepala Penimbunan dan Penyaluran BBM Instalasi Jakarta Group (IJG) Tanjung Priok, Khoris Pattinaya, diminta untuk dikonfirmasi ke Unit Pemasaran III Pertamina, yang membawahkan wilayah Tanjung Priok. “Pak Khoris tidak bisa ditemui. Sebab IJG ini ada di bawah daerah pemasaran Pertamina yang berada di Jalan Kramat (UPMS III). Jadi, kalau mau meminta keterangan, ya di sana aja,” ujar Hidayatulloh, petugas keamanan yang ditugaskan menemui Gatra.

Hal yang sama juga terjadi di UPMS III Pertamina, di Jalan Kramat Raya Nomor 59. Meski waktu baru menunjukan pukul empat sore, seorang petugas keamanan bernama Tri Hari Pambudi mengatakan, para pejabat yang berewenang tak ada di tempat. “Kalau mau datang sebelum jam tiga sore, Mas. Sebab sudah tidak ada orang kalau jam segini,” Tri Hari menjelaskan.

Pihak Pertamina yang diwakili Direktur Pemasaran dan Niaga, Djaelani Sutomo, membantah jika pihaknya alpa dalam penyaluran BBM subsidi. Khusus di pelabuhan, menurut Djaelani, pihak yang berkepentingan sangat banyak. Begitu pula syarat-syaratnya. Seperti instansi pelabuhan, kategori kapal asing atau bukan, volume, surat izin berlayar, serta surat trayek. Ini melibatkan wewenang di luar Pertamina. “Artinya banyak pernik-pernik yang harus dipenuhi perusahaan pelayaran,” kata Djaelani Sutomo. Begitu pula menyangkut sanksi, Pertamina menolak jika dikatakan lemah. Menurut Djaelani, sanksi akan diberikan bila memang terbukti industri meraup BBM bersubsidi.

Hendri Firzani, Sandika Prihatnala, dan Birny Birdieni


Dilema Non-subsidi KAI
Data audit BPK cukup mencengangkan. Tak hanya pihak swasta, PT Kereta Api Indonesia (KAI Regional Palembang rupanya ikut terkena getah sanksi dari BPK. Pasalnya, perusahaan pelat merah ini ikut menikmati BBM subsidi sebanyak 20,6 juta liter. Padahal menurut aturan, penggunaan BBM untuk kereta yang bukan angkutan umum tidak diperkenankan.

BBM subsidi sebanyak itu, menurut PT KAI, digunakan untuk menggerakkan 48 unit lokomotif pembawa batu bara milik PT Bukit Asam, Palembang. Wakil Presiden Corporate Communication PT KAI, Sugeng Priyono, yang dikonfirmasi mengenai penggunaan BBM non-subsidi di Sumatera Selatan, mengatakan bahwa itu mungkin terjadi. “Tapi saya jamin, hal itu tidak terjadi untuk kereta angkutan di Pulau Jawa,” katanya.

Kereta barang di Pulau Jawa, kata Sugeng, tetap menggunakan BBM non-subsidi. Sugeng menambahkan, soal BBM non-subsidi ini sebenarnya juga salah satu keprihatinan di kalangan manajemen KAI. Isu utamanya adalah ketika kereta barang harus membeli BBM non-subsidi, namun faktanya angkutan barang jalan raya ternyata masih banyak yang menikmati BBM bersubsidi. “Sekarang tronton-tronton itu pakai BBM yang jenis mana, saya tanya,” katanya.

Sugeng berharap agar kereta api diperbolehkan menggunakan BBM bersubsidi. Sebab, itu akan memperkuat daya saing PT KAI dan akan membuat masyarakat lebih memilih kereta api dibandingkan dengan angkutan jalan raya. “Itu bisa positif, mengurangi beban jalan raya yang sudah terlalu penuh,” katanya.

Hendri Firzani dan Basfin Siregar


Audit BPK atas Subsidi BBM Pertamina *dalam milyar Tahun Jumlah subsidi yang diajukan Pertamina Koreksi dan temuan BPK Selisih 2006 Rp 60.672  Rp 59.502 Rp 1.169 2007 Rp 82,876 Rp 76.272 Rp 6.603 2008 Rp 134.377 Rp 134.201 Rp 176

GATRA 38 / XVI 11 Agu 2010

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s