LAPORAN UTAMA; Hitung Dulu Baru Membatasi

Anggaran dan volume BBM bersubsidi diperkirakan membengkak tahun ini. Pemerintah akan membatasi pemakaian bensin dan solar bersubsidi. BPK mengingatkan, realisasi harga minyak yang di bawah asumsi APBNP selama ini mengakibatkan subsidi membengkak.

Dari berbagai macam makhluk peminum bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, mobil dan motor menempati peringkat teratas. Selama ini mereka menghabiskan 90% jatah bensin dan solar bersubsidi. Sedangkan konsumen lainnya mesti berbagi sedikit, yakni untuk industri, non-transportasi, dan kebutuhan operasional TNI.

Saat ini jumlah sepeda motor yang berseliweran di jalan sekitar 40 juta. Mereka meminum lebih dari seperempat jatah bensin premium yang disediakan pemerintah. Mobil berbahan bakar bensin premium menghabiskan hampir setengah jatah bensin bersubsidi. Sedangkan untuk kendaraan beroda empat atau lebih yang bermesin diesel kebutuhan solarnya lebih banyak dibandingkan dengan bensin premium.

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2010, alokasi BBM bersubsidi adalah 36,5 juta kiloliter. Alokasi ini lebih rendah 300.000 kiloliter dibandingkan dengan jatah yang ada di APBN 2009. Namun dari pengalaman di tahun-tahun sebelumnya, realisasi penggunaannya selalu lebih besar dari jatah yang disediakan itu.

Pada tahun lalu, misalnya, dari jatah 36,85 juta kiloliter BBM, dalam kenyataannya pemakaiannya membengkak menjadi 37,84 juta kiloliter. Tahun ini diperkirakan akan mengikuti tren-tren sebelumnya. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menghitung, pemakaian bensin premium dan solar bersubsidi pada tahun ini bakal membengkak menjadi 40,5 juta kiloliter.

Kalau perkiraan pembengkaan konsumsi BBM subsidi itu benar-benar terjadi maka subsidi yang disediakan pemerintah di APBN P 2010 juga akan melambung. Alokasi subsidi di APBN P 2010 adalah Rp 89,29 trilyun dan bisa melambung menjadi Rp 100 trilyun. Alokasi subsidi BBM di APBN P itu menggunakan asumsi harga minyak mentah US$ 80 per barel.

Karena itulah untuk mengantisipasi jebol anggaran akibat subdisi yang melambung, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) merancang pembatasan. Ide awal yang bergulir adalah pelarangan sepeda motor memakai bensin premium. Kendaraan roda dua ini diharuskan memakai jenis pertamax atau bensin non-subsidi lainnya.

Perkiraannya tahun ini, sebanyak 40 juta sepeda motor yang beredar di jalanan mengonsumsi 5,76 juta kiloliter bensin premium. Subsidi yang mengucur untuk ini sekitar Rp 13 trilyun. Namun, ide membatasi pemakaian bensin premium buat para bikers itu langsung menuai kecaman. Pemerintah dinilai tidak berpihak kepada rakyat kecil. Akhirnya ide itupun lenyap.

Opsi lain yang kemudian digodok adalah pembatasan pemakaian premium untuk mobil pribadi. Yang menjadi bahan diskusi meliputi tahun perakitan hingga besar kapasitas mesin atau jenis kendaraan. Kementerian ESDM merangkul berbagai pihak, antara lain kepolisian, Kementerian Perhubungan, Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo). Kementerian ESDM juga menerima masukan yang berasal dari semua pihak.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, misalnya, lebih setuju agar semua jenis mobil tanpa kecuali tidak menikmati BBM bersubsidi. Golongan pemilik mobil ini dikategorikan sebagai masyarakat mampu. Toh, ide ini juga belum diakomodasi sepenuhnya oleh pemerintah. Penggodokan belum selesai hingga saat ini. Targetnya, pada September mendatang pemerintah sudah bisa menentukan model pembatasan pemakaian bensin dan solar bersubsidi itu.

Ide pembatasan yang sekarang ini makin berembus kencang adalah pembatasan BBM bersubsidi untuk mobil tahun perakitan 2005 ke atas. Asumsinya, mereka yang memiliki mobil keluaran tahun 2005 dimasukkan sebagai golongan orang mampu. “Itu masih kita rumuskan. Masih terlalu dini kalau kita menyebutkan modus penghematan realisasi pemakaian BBM bersubsidi seperti apa,” katanya kepada Gatra.

Wacana itu, kata Darwin, mengemuka ketika dirinya melakukan pembicaraan dengan Komisi VII DPR. “Sebenarnya diskusinya juga tak hanya pada penghematan BBM bersubsidi, namun lebih luas mengenai asumsi APBNP,” katanya. Selama ini, kata Darwin, pemakaian BBM bersubsidi selalu melebihi bujet. “Ditambah lagi penggunaannya tidak tepat sasaran,” ia menambahkan. Ada golongan yang tidak sepantasnya mendapat subsidi, namun mereka tetap menggunakan bensin dan solar bersubsidi.

Menurut Darwin, sudah selayaknya golongan yang mampu memahami bahwa subsidi itu sebenarnya untuk rakyat yang perlu dibantu. “Dari APBN kita, jumlah subsidi BBM itu hampir Rp 90 trilyun, subsidi listrik antara Rp 50 trilyun-Rp 60 trilyun. Kalau dijumlah, hampir Rp 150 trilyun subsidi untuk energi,” katanya.

Opsi lain untuk membatasi pemakaian BBM bersubsidi adalah Pertamina mengurangi dispenser BBM bersubsidi dan menambah dispenser BBM non-subsidi. Selain itu, dengan pembuatan bensin dengan oktan antara 88 hingga 92, pemanfaatan stiker yang harus dibeli di kepolisian setempat dengan masa berlaku bulanan.

Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Ali Masykur Musa, meminta pemerintah tidak hanya melihat pada volume kuota di APBNP, yakni 36,5 juta kiloliter. “Itu bukan angka keramat yang tidak bisa diutak-atik,” katanya. BPK meminta pemerintah juga melihat besaran anggaran subsidi dan menghitungnya dengan realitas harga minyak dunia.

Harga minyak dunia sejauh ini berada di kisaran US$ 73 per barel, atau jauh lebih rendah dari asumsi APBNP yang US$ 80 per barel. Sehingga, kuota BBM subsidi 36,5 juta kiloliter tidak sama lagi dengan anggaran subsidi yang Rp 89,29 trilyun. Karena itulah besar anggaran subsidi yang disediakan diperkirakan masih cukup meskipun ada kenaikan volume pemakaian.

Ali Masykur mengingatkan bahwa pembatasan volume BBM bersubsidi akan membuat laju pertumbuhan ekonomi terganggu. “Sebab, BBM adalah engine of growth yang mempunyai efek berantai untuk perekonomian nasional,” katanya.

Irwan Andri Atmanto, Birny Birdieni, dan Bernadetta Febriana


Payung Antisipasi Pembengkaan Subsidi
Hingga 15 Juni 2010, anggaran subsidi BBM yang terserap mencapai Rp 22,7 trilyun. Ini setara dengan 25,5% dari anggaran subsidi BBM di APBNP 2010. Pada periode yang sama pada tahun lalu, subsidi yang mengucur sebesar Rp 5,8 trilyun.

Bila menilik persentase penyerapan subsidi hingga 5,5 bulan pertama tahun ini, maka kekhawatiran pembengkaan subsidi sebenarnya jauh panggang dari api. Toh, antisipasi persiapan mesti dilakukan sejak dini apabila pembengkaan benar-benar terjadi. Kementerian Keuangan sudah menyiapkan “payung” untuk mengantisipasi kemungkinan itu.

Anggaran untuk tambahan subsidi BBM akan diambilkan dari cadangan subsidi energi, karena masih ada ruang dari kompensasi turunnya harga minyak dunia. “Harga yang ditetapkan pemerintah adalah US$ 80 per barel, namun realisasinya US$ 72 per barel dan US$ 73 per barel. Itu membuat ruang untuk itu masih ada,” kata Menteri Keuangan Agus Martowardojo.

GATRA 38 / XVI 11 Agu 2010

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s