KEHUTANAN;Angka Pembalakan Liar Perlu Dicermati

NUSA DUA, Kompas -Angka statistik pembalakan liar di Indonesia yang turun drastis hingga 75 persen perlu dicermati karena jika angka itu tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya di lapangan, hal itu bisa menjadi bumerang bagi Indonesia.

Angka statistik amat bergantung pada definisi. Jadi, bisa saja itu terjadi karena adanya perubahan tata ruang, perubahan status hutan, dan berbagai langkah legal lainnya.

Hal itu dimunculkan Programme Manager Transparency Internasional (TI) Marius Gunawan dalam pleno acara Pertemuan Ke-9 Kemitraan Hutan Asia (AFP) dan Dialog AFP 2010, Tantangan Kepemerintahan terkait Hutan Setelah Kopenhagen: Perspektif Asia-Pasifik, Jumat (6/8) di Nusa Dua, Bali. Tampil sebagai pembicara, antara lain, Charles Batber dari Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat, Vincent van den Berk dari European Forest Institute-FLEGT (Forest Law Enforcement, Governance and Trade) Asia, Krystof Obidzinski dari Center for International Forestry Research (CIFOR), Tachrir Fathoni dari Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kehutanan, serta Kenneth G Macdicken dari International Finance Corporation.

Pada hari yang sama, siaran pers Delegasi RI di Bonn untuk negosiasi perubahan iklim menjelang pertemuan para pihak (COP) ke-16 di Cancun, Meksiko, menyatakan bahwa lembaga penelitian terkemuka Inggris, the Royal Institute of International Affairs (RIIA), mengakui penurunan pembalakan liar Indonesia tersebut dalam laporan studinya yang terbit Juli 2010.

Menurut Marius, ”Memang ada penurunan, tetapi perlu dicermati.” Menurut dia, angka penurunan pembalakan tersebut tidak sinkron dengan kondisi di lapangan yang ditemukan tim TI di Aceh, Riau, dan Papua.

Dia mengingatkan, turunnya angka tersebut tidak berarti turunnya kerusakan hutan (deforestasi). ”Angka bisa berubah karena perubahan definisi. Misalnya, diameter kayu diubah menjadi lebih kecil atau status hutan diubah dengan peraturan,” katanya. Deforestasi merupakan faktor penting dalam konsep pengurangan emisi dari deforestasi, degradasi hutan, konservasi stok karbon dari hutan, serta peningkatan stok karbon dari hutan (REDD+).

”Kalau tidak berhati-hati, bisa menjadi bumerang bagi kita, bisa berbalik menekan, karena ternyata di lapangan tidak seperti itu. Kita bisa abai,” kata Marius.

Jika REDD+ dilaksanakan, kondisi kerusakan hutan akan memengaruhi mampu tidaknya faktor MRV (measureable, reportable, verifiable/bisa diukur, bisa dilaporkan, dan bisa diverifikasi) untuk stok karbon dipenuhi. Jika MRV tak terpenuhi, pengurangan emisi karbon atau peningkatan stok karbon dari hutan yang dijaga kelestariannya tidak akan bisa diakui secara internasional untuk bisa diperdagangkan.

Obidzinski dari CIFOR menegaskan, ”Di Indonesia ada indikasi penurunan pembalakan liar, tetapi itu perlu diperhatikan secara hati-hati.” Dia menggarisbawahi fakta bahwa konsumsi kayu domestik (Indonesia) selama ini tak menjadi pertimbangan. ”Data yang lebih baik, sumber informasi yang banyak, serta metode yang lebih baik dibutuhkan untuk menetapkan kembali assessment itu,” ujarnya. (ISW)
Kompas, Senin, 9 Agustus 2010

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s