PRESIDENSIAL MULTIPARTAI (5-HABIS) Konsep Ideal Sederhanakan Kepartaian

Pandangan beberapa pemikir politik Barat bahwa sistem presidensial yang disandingkan dengan sistem multipartai akan membuat ketidakstabilan politik tak selamanya benar. Semua bergantung pada bagaimana cara mengemas agar posisi badan eksekutif tetap kuat, tanpa mengebiri kekuatan pengawasan badan legislatif.

Indonesia memiliki mekanisme sendiri untuk membuat posisi presiden tetap kuat. Parlemen tidak bisa semena-mena melakukan pemakzulan meski memiliki kewenangan kuat untuk mengontrol presiden. Dibutuhkan proses yang sangat panjang untuk melakukan pemakzulan.

Sistem presidensial merupakan pilihan bangsa yang dikukuhkan dalam amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Pelaksanaan sistem presidensial murni ditandai dengan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung pascareformasi.

Pembukaan keran demokrasi yang disertai jaminan bagi warga negara untuk berkumpul dan berserikat menimbulkan lahirnya banyak partai di Indonesia. Menjelang pemilihan umum (pemilu) pertama pascareformasi saja terdapat 141 partai politik yang terdaftar di Departemen Kehakiman.

Sistem banyak partai atau multipartai memang menjadi keniscayaan bagi negara yang memiliki keragaman budaya seperti Indonesia. Dengan sistem banyak partai, seluruh kepentingan dengan latar belakang suku, bangsa, dan agama bisa tersalurkan.

Namun, timbulnya banyak partai menjadi masalah tersendiri dalam perpolitikan di Indonesia. Selain merumitkan penyelenggaraan pemilu, keberadaan banyak parpol kerap menimbulkan kegaduhan dalam politik.

Bukan hanya itu, sistem multipartai pun melahirkan kompromi-kompromi politik antara eksekutif dan legislatif. Kondisi itu diperparah dengan lemahnya kepemimpinan kepala negara. Tidak sedikit permasalahan yang diselesaikan dengan cara-cara kompromistis.

Karena itulah para pemikir Indonesia berpandangan, sistem multipartai harus disederhanakan. Guru Besar Ilmu Politik Universitas Airlangga, Surabaya, Ramlan Surbakti berpendapat, demokrasi akan lebih berkualitas apabila jumlah parpol tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit.

”Sistem kepartaian yang dianut sebaiknya simple multiparty system, sistem multipartai yang simpel,” katanya beberapa waktu lalu.

Jumlah parpol peserta pemilu, yakni 38 partai dan 6 partai lokal di Aceh, dinilai masih terlalu banyak. Begitu pula jumlah partai di dalam parlemen sebanyak sembilan partai masih perlu disederhanakan.

Menurut Ramlan, penyederhanaan parpol dalam parlemen bisa dilakukan dengan menaikkan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold. Namun, prinsip keterwakilan tetap harus dijadikan pertimbangan dalam menetapkan ambang batas parlemen.

Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Ikrar Nusa Bhakti, bahkan mengusulkan agar parpol yang tak lolos ambang batas parlemen pada pemilu sebelumnya tidak boleh mengikuti pemilu selanjutnya. Sebaliknya, parpol yang lolos ambang batas parlemen otomatis menjadi peserta pemilu selanjutnya.

Tak sepaham

Masalah penyederhanaan parpol juga menjadi pokok bahasan parpol di dalam parlemen dan parpol nonparlemen. Parpol di dalam parlemen umumnya menyetujui adanya penyederhanaan parpol. Namun, mereka belum sepaham tentang mekanisme untuk menyederhanakan partai.

Partai Golkar melontarkan wacana menaikkan ambang batas parlemen hingga 5 persen. Usulan itu disambut dukungan dari Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional (PAN). Sementara parpol lain, seperti Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), menolak usulan kenaikan ambang batas parlemen.

Partai tengah, seperti Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak menyetujui jika kenaikan ambang batas langsung menjadi 5 persen. PKB menginginkan kenaikan ambang batas dilakukan secara bertahap. Jika pada Pemilu 2009 ambang batas parlemen 2,5 persen, seharusnya dinaikkan menjadi 3 persen pada Pemilu 2014.

Sama dengan PKB, PPP juga mengingatkan potensi suara yang tak terpakai akan semakin besar apabila ambang batas dinaikkan menjadi 5 persen. Dengan ambang batas 2,5 persen saja 19 juta suara rakyat tak terpakai. Apabila dinaikkan, asas keterwakilan bisa terabaikan.

Diperketat

Belum usai perdebatan tentang mekanisme penyederhanaan parpol, diam-diam Badan Legislasi DPR telah menyelesaikan rancangan atau draf revisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD serta UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Ketua Badan Legislasi Ignatius Mulyono, Senin lalu, mengatakan, penyusunan draf revisi UU Pemilu sudah dalam tahap finalisasi dan tinggal menunggu pengesahan dalam Rapat Paripurna DPR.

”Ada banyak perubahan, tetapi intinya untuk mendorong penyederhanaan partai,” katanya.

Salah satunya persyaratan pendirian parpol yang lebih diperketat. Jika sebelumnya parpol bisa dibentuk oleh paling sedikit 50 orang, kini diusulkan menjadi minimal 1.000 orang. Begitu pula syarat perwakilan parpol di daerah ditingkatkan.

Parpol bisa menjadi badan hukum jika memiliki kepengurusan di 75 persen provinsi, 75 kabupaten/kota, dan 50 persen kecamatan. Padahal, dalam UU No 10/2008 diatur, parpol harus memiliki kepengurusan paling sedikit 60 persen dari jumlah provinsi, 50 persen kabupaten/kota, dan 25 persen kecamatan.

Menurut Mulyono, Badan Legislasi juga menyepakati untuk menaikkan ambang batas parlemen menjadi 5 persen. Ambang batas parlemen itu tidak hanya berlaku di pusat, tetapi juga di daerah.

Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga Kacung Marijan mengingatkan, penetapan ambang batas tidak boleh mengabaikan asas keterwakilan dan efektivitas. Dengan ambang batas 5 persen, pemerintahan akan lebih efektif, tetapi asas keterwakilan tidak terpenuhi.

Karena itu, menurut dia, ketentuan ambang batas 2,5 persen tak perlu diubah. ”Ambang batas 2,5 persen itu sudah cukup memadai untuk representativeness, partai punya keterwakilan di setiap fraksi,” ujarnya.

Asas efektivitas juga relatif terpenuhi. Dengan ambang batas 2,5 persen, kemungkinan akan ada sembilan parpol di parlemen. ”Sembilan parpol di parlemen relatif efektif untuk membangun governability,” ujarnya.

Penyederhanaan partai memang diperlukan untuk mewujudkan multipartai yang simpel dan menjaga keseimbangan kekuatan antara eksekutif dan legislatif. Namun, prinsip keterwakilan dan efektivitas selayaknya tak terabaikan.

Oleh  Anita Yossihara

Kompas, Jumat, 30 Juli 2010

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s