PRESIDENSIALISME MULTIPARTAI (4) Mencari Keseimbangan

Potret ketidakstabilan pemerintahan di bawah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah banyak dikupas. Untuk pembelajaran demokrasi dan upaya perbaikan, banyak yang bisa dipetik dari proses politik di episentrum kekuasaan itu. Lantas, bagaimana dengan dinamika politik daerah saat presidensialisme multipartai itu diterapkan?

Jumlah partai politik dalam tiga pemilu terakhir memang mengalami penurunan cukup signifikan. Pada Pemilu 1999 ada 148 parpol, Pemilu 2004 ada 112 parpol, dan Pemilu 2009 ada 79 parpol. Tiga pemilu itu juga menghasilkan jumlah parpol yang memiliki wakil di DPR yang terus menurun, yakni Pemilu 1999 ada 19 parpol, Pemilu 2004 ada 16 parpol, dan Pemilu 2009 ada 6 parpol.

Meski jumlah partai terus mengalami penyederhanaan, potret kegaduhan politik yang membuat pemerintahan berjalan tidak stabil terus berulang. Bayang-bayang pemakzulan pun senantiasa menyertai kegaduhan politik itu. Terakhir bisa dilihat dari penyikapan parpol di parlemen terhadap kasus dana talangan senilai Rp 6,7 triliun kepada Bank Century. Kasus ini melahirkan keputusan politik di DPR yang menyatakan adanya indikasi korupsi dalam pencairan dananya.

Itu merupakan dinamika di DPR yang di dalamnya ”hanya” ada enam parpol. Bisa dibayangkan tingkat kegaduhan politik di daerah dengan belasan parpol yang memiliki wakil di DPRD.

”Secara teknis, semakin banyak fraksi tentu perlu waktu lama dalam pengambilan keputusan. Pembahasan mandiri di setiap fraksi juga sangat dinamis, terutama di fraksi yang merupakan gabungan dari beberapa parpol,” kata Wakil Ketua DPRD Medan (Fraksi PKS) Ikrimah Hamidy.

Salah satu dinamika yang cukup unik terjadi saat pemilihan untuk jabatan empat ketua komisi. Partai Demokrat, yang menguasai 16 dari 50 kursi DPRD, tidak bisa meraih satu pun jabatan ketua komisi. Hal itu terjadi karena 11 partai lain bersepakat memenangi perebutan jabatan ketua komisi itu dan membaginya untuk dijabat bergantian.

Pertarungan perebutan jabatan ketua komisi yang berjalan alot dan kisruh itu berlangsung hingga empat bulan pertama masa jabatan DPRD Medan periode 2009-2014. Baru pada Januari 2010 disepakati pembagian jabatan ketua yang ”diberikan” kepada PAN, PDS, PPP, dan PIB. Sementara PKS, PDI-P, dan Partai Golkar, yang merupakan parpol-parpol peraih suara terbanyak setelah Partai Demokrat, mendapat jatah posisi wakil ketua DPRD.

”Hasil negosiasi untuk menjaga harmonisasi DPRD lima tahun ke depan, posisi ketua komisi disepakati dijabat empat partai itu untuk tahun pertama. Nantinya jabatan itu akan digilir ke partai lain sesuai kesepakatan,” kata Ikrimah.

Ketua DPR Marzuki Alie mengungkapkan, jika Partai Demokrat kena getah dari kegaduhan politik lokal di Medan, di Kabupaten Ogan Komering Ulu giliran PDI-P yang mengalami persoalan serupa. ”Pengambilan keputusan DPRD di sana seperti jual-beli ayam dan sayur saja. Tak ada lagi idealisme di DPRD karena banyak partai yang masing-masing hanya punya satu kursi. Yang ada hanya gaduh seperti mengumpulkan anak ayam saja,” katanya.

Ada 18 partai yang memiliki wakil di DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu, 8 parpol di antaranya hanya memiliki masing-masing satu kursi. Suara terbanyak diraih PDI-P dengan empat kursi di DPRD. Mereka pun berhak atas jabatan ketua DPRD. Namun, dalam pertarungan memperebutkan jabatan ketua komisi, PDI-P sama sekali tidak bisa memenanginya.

Tingkat lokal

Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang mengungkapkan, sistem multipartai sebenarnya tidak menjadi soal asalkan jumlah parpol tidak terlalu banyak. Dalam hitungannya, idealnya hanya ada 3-5 parpol di legislatif sehingga kontrol dan keseimbangan (checks and balances) berjalan efektif.

”Penerapan parliamentary threshold (ambang batas parlemen) hingga di tingkat daerah bisa menjadi solusi untuk penyederhanaan partai itu,” katanya.

Dengan penyederhanaan di tingkat lokal itu, mekanisme pembahasan kebijakan di pusat ataupun di daerah menjadi lebih efisien. Dampak lanjutannya, proses pemilu kepala daerah juga lebih efektif karena calonnya lebih sedikit, 3-4 pasang calon.

Senada dengan Sebastian, Marzuki mengatakan, jumlah partai yang sedikit akan membuat suara di parlemen lebih solid. ”Kalau satu partai satu kursi, bagaimana mereka bisa mengawasi pemerintahan?” katanya.

Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Tjahjo Kumolo juga setuju dengan penyederhanaan jumlah partai di parlemen melalui penerapan ambang batas parlemen. Langkah ini diyakini bisa meningkatkan kualitas pemilu dan pemerintahan, tanpa harus mengebiri hak konstitusional orang untuk berpartai.

Namun, bagi Sebastian, tidak hanya penyederhanaan, pilihan politik dari partai di parlemen juga perlu lebih diperjelas. Sejak pemilu belum dilangsungkan, partai harus sudah menyatakan dengan tegas apakah nantinya menjadi bagian dari koalisi pendukung pemerintahan atau menjadi oposisi. Setelah hasil pemilu diketahui, mereka seharusnya bisa mengelompokkan diri dalam fraksi berdasarkan pilihan politik itu.

”Fraksi pada dasarnya pengelompokan berdasarkan pilihan politik, bukan berdasarkan partai. Dengan kejelasan sikap politik itu, tidak ada lagi ruang bagi partai untuk bermain di wilayah abu-abu,” katanya.

Dengan demikian, pertarungan di parlemen, menurut dia, juga lebih bergengsi karena lebih fokus pada pertarungan gagasan dan ideologi. Dinamika di internal parlemen bisa berjalan efektif. Fungsi kontrol terhadap eksekutif juga berjalan lebih efektif.

oleh C Wahyu Haryo PS

Kompas, Kamis, 29 Juli 2010


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s