PRESIDENSIAL MULTIPARTAI (2) Eksperimen Berisiko Tinggi

Kerisauan publik atas tidak efektifnya pemerintahan, seperti tecermin dalam hasil jajak pendapat Kompas, Senin (26/7), perlu mendapat perhatian. Penerapan sistem presidensial multipartai ekstrem selama dua periode pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono merupakan eksperimen berisiko tinggi.

Risiko itu nyata ditunjukkan dengan tidak terbentuknya kabinet kerja seperti kabinet zaman Presiden Soeharto tahun 1970-an hingga 1980-an. Waktu itu Presiden Soeharto memiliki tim ekonomi yang dipimpin Widjojo Nitisastro. Tim ekonomi ini yang selalu diidealkan sebagai tim yang solid untuk memajukan ekonomi dan diharapkan dibentuk oleh Presiden Yudhoyono.

Namun, yang terjadi, Kabinet Indonesia Bersatu I yang bekerja 2004-2009 faktanya adalah kabinet bersatunya partai-partai penopang pasangan Presiden Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Perolehan suara SBY-JK yang tinggi hingga 60,62 persen tidak serta-merta membuat pasangan ini dapat membentuk kabinet kerja. Terlihat kompromi yang harus diambil pasangan SBY-JK dengan delapan partai politik penopang. Kedelapan partai itu adalah Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat nasional, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Bulan Bintang, dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia.

Dampak ke ekonomi

Gangguan yang paling mencolok adalah ”kegaduhan politik” yang ditimbulkan oleh partai-partai penopang, belum lagi oleh partai oposisi. Bahkan, terjadi dua kali pergantian menteri. Sejumlah partai yang merupakan anggota koalisi ternyata bisa leluasa mengkritik melalui parlemen. Tidak terlihat kedisiplinan kader partai terhadap koalisi yang disepakati.

Kegaduhan politik ini berdampak terhadap kinerja ekonomi Indonesia pada periode Kabinet Indonesia Bersatu I. Salah satu indikator ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang sulit mencapai 7 persen.

Hal yang sama ternyata berulang kembali dalam Pemilu 2009. Walaupun berpasangan dengan kalangan bukan partai, yaitu Boediono, dan menang 60,8 persen, pasangan SBY-Boediono tidak bisa terlepas untuk berkompromi dengan partai-partai penopang. Namun, belajar dari kurang solidnya koalisi pada Kabinet Indonesia Bersatu I, partai-partai penopang menandatangani kontrak bersama SBY-Boediono. Ada enam partai, yaitu Partai Demokrat, Partai Golkar, PKS, PPP, PKB, dan PAN.

Sejumlah pos penting untuk peningkatan kinerja ekonomi masih dipegang kalangan partai. Kali ini Menteri Koordinator Perekonomian dipegang Ketua Umum PAN Hatta Rajasa.

Namun, ikatan itu bukan pula menjadi jaminan pemerintahan berjalan mulus. Baru dua pekan setelah dilantik 20 Oktober 2009, sejumlah partai penopang, terutama Partai Golkar dan PKS, ikut mempersoalkan kasus Bank Century yang justru menyeret nama Boediono.

Kerapuhan koalisi karena kasus Bank Century tersebut melahirkan semacam ”kontrak” baru pada Kabinet Indonesia Bersatu II, yaitu pembentukan Sekretariat Gabungan Partai Pendukung SBY-Boediono. Ketua Setgab adalah Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua Harian dipegang Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie.

Kesepakatan ini masih akan diuji lebih lanjut apakah akan diikuti disiplin kader-kader partai di parlemen.

Fenomena perkawinan ganjil antara sistem presidensial dan sistem multipartai ekstrem ini menarik perhatian Hanta Yuda AR (30), alumnus Fisipol Universitas Gadjah Mada dan sedang menyelesaikan S-2 Ilmu Politik di Universitas Indonesia. Ia telah melakukan studi yang komprehensif tentang presidensialisme yang tidak kompatibel dengan multipartai ekstrem ini. Hasil studinya dibukukan dengan judul Presidensialisme Setengah Hati (Gramedia Pustaka Utama, 2010).

Hanta Yuda mengakui Yudhoyono memang dilematis, di satu sisi menerapkan sistem presidensial murni atau berkompromi dengan partai di parlemen. ”Ditambah lagi dengan kecenderungan Presiden kita yang kompromistik dan akomodatif. Ini presidensial dengan cita rasa parlementer,” ujar Hanta, peneliti politik di The Indonesian Institute.

Padahal, para perancang amandemen UUD 1945 di Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR tahun 2002 sesungguhnya menginginkan sistem presidensial dengan kombinasi multipartai sederhana. ”Waktu itu sudah dibicarakan partai kita cukup tiga sampai lima,” ujar mantan Wakil Ketua Panitia Ad Hoc I Slamet Effendy Yusuf.

(Oleh Subur Tjahjono)

Kompas, Selasa, 27 Juli 2010

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s