PRESIDENSIAL MULTIPARTAI (1) Idaman, Kurangi Jumlah Parpol

Tanpa mengurangi esensi kebebasan berpolitik, bagian terbesar publik menyambut positif upaya penyederhanaan jumlah partai politik di parlemen yang kini marak diwacanakan. Penyederhanaan diharapkan menjadi salah satu solusi dalam meredam ketidakefektifan kinerja partai dan jalannya pemerintahan selama ini.

Dalam pandangan publik, sebagaimana yang terangkum dari hasil pengumpulan pendapat ini, mayoritas (94 persen) menyetujui jika jumlah partai politik yang ada selama ini disederhanakan. Pasalnya, penyelenggaraan negara dengan model banyak partai seperti yang ada sekarang ini dalam suatu kemasan sistem pemerintahan presidensial dianggap kurang efektif.

Besarnya dukungan publik pada gagasan penyederhanaan jumlah partai politik, bermuara pada kekecewaan mereka pada fungsi ataupun kinerja partai selama ini. Partai politik di mata publik lebih dinilai sebagai organisasi politik yang aktif menyentuh masyarakat pada momentum pemilihan umum. Seusai pesta politik lima tahunan itu, partai seolah sibuk berkutat di ruang semu politik yang jauh dari jangkauan rakyat.

Pengalaman tiga kali pemilu yang melibatkan banyak partai, tidak serta-merta menggiring publik pada pemahaman bahwa keberagaman partai memberikan ruang lebih luas untuk menampung aspirasi rakyat.

Sebaliknya, sebagaimana yang terekam dalam berbagai penyelenggaraan survei opini publik, justru publik menilai, partai politik yang jumlahnya banyak itu belum mampu secara efektif menjadi saluran aspirasi politik mereka. Partai dinilai lebih kuat merepresentasikan kepentingan politik partai atau elite-elite yang memegang kekuasaan. Citra yang kuat melekat semacam inilah yang menempatkan partai senantiasa berada dalam penilaian yang negatif di mata publik.

Presidensial rapuh

Dari sisi kinerja partai politik, hasil jajak pendapat ini juga menunjukkan mayoritas responden menilai partai gagal menjalankan fungsinya menjembatani masyarakat terhadap kebijakan publik. Setiap delapan dari sepuluh responden berpendapat, partai sejauh ini belum memuaskan dalam menjalankan tugasnya mengontrol pemerintah dalam menjalankan kebijakan yang berpihak pada kepentingan rakyat.

Bahkan, persoalan yang tak kurang banyak dikeluhkan terkait dengan terlalu dominannya peran yang dijalankan hingga menghambat kinerja pemerintahan.

Yang terjadi, sistem pemerintahan presidensial yang diterapkan menjadi tidak efektif berjalan, meskipun presiden memiliki legitimasi yang sangat kuat melalui pemilu presiden langsung yang diterapkan. Terlebih, kecenderungan yang terjadi presiden yang berkuasa merupakan sosok yang memiliki gaya kepemimpinan yang kurang kuat dan cenderung membuka berbagai kompromi politik. Tidak mengherankan jika selama ini berbagai upaya koalisi partai dilakukan.

Namun, kecenderungan yang berkembang kemudian adalah pola koalisi yang dibangun tidak permanen. Lingkaran koalisi belum tentu berisi semua partai yang sejak awal mendukung pencalonan presiden. Dengan demikian, partai-partai dalam lingkar koalisi tidak serta-merta bertanggung jawab menaikkan presiden. Ini mengakibatkan koalisi yang terbentuk sewaktu-waktu dapat berubah atau membelot.

Pada akhirnya, kinerja pemerintahan pun tidak efektif berjalan sebagaimana yang diekspresikan publik terhadap berbagai persoalan yang terjadi di negeri ini.

Dua kali pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono cukup menggambarkan bagaimana pola koalisi model ini. Pada periode pertama, Yudhoyono memenangi pemilu dengan perolehan 60,6 persen suara. Sementara partai Demokrat sebagai partai penguasa hanya meraih 7 persen suara dan menduduki 10 persen kursi Dewan Perwakilan Rakyat. Demokrat merangkul sembilan partai lain membentuk Koalisi Kerakyatan dengan 52 persen dari 550 kursi di DPR.

Demikian juga ketika berhasil menduduki kursi presiden untuk kedua kalinya. Yudhoyono berhasil menang mutlak dalam pemilu satu putaran dengan perolehan 60,8 suara. Suara Partai Demokrat, meskipun meningkat jadi 20,4 persen suara, kursi yang dikuasai di DPR hanya berkisar 26 persen dari total kursi di parlemen. Kali ini Partai Demokrat berhasil membangun koalisi bersama lima partai lain dan menghasilkan dukungan 76 persen kursi di parlemen. Namun, pola koalisi nonpermanen seperti yang ada sejauh ini terbukti rapuh.

Bagaimanapun inilah ekses dari sistem politik yang menjadi pilihan rakyat. Konstitusi Indonesia memilih menerapkan sistem presidensial di satu sisi dan mengakui pula keberadaan sistem multipartai dalam sistem kepartaian. Padahal, berbagai studi yang kerap menjadi rujukan para pemikir politik, termasuk para pengamat politik di negeri ini, menunjukkan bahwa paduan sistem multipartai dengan presidensialisme kurang menunjukkan hasil positif akan terjadinya efektivitas pemerintahan.

Studi Scott Mainwaring (1993), misalnya, mengindikasikan bahwa penggabungan sistem multipartai dan presidensialisme seperti ini memunculkan potensi terjadinya instabilitas pemerintahan. Sebaliknya, observasinya terhadap negara-negara demokrasi yang telah stabil dan menganut sistem presidensialisme menunjukkan bahwa negara-negara itu tidak menganut sistem multipartai, tetapi dua partai.

Model partai politik

Kegagalan partai politik memelihara citra positif selama ini menggiring persepsi publik pada pemahaman bahwa banyaknya jumlah partai tidak secara signifikan menunjang kualitas sistem demokrasi representatif. Tak mengherankan, embusan gagasan penyederhanaan jumlah partai disambut positif oleh sebagian besar publik. Termasuk di antaranya dorongan agar syarat pendirian partai politik diperketat lagi, seperti disuarakan oleh 87 persen responden dalam jajak pendapat ini.

Namun, sesungguhnya publik tidak terlalu menaruh perhatian atas model penyederhanaan jumlah partai macam apa yang akan diterapkan. Hal ini tampak dari respons mereka terhadap beberapa alternatif model penyederhanaan jumlah partai yang terwacanakan selama ini. Setelah wacana peningkatan parliamentary threshold (ambang batas suara bagi partai politik untuk merebut kursi parlemen) menjadi 5 persen, dari sebelumnya 2,5 persen, muncul sejumlah alternatif penyempitan jumlah partai politik. Wacana fusi partai politik, konfederasi, ataupun gagasan asimilasi partai, di antara gagasan yang terwacanakan.

Terdapat memang sebagian besar responden yang menginginkan adanya penggabungan partai politik sebagaimana adanya bentuk fusi partai. Bagi mereka, luruhnya identitas partai lama menjadi partai baru hasil penggabungan dengan partai-partai politik lainnya tidak menjadi persoalan.

Namun, terdapat juga yang tidak menghendaki cara demikian. Mereka memilih tetap dengan identitas partai sebelumnya, hanya koalisi lebih permanen yang seharusnya dijalankan. Sekalipun demikian, di antara berbagai alternatif pilihan yang dinyatakan, mayoritas responden menyepakati bahwa penyederhanaan partai politik menjadi idaman.

(Oleh SUWARDIMAN, Litbang Kompas)

Kompas, Senin, 26 Juli 2010

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s