Jaksa Agung Terbelenggu Solidaritas MK Penuhi Permohonan

Wakil Ketua (nonaktif) KPK Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah (tengah) seusai pembacaan putusan sidang uji materi di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Rabu (25/11). MK mengabulkan sebagian permohonan uji materi Pasal 32 Ayat 1 c UU No 30/2002 yang dinilai diskriminatif. Dengan adanya keputusan ini, pimpinan KPK baru dapat diberhentikan dari jabatannya setelah mendapatkan keputusan tetap dari pengadilan.

Kamis, 26 November 2009 | 03:56 WIB

Jakarta, Kompas – Jaksa Agung Hendarman Supandji sebagai pemimpin institusi kejaksaan seharusnya menjadi ujung tombak perubahan. Yang terjadi saat ini, Jaksa Agung justru terbelenggu solidaritas korps sehingga terkesan melindungi jajaran pejabat di Kejaksaan Agung.

Teten Masduki, Sekretaris Jenderal Transparansi Internasional Indonesia, menyampaikan hal itu kepada Kompas, Rabu (25/11). ”Jaksa Agung sudah sangat terlambat mengakomodasi rekomendasi Tim Delapan maupun arahan Presiden,” katanya.

Menurut Teten, mutasi yang baru berlangsung di dalam tubuh kepolisian perlu diapresiasi. Langkah itu mendobrak hal yang tidak benar di dalam tubuh kepolisian. Mestinya, langkah ini juga dilakukan kejaksaan jika ingin citra baiknya dan apresiasi masyarakat kembali.

Seperti diberitakan, Kepala Polri Jenderal (Pol) Bambang Hendarso Danuri, Selasa malam, mengganti Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri Komisaris Jenderal Susno Duadji.

Teten menambahkan, terungkapnya hubungan telepon terkait rekayasa perkara Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah yang melibatkan Wisnu Subroto (mantan Jaksa Agung Muda Intelijen), Abdul Hakim Ritonga (Wakil Jaksa Agung), dan Irwan Nasution (jaksa pada Bidang Intelijen Kejagung) hanyalah tiga titik gejala.

”Sekarang ini adalah momen bagi jaksa untuk memperbaiki institusinya secara menyeluruh. Jaksa Agung sebagai pemimpin langkah pembaruan. Kalau Jaksa Agung yang diharapkan jadi leader pembaruan saja seperti ini sikapnya, sangat lambat dan terjerat solidaritas korps, sebaiknya diganti saja,” ujar Teten.

Hal senada dikemukakan Ketua Harian Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia Hasril Hertanto. Menurut dia, reposisi tak cukup hanya mencakup Wisnu, Ritonga, dan Irwan. Semua pejabat yang ada, bahkan sampai level eselon dua dan tiga, selayaknya ditata ulang.

Kejaksaan beda

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Didiek Darmanto, Rabu, menyatakan, pengunduran diri Ritonga sedang dalam proses rapat pimpinan. Nantinya, Jaksa Agung akan meneruskan permintaan itu kepada Presiden.

Mengenai mutasi di tubuh kepolisian yang dibandingkan dengan kejaksaan, Didiek mengatakan, ”Kita ini mengkaji pekerjaan kita sendiri, kok. Jangan disamakan pekerjaan polisi dengan jaksa. Lain!”

Ditanya soal reposisi di kejaksaan, Didiek dengan nada tinggi menjawab, ”Yang mau direposisi apanya? Jabatan siapa? Pak Ritonga sudah empat kali diklarifikasi Tim Delapan. Jangan memojokkan pada reposisi. Kita ini berjalan normal.”

Rekayasa

Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu, mengakui adanya rekayasa dalam kasus Bibit dan Chandra. Putusan itu dikeluarkan MK dalam sidang permohonan pembatalan Pasal 32 Ayat 1 c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang mengatur bahwa pimpinan KPK jika berstatus terdakwa diberhentikan tetap.

Menurut MK, Pasal 32 Ayat (1) Huruf c UU KPK dapat dijadikan alat rekayasa sehingga berpotensi menimbulkan pelanggaran hak konstitusional siapa pun pimpinan KPK. Ketentuan tersebut juga dinilai bertentangan dengan asas praduga tak bersalah dan due proccess of law (semua proses hukum harus jujur, adil, dan tidak memihak). Padahal, dua hal tersebut merupakan prinsip utama negara hukum yang demokratis. Terkait dengan itu, MK menyatakan Pasal 32 Ayat (1) Huruf c inkonstitusional bersyarat.

Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Denny Indrayana mengatakan, putusan MK itu tidak serta-merta membuat Bibit dan Chandra aktif kembali sebagai pimpinan KPK. Keduanya akan aktif kembali apabila proses hukumnya dihentikan oleh Polri dan Kejaksaan Agung.

Bibit dan Chandra hingga saat ini masih menunggu kelanjutan dari pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang sudah meminta penyelesaian di luar jalur pengadilan.

”Yang kita cermati, sampai hari ini belum ada gerakan signifikan untuk konkretisasi pidato Presiden. Saya belum menerima pemberitahuan terkait kasus saya dan Pak Bibit. Yang ada, saya terima surat undangan dari polisi untuk dihadapkan ke jaksa tahap kedua besok,” ujar Chandra, Rabu, dalam jumpa pers di Gedung MK, Jakarta.

Salah seorang kuasa hukum Bibit-Chandra, Trimoelja D Soerjadi, menjelaskan, kembali ke KPK merupakan harga mati. Ini merupakan konsekuensi apabila perkara dihentikan. ”Ini juga terkait rehabilitasi,” ujar Trimoelja.

Trimoelja mengaku tidak mengerti mengapa penjabaran perintah Presiden begitu lama. Ia mengomentari pendapat Jaksa Agung yang menyatakan proses penghentian bisa memakan waktu 14 hari.

Ia juga heran dengan langkah kejaksaan yang menerbitkan P21 (berkas lengkap dan dilimpahkan ke penuntutan) untuk perkara Chandra. Sepengetahuan Trimoelja, surat keterangan penghentian penuntutan (SKPP) tak boleh diterbitkan jika per- kara sudah P21 karena kontradiktif.

”P21 menyatakan berkas lengkap, sempurna, dan bukti cukup sehingga perkara dapat dilimpahkan ke pengadilan. Padahal, yang namanya SKPP alasannya sama seperti surat perintah penghentian penyidikan (SP3), yaitu bukti tidak cukup, bukan tindak pidana, demi hukum seperti nebis in idem,” ujarnya.

Ketua MK Mahfud MD menyatakan, Bibit dan Chandra dapat langsung kembali ke KPK jika kasus dihentikan. Tidak perlu instrumen apa pun mengingat hal itu sudah diakomodasi di dalam Perppu Pimpinan Pelaksana Tugas KPK. ”Tanpa prosedur apa pun,” kata Mahfud. (IDR/HAR/ANA)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s