ANALISIS EKONOMI; Kabinet “Change and Continuity”

Untuk pertama kalinya kabinet bekerja dengan semboyan (tagline), yang paradoks pula, change and continuity. Disebut paradoks karena keduanya bekerja berkebalikan, seperti lambang yin dan yang, yang dipakai Collins dan Porras (1994) dalam buku klasiknya, Built to Last. Mengelola paradoks adalah ciri khas tata kelola negara abad ke-21 yang berhasil menciptakan kemakmuran di China, Vietnam, India, dan Brasil.

China mengarungi globalisasi dengan mengelola paradoks komunisme dengan kapitalisme, antara kepatuhan, disiplin, dan persaingan. Vietnam bahkan menganut semboyan: negara pasar di bawah kepemimpinan sosialisme.

Paradoks perubahan adalah ciri pemerintahan jilid kedua, yang berkontribusi terhadap kinerja ekonomi hari ini, baik itu tumbuh, tetapi masih rapuh, sehingga yang sudah baik diteruskan (baca: tak perlu diubah lagi). Mungkin Presiden mengikuti petuah perubahan yang mengatakan di dunia ini ada dua orang yang berbahaya, yakni yang tak mau berubah dan yang selalu berubah-ubah.

Berubah atau adaptif

Tanpa bermaksud menggurui, saya ingin memberikan masukan kecil agar pemerintahan ini bekerja efektif dan para menteri sukses menciptakan kesejahteraan. Pertama, soal adaptasi, dan kedua soal manajemen paradoks. Pelajaran berharga dari segala kesulitan yang dihadapi pemimpin perubahan menunjukkan bahwa kita tidak dituntut untuk berubah, melainkan beradaptasi. Bangsa-bangsa yang gagal merespons krisis bukanlah bangsa yang tak mau berubah, melainkan gagal beradaptasi karena beranggapan sekali berubah tak boleh diapa-apakan lagi.

Amerika Serikat adalah contoh negara yang kaya dengan perubahan. Mereka mengubah apa saja untuk mendorong terbentuknya mekanisme pasar, yang kalau sudah jalan dianggap sakral. Berbeda dengan Indonesia yang krisis ekonominya bisa diawali dari kenaikan harga bahan bakar minyak, gagal panen, korupsi, atau peristiwa politik, di Amerika Serikat selalu diguncang dari sektor keuangan (Wall Street) yang mekanisme pasarnya sudah dianggap sempurna. Amerika telah menjadi ekonomi spekulatif.

Ketidakmampuan beradaptasilah yang membuat suatu bangsa gagal merespons krisis, bukan memisahkan mana yang sudah diubah (dan jangan disentuh lagi) dan yang belum. Bahkan, dalam banyak hal, perubahan (change) itu bersifat kumulatif dan terus berlanjut (continuity), menjadi abadi. Menyakralkan sesuatu yang sudah diubah dengan berhenti meninjaunya adalah melanggar hukum alam yang dapat berakibat fatal (krisis). Seperti biasa, menteri baru ingin melakukan perubahan, tetapi menteri lama memilih keberlanjutan.

Singapura adalah contoh negara kecil yang diakui sangat sejahtera, tetapi mengklaim dirinya sangat rapuh karena tidak memiliki apa-apa selain pemerintahan profesional. Singapura tidak menyakralkan apa-apa yang telah diperbaruinya, tetapi menghendaki think and rethink yang berarti selalu beradaptasi.

Manajemen paradoks

Tak dapat dimungkiri Kabinet Indonesia Bersatu II terdiri dari kombinasi fundamental yang optimal dari berbagai latar belakang politik dan kultur. Pentingnya perekatan seperti ini kurang dipahami para analis asing, juga oleh para profesional yang lebih mengedepankan cara-cara berpikir logis dan hasil. Namun, tak dapat dimungkiri, masyarakat kita juga sudah jauh berubah dan menuntut profesionalisme daripada janji-janji politik dan simbol-simbol kultural.

Jadi, apa yang mau dicapai? Hasil atau persatuan? Tentu saja kita ingin dua-duanya meski paradoks. Namun, apakah hal itu memungkinkan? Saya kira itu mungkin saja kalau presiden bisa menyatukan pikiran mereka dalam bulan madu 30 hari pertama. Syaratnya bukan dengan menyatukan program, melainkan pikiran dan keyakinan (core beliefs).

Itulah sebabnya, outbond bersama para menteri beberapa hari menjadi sangat penting agar anggota kabinet sehati dan sepikiran. Sebab, seperti kata Charles Handy, mengelola di era paradoks sungguh memusingkan, membingungkan, dan berpotensi konflik.

Presiden juga berjanji akan menggunakan manajemen kinerja. Alat ini juga baik untuk menjembatani paradoks, apalagi jika dilengkapi perangkat lunak intelijen bisnis. Namun, evaluasinya tidak boleh bersifat periodik (setahun sekali), melainkan kontinu. Itu karena tujuannya bukan untuk mengganti orang, tetapi memperbaiki kinerja.

Belenggu yang tampak di mata saya adalah kala Presiden terpaksa harus mengganti politisi yang tidak berkinerja, sementara mereka adalah pemimpin partai politik yang merupakan kongsi koalisi pemerintahan. Seperti kata Presiden, ”Kalau pecah kongsi, maka yang sulit adalah saudara-saudara (menteri).”

Kalau Anda bertanya apa saja yang harus diubah, saya mengatakan tradisi bad cost, yaitu menggunakan anggaran pembangunan dengan pola pengeluaran konsumtif sehingga seakan-akan tidak menghasilkan pengembalian. Tradisi bad cost ini justru marak pada hari-hari awal kabinet mulai bekerja, yaitu bulan Oktober hingga Desember.

Tradisi ini diawali dengan lambannya pertanggungjawaban pemakaian keuangan di awal tahun sehingga anggaran besar baru turun menjelang akhir tahun. Supaya aman, terdapat kecenderungan birokrasi menghabiskan anggaran besar pada akhir tahun dalam kegiatan bad cost sehingga mudah dihabiskan dan dipertanggungjawabkan, tetapi tidak menghasilkan perputaran ekonomi yang mendorong pertumbuhan.

Dalam 100 hari pertama, mengubah tradisi bad cost menjadi good cost perlu diperhatikan agar kinerjanya aman.

Itulah sebabnya, perubahan menjadi sangat penting, sepenting semboyan Kabinet Indonesia Bersatu II ini.

Kompas, Senin, 26 Oktober 2009

oleh RHENALD KASALI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s