Antara Bantuan dan Investasi Sosial

Laporan Pembangunan Manusia tahun 2009 yang diluncurkan di Bangkok tanggal 5 Oktober menyebutkan bahwa peringkat pembangunan manusia Indonesia berada di urutan ke-111 dari 182 negara. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya (laporan 2007/2008), peringkat pembangunan manusia Indonesia mengalami penurunan. Adapun posisi Indonesia pada tahun lalu berada di peringkat ke-107 dari 177 negara.

Penurunan peringkat pembangunan manusia Indonesia pada tahun 2009 dibandingkan dengan tahun lalu juga dialami sejumlah negara ASEAN lainnya, seperti Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Vietnam. Adapun peringkat Singapura turun dari 23 ke 25, Malaysia dari 63 ke 66, Thailand dari 78 ke 87, Filipina dari 90 ke 105, dan Vietnam dari 105 ke 116.

Meski mengalami penurunan peringkat, dari besaran indeks, sejumlah negara ASEAN itu mengalami kenaikan. Untuk Indonesia, misalnya, besaran indeksnya mengalami kenaikan dari 0,728 tahun 2007/2008 menjadi 0,734 tahun 2009. Namun, celakanya kenaikan besaran indeks pembangunan manusia Indonesia kalah cepat dibandingkan dengan besaran kenaikan indeks pembangunan mayoritas negara secara global.

Dikhawatirkan, jika Indonesia tidak melakukan akselerasi pembangunan manusia, pada tahun-tahun mendatang peringkat pembangunan manusia di Tanah Air akan semakin turun dan kian tertinggal dibandingkan dengan negara-negara lain yang akselerasi pembangunan manusianya tinggi.

Anggaran minim

Akselerasi pembangunan manusia diperkirakan bisa dipercepat jika didukung oleh anggaran yang memadai untuk membiayai pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat. Diperkirakan, semakin besar porsi anggaran yang dikucurkan, semakin cepat akselerasi pembangunan manusianya. Namun, celakanya porsi anggaran yang dikucurkan terbilang minim dan penggunaannya belum optimal.

Dari tiga dimensi yang mendasari pembangunan manusia, yakni pendidikan, kesehatan, dan daya beli, hanya anggaran pendidikan yang terbilang memadai. Diketahui, dalam dua tahun terakhir anggaran pendidikan telah mencapai 20 persen. Meski demikian, tidak sedikit kalangan yang mengkritisi karena anggaran pendidikan sebesar itu masih menanggung beban untuk membiayai kegiatan administrasi pendidikan.

Sementara untuk aspek kesehatan, dana yang dikucurkan terbilang amat kecil. Tercatat, dana yang dikucurkan hanya sebesar 2,8 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, padahal standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan sebesar 15 persen (Kompas, 6/1/2009). Selain kecil, sasarannya belum menjangkau semua kelompok rentan karena terkendala kelengkapan administrasi, seperti surat keterangan domisili, kartu tanda penduduk, dan/atau kartu keluarga.

Selanjutnya dana yang dikucurkan untuk pemberdayaan masyarakat dalam rangka untuk meningkatkan daya beli, seperti paket stimulus ekonomi, tidak berjalan optimal. Hal ini tecermin dari daya serap terhadap paket stimulus ekonomi itu yang masih terbilang rendah. Kecilnya daya serap terhadap kucuran pinjaman yang disediakan pemerintah itu ditengarai karena ketidaktahuan masyarakat akan pemanfaatannya dan kekhawatiran akan ketidakmampuan dalam pengembaliannya.

Bahkan, kucuran anggaran yang bersifat direct, seperti bantuan langsung tunai, raskin, dan askeskin, dan yang bersifat indirect, seperti kucuran kredit usaha mikro dan kecil untuk pemberdayaan masyarakat pada tahun 2010, belum jelas nasibnya. Untuk raskin, misalnya, belum ada kepastian apakah akan tetap diberikan selama setahun dengan jumlah 15 kilogram per keluarga miskin (Kompas, 29/9/2009).

Soal ”mindset”

Ditengarai, kecilnya porsi anggaran yang dikucurkan untuk pembangunan manusia karena kekeliruan dalam cara pandang (mindset). Kucuran dana untuk pembangunan manusia kerap dipersepsikan sebagai bantuan sosial. Padahal, secara faktual kucuran dana itu bersifat investasi sosial.

Anggaran sosial dipersepsikan sebagai bantuan karena menganggap dana yang dikucurkan akan habis tanpa ada pengembalian secara ekonomi. Padahal, setiap sen yang dikucurkan untuk pembangunan sosial akan bersifat investasi yang disertai dengan pengembalian (return on investment).

Contoh sederhana tentang hal ini dapat dicermati dari kucuran dana untuk kesehatan. Diketahui, aspek kesehatan sangat bertalian dengan produktivitas, khususnya tenaga kerja di negara-negara berkembang yang banyak mengandalkan fisik. Secara individu, investasi kesehatan tidak hanya menentukan kemampuan bekerja, tetapi juga hidup dan mati seseorang. Sementara secara nasional, investasi kesehatan menentukan besarnya pengembalian yang ternyata besarnya amat menakjubkan. Berdasarkan perkiraan WHO (2004), rasio antara investasi dan pengembaliannya bisa mencapai lima berbanding satu (5:1).

Maka, investasi kesehatan sebagai salah satu aspek pembangunan manusia tidak hanya akan meningkatkan kualitas hidup yang direpresentasikan dengan meningkatnya angka umur harapan hidup akibat naiknya derajat kesehatan, tetapi juga mampu meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Secara keseluruhan, keterkaitan antara investasi sosial untuk pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi dapat bersifat saling menguatkan (mutually reinforcing). Jika keterkaitan di antara keduanya sangat kuat, keduanya akan saling berkontribusi. Namun, sebaliknya, jika keterkaitannya lemah, keduanya akan bersifat saling menghancurkan (mutually stifling).

Absennya pembangunan manusia akan menjadi beban ekonomi yang besar untuk mengatasi lemahnya kondisi penduduk akibat kebodohan, penyakit, dan kepapaan (Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa/UNDP, 1996). Maka, atas dasar itu, pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono mendatang kiranya perlu meningkatkan pembangunan manusia, yaitu dengan mengalokasikan anggaran minimal setara dengan pembangunan ekonomi. Diyakini hal itu bisa dilakukan mengingat anggaran yang dikucurkan untuk pembangunan manusia juga bersifat investasi dan bukan bersifat bantuan.

Kekeliruan mindset yang menganggap anggaran pembangunan manusia sebagai bantuan umumnya akan termanifestasi sebagai residu atau sisa setelah anggaran lainnya terpenuhi sehingga porsi anggaran yang dialokasikan akan kecil. Padahal, anggaran untuk pembangunan manusia bersifat investasi yang memerlukan anggaran besar sehingga bisa berfungsi ganda; meningkatkan kualitas hidup penduduk dan pertumbuhan ekonomi.

Razali Ritonga Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tengah

Kompas, Senin, 12 Oktober 2009 | 02:45 WIB

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s