Kampanye Pajak

DIRJEN Pajak, sedang melakukan kampanye besar-besaran untuk meningkatkan penerimaan pajak. Hal ini patut kita hargai dan memang semestinya negara ini dapat hidup dari penerimaan pajak rakyatnya. Menyadarkan rakyat untuk bersedia membayar pajak, dengan demikian sangat penting. Dan inilah yang tampaknya juga telah memperoleh perhatian. Kalau kesadaran rakyat membayar pajak sudah terbentuk, insya-Allah akan berdampak besar bagi upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Karena itu kita ingin mendukung dan memberi catatan.

Rakyat, sudah tentu akan meningkat kesadarannya membayar pajak, kalau rakyat merasakan manfaatnya. Adalah benar materi kampanye, awasi penggunaannya. Disinilah (barangkali) materi kampanye itu perlu dicermati, agar materi kampanye itu mengenai sasaran.

Misalnya, bahwa pajak itu untuk membangun jalan. Bisa menjadi tidak produktif, oleh karena masyarakat menjadi saksi; betapa banyak jalan yang rusak dan tidak segera diperbaiki. Demikian juga pelebaran jalan ataupun jalan baru/tol yang sudah lama dicanangkan tidak berjalan sebagaimana diharapkan. Juga seruan untuk tidak membeli barang bajakan atau selundupan, yang digambarkan sebagai sangat besar, bisa menimbulkan pertanyaan, mengapa banyak barang bajakan atau selundupan beredar di masyarakat?

Masyarakat, mungkin tidak mengetahui, bahwa barang yang dibelinya adalah barang bajakan ataupun selundupan. Sepanjang harganya murah, sudah tentu masyarakat tergoda untuk membeli. Tidakkah hal itu menunjukkan lemahnya pengawasan terhadap peredaran barang bajakan dan selundupan? Lemahnya aparatur negara yang bertugas untuk itu?

Selain itu, juga pernah ada berita lain yang bisa menimbulkan pertanyaan dari aspek penyelenggaraan pemungutan pajak. Pernah tersiar berita, bahwa ada ongkos pungut pajak yang sempat menjadi perhatian KPK. Namun, berita itu kemudian berhenti sendiri tanpa penjelasan yang jelas, apakah diteruskan, dianggap legal, dan berapa besarnya?

Kita kemukakan semua itu, sesuai dengan harapan Dirjen Pajak, awasi penggunaannya. Pengawasan masyarakat akan dipermudah, apabila ada transparansi. Sebab, bagaimana mau mengawasi, kalau masyarakat tidak mengetahui informasi yang benar? Yang muncul hanya kecurigaan yang bisa menimbulkan salah paham. Mungkinkah (misalnya) Dirjen Pajak mengumumkan penerimaan pajak dan penggunaannya secara terbuka (misalnya) sebagaimana perusahaan melaporkan keuangannya di suratkabar atau media lainnya?

Masalah pokok yang perlu dibangun adalah merebut kepercayaan masyarakat. Kepercayaan itu dengan sendirinya akan tumbuh, kalau masyarakat mengetahui buat apa mereka membayar pajak. Apalagi, kalau mereka juga merasa menikmati pajak yang mereka bayar. Antara lain, berupa pelayanan masyarakat yang meningkat. Selain kesehatan dan pendidikam juga (misalnya) perbaikan jalan dan transportasi massal, yang dewasa ini sudah sangat meresahkan masyarakat. Hal ini berarti, pembukuan penerimaan pajak dan pengeluarannya harus tercatat rapi; sehingga masyarakat bisa mengetahuinya dengan mudah. Mungkinkah? Apa kata dunia kalau masyarakat tidak mengetahui pajak itu untuk apa. (Tamz)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s