CATATAN AS HIKAM; Tak Butuh Perang, Rakyat Butuh Pemimpin yang Tak Lembek Wakil Rektor IV President University, Jababeka, Cikarang, Jawa Barat Kamis, 02 September 2010 , 17:14:00 WIB

PIDATO Presiden SBY di Mabes TNI Cilangkap yang amat ditunggu-tunggu rakyat Indonesia semalam (1/9/10) adalah sebuah anti klimaks. Pidato tersebut tidak berhasil memuaskan harapan masyarakat dan rakyat negeri ini untuk mendapatkan sikap tegas dalam menghadapi krisis hubungan antara RI dan Malaysia. Lebih dari itu, baik penampilan maupun substansi pidato Presiden makin mengesahkan pandangan bahwa negeri ini memerlukan pemimpin yang tegas dan mampu melindungi kedaulatan negara dan memiliki kepedulian tinggi terhadap rakyatnya.

Pemilihan lokasi pidato, Mabes TNI, bukannya mendongkrak citra ketegasan dan kesiapan serta kesamaptaan menghadapi gangguan dan ancaman terhadap negara, tetapi justru berbalik (backfired): ia justru semacam kontradiksi karena substansi pidato yang lemah dan tidak memberikan usulan-usulan yang lebih maju ketimbang sekedar retorika dan kalimat-kalimat besar. Kesan secara keseluruhan dari pidato semalam itu tidak mereprentasikan sebuah negara yang memiliki kekuatan pemaksa dan penjera bagi semua pihak yang akan menjadi ancaman terhadap negara.

Presiden hanya mencoba untuk memberikan penjabaran dari apa yang selama beberapa waktu terakhir ini dilakukan oleh Pemerintah yang, sayangnya, telah ditanggapi secara negatif oleh publik. Walhasil, alih-alih pidato tersebut menjadi penenang dan pemberi dorongan bagi rakyat untuk meyakini kapasitas kepemimpinan beliau, ia justru menjadi target empuk bagi kritik atasnya! Saya sendiri semula berharap bahwa reaksi ini hanyalah pandangan para pengamat. Ternyata, setelah saya bandingkan dengan hasil survei kecil para facebookers, saya dibuat terkejut. Pandangan mereka umumnya jauh lebih kritis dan negatif ketimbang apa yang saya kemukakan di atas.

Dari sekitar 200 komentator yang menjawab pertanyaan “Apakah pidato Presiden tentang masalah Malaysia anda anggap tegas, cepat, dan memnuhi harapan bangsa?”, hanya 2 (dua) orang atau 1% saja yang mengatakan ya, itupun yang satu masih mengatakan ada kekurangan dalam hal tertentu. Secara hampir absolut, 198 orang, atau 99% mengatakan bahwa pidato Pak SBY semalam “mengecewakan”, “tidak tegas,” “tidak memenuhi harapan”, dan “membuat posisi RI di bawah Malaysia” (lihat www.facebook.com/mashikam). Bukan hanya itu. Para komentator hampir secara keseluruhan menilai bahwa kepemimpinan Presiden dalam mengatasi konflik antara RI dan Malaysia dianggap “lemah” atau bahkan “sangat lemah”!

Mereka melihat bahwa Presiden lebih banyak mencoba membangun pencitraan atau tebar pesona melalui pidato yang panjang dan tidak terfokus kepada sikap apa yang akan diambil yang mencerminkan kecepatan, ketegasan, dan memberikan harapan bagi bangsa yang nerasa kedaulatan negaranya terancam! Tentu saja survei kecil ini tidak bisa dipakai sebagi sebagai satu-satunya rujukan bagi penilaian atas pidato Pesiden dan kebijakan Pemerintah mengenai hubungan RI-Malaysia yang sedang berada pada titik paling rendah ini. Namun, jika kita jujur dengan membandingkan pandangan para komentator facebookers dengan berbagai komentar dan analisa di media massa dan publik secara luas, tampaknya hasilnya lebih-kurang sama dan sebangun. Barangkali hanya pendukung die hard dari partai koalisi pemerintah yang masih dapat memberi justifikasi bahwa Presiden telah bersikap tegas melalui pidatonya.

Salah satu pentolan Partai Golkar dan Ketua Fraksi Golkar di DPR, Setya Novanto, menganggap pidato Pak SBY itu telah cukup tegas dan arif disampaikan kepada Malaysia. Tak ketinggalan, Ketum DPP Partai Golkar, Aburizal Bakrie, juga berharap kepada Malaysia agar mengikuti apa yang dikemukakan oleh Presiden. Saya belum menyimak pandangan parpol pendukung lain seperti PKS, PKB, PAN dan PPP. Yang pasti, parpol oposisi seperti Hanura, telah menyampaikan kekecewaannya terhadap pidato tersebut bahkan mengindikasikan kelemahan Pak SBY dalam menghadapi konflik.

Besar kemungkinan reaksi yang mirip akan muncul dari PDIP dan Gerindra yang juga telah lebih dahulu meminta ketegasan sikap Pemerintah dalam beberapa statemen para tokohnya, baik di DPR maupun di luar. Hemat saya, beberapa hal yang menjadikan pidato tersebut menjadi anti klimaks adalah: 1) Kecenderungan Presiden untuk mengedepankan perhitungan ekonomi ketimbang masalah strategis dan kedaulatan nasional; 2) Mereduksi kemarahan publik hanya dalam satu pandangan yaitu pro-perang, padahal tidak semua pendapat kritis mengarah ke sana; 3) Mengaburkan masalah pelanggaran wilayah dengan persoalan yang tidak terkait dengan soal kedaulatan negara, seperti TKI, ilegal logging, dsb; dan 4) Ketidak jelasan langkah yang mencerminkan sikap pemimpin sebuah negara yang sedang menghadapi ancaman yang sangat serius dari pihak luar, kendati merupakan negara jiran sendiri. 1) Presiden memberikan uraian panjang lebar mengenai aspek ekonomi dari hubungan RI-Malaysia yang pada hakekatnya justru menampilkan ketergantungan kita dan ketidak mampuan untuk melakukan de-linking terhadap negara lain. Tak pelak, muncul kesan bahwa keseimbangan (parity) kepentingan ekonomi Indonesia digambarkan seolah-olah lebih besar sehingga muncul kekhawatiran jika Indonesia bersikap tegas maka akan mengalami malapetaka akibat putusnya hubungan perdagangan, dikembalikannya tenaga kerja Indonesia, dll.

Padahal sebuah analisa yang dimuat di Kompas dua hari lalu menunjukkan bahwa justru Malaysia lah yang lebih membutuhkan Indonesia dari sisi ekonomi. Ujung-ujungnya, Presiden melakukan reduksi terhadap kekuatan sendiri dan menunjukkan sikap kurang percaya diri atas kapasitas ekonomi nasional vis-a-vis Malaysia. 2) Kemarahan publik di Indonesia muncul karena ketidak mampuan Pemerintah, terutama Kemenlu, melakukan penyikapan yang cepat dan tegas terhadap pelanggaran-pelanggaran wilayah yang dilakukan Malaysia bukan hanya sekali ini. Sikap Pemerintah yang lembek dan tak terkoordinasi dengan baik itulah, dan bukan kehendak untuk perang (will to war), yang sejatinya menciptakan maraknya kemarahan rakyat. Jika kemudian pidato Presiden menyiratkan seolah-olah hanya ada dua kelompok yaitu pro-perang dan pro diplomasi, saya kira hal itu kurang bijak, karena selain jalan perang sangat tidak realistis, juga hanya dilontarkan oleh sejumlah kecil kelompok.

Upaya Presiden untuk mereduksi reaksi publik yang negatif dengan memberi label sebagai pro-perang dengan Malaysia, jelas tidak akan produktif! 3) Presiden juga mengatakan dalam pidatonya, bahwa persoalan antara RI-Malaysia bukan hanya soal wilayah saja, tetapi juga bidang lain seperti TKI, ilegal logging dll. Saya yakin seluruh rayat Indonesia yang mengikuti masalah hubungan yang kurang mesra antara kedua negara memahami itu. Masalahnya adalah, justru ketika persoalannya memang menyangkut masalah kedaulatan wilayah NKRI, maka sikap Pemerintah, sebagaimana amanat Konstitusi kita, harus mencerminkan ketegasan dan bukan mencari-cari justifikasi dengan mengaburkannya dengan yang lain.

Jika masalah kedaulatan wilayah saja tidak tegas, apalgi mengenai masalah ilegal logging dan nasib TKI, sudah dapat diprediksi akan semakin tidak mendapat perhatian. Rakyat kita sudah berpengalaman bahwa kehilangan Pulau Sipadan dan Ligitan merupakan sebuah preseden buruk bagi keamanan dan integritas wilayah RI. Konflik blok Ambalat, dan kini pelanggaran perbatasan yang terakhir ini menunjukkan bahwa pihak Malaysia tidak memiliki niat baik untuk mencari solusi komprehensif. 4) Karena itulah maka pada akhirnya beberapa solusi yang ditawarkan dalam pidato Presiden semalam terasa cair dan belum terfokus, kecuali ketika beliau menjanjikan akan mempercepat perundingan mengenai perbatasan. Bagi publik yang sedang menanti-nanti pemimpinnya untuk menampilkan posisi Indonesia yang “cinta damai, tetapi lebih cinta kemerdekaan” maka solusi-solusi itu lebih merupakan sebuah upaya untuk memperpanjang waktu atau buying time, yang jelas akhirnya menguntungkan Malaysia.

Kalau Presiden mengatakan bahwa penyelesaian konflik ini disaksikan oleh seluruh dunia, beliau betul. Namun saya tidak terlalu bisa diyakinkan bahwa itu otomatis berarti bahwa bangsa-bangsa lain akan memberikan dua jempol mereka untuk sikap lembek Indonesia. Rakyat Indonesia, saya yakin, tidak sedang butuh perang. Rakyat Indonesia hanya sedang butuh pemimpin. [*]

Sumber: http://www.rakyatmerdeka.co.id/news.php?id=2995

SBY Presidenku, Malaysia Tetanggaku

Presiden Pilih Jalur Diplomasi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan sikap resmi Pemerintah Indonesia terkait memanasnya hubungan dengan Malaysia di Markas Besar TNI, Cilangkap Jakarta, tadi malam. Presiden berada di Mabes TNI untuk menghadiri undangan buka bersama dengan 300 prajurit TNI.

Indonesiafile, Jakarta – Presiden Susilo BambangYudhoyono (SBY) menegaskan,jalur diplomasi sebagai pilihan untuk menyelesaikan memanasnya hubungan dengan Malaysia. Langkah ini diambil dengan mendorong negeri jiran tersebut menyelesaikan perundingan batas wilayah yang sering memicu terjadinya insiden dan ketegangan antarkedua negara.

Presiden memastikan, dengan adanya perundingan itu,ke depan ketegangan dan benturan-benturan yang tidak perlu dapat dicegah. Mantan Menkopolkam itu juga meyakini, hubungan negara bertetangga ini akan berkembang lebih besar lagi. “Ke depan, dalam hubungan antarbangsa yang lebih luas, kita harus terus menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah kita dan terus membangun diri menjadi negara yang maju,sejahtera,dan bermartabat, dengan tetap menjaga hubungan baik dengan negara sahabat,” ujar Presiden SBY di Gedung Gatot Subroto,Mabes TNI, Cilangkap,tadi malam.

Ketua Komisi I (pertahanan dan luar negeri) DPR Mahfudz Shiddiq tidak melihat adanya sikap politik progresif terkait ketegangan dengan Malaysia dalam pidato Presiden. Menurut dia, apa yang disampaikan hanyalah pengulangan mengenai prinsip-prinsip Indonesia yang mengutamakan jalur diplomasi dalam penyelesaian ketegangan dengan negara tetangga itu. “Presiden hanya menambahkan, fokus untuk menyelesaikan soal perbatasan,”katanya.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera ini menyatakan, Presiden semestinya menyampaikan sikap politik yang lebih progresif, terlebih momentum pidato di markas besar TNI. Publik tentu mengharapkan sikap SBY tidak hanya sebagai presiden, tetapi juga sebagai panglima tertinggi TNI. “Akan lebih baik kalau ada pernyataan dan sikap yang lebih progresif dari Presiden,”tuturnya.

Dia kemudian mengingatkan, pidato Presiden belum serta-merta menyelesaikan masalah. Indonesia sekarang tinggal menunggu respons dari Pemerintah Malaysia setelah pidato presiden itu. Jika pemerintah Malaysia merespons positif, penyelesaian ketegangan ini akan lebih mudah.Persoalan muncul jika respons Pemerintah Malaysia cenderung negatif.“Itu tantangan bagi Presiden dan diplomat Indonesia. Kalau respons Malaysia negatif,presiden dan para diplomat kita harus lebih memberikan bobot dan tekanan pada pernyataan dan sikap politik,”katanya.

Anggota Komisi I DPR Tantowi Yahya juga menilai pidato SBY belum memperlihatkan sikap tegas pemerintah tapi masih mengedepankan soft diplomacy. Dengan pernyataan seperti itu, Tantowi meragukan sikap Malaysia akan berubah karena tidak ada pesan yang menunjukkan sikap tegas Pemerintah RI. “Isi pidato Presiden sama dengan penjelasan menterinya,” kata Tantowi di Gedung DPR,Jakarta,kemarin. Dia memahami apabila Presiden mempertimbangkan soal hubungan antara RI dan Malaysia, misalkan soal investasi. Namun, seharusnya Presiden bisa memberikan sinyal ketegasan,misalnya menyatakan menarik Dubes RI di Malaysia untuk menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia merasa terganggu “ Presiden seharusnya memberikan sinyal itu,”katanya. Sementara,Panglima TNI Djoko Santoso menyatakan, tidak ada kesan rendah diri dari sikap yang diambil pemerintah dalam menyikapi hubungan yang memburuk dengan Malaysia.

Menurutnya, sikap pemerintah sudah objektif dan tegas. “Tidak ada inferioritas. Semua diselesaikan secara diplomasi. Kita harus menjaga kedaulatan,keutuhan,di samping memang kita juga harus menjaga persahabatan dengan negaranegara tetangga,” ujarnya, di Mabes TNI Cilangkap tadi malam. Pidato Presiden tadi malam secara khusus menyoroti hubungan RI-Malaysia pascainsiden di perairan Pulau Bintan (13/08).

Dalam pandangan Presiden, solusi yang paling tepat untuk mencegah dan mengatasi insiden-insiden serupa adalah dengan cara segera menuntaskan perundingan batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia. Perundingan ini menyangkut batas wilayah darat dan batas wilayah maritim,termasuk di wilayah selat Singapura,dan perairan Sulawesi, atau perairan Ambalat. Indonesia berpendapat bahwa perundingan menyangkut batas wilayah ini dapat mempercepat dan mengefektifkan pelaksanaannya. “Semuanya ini berangkat dari niat dan tujuan yang baik, agar insiden-insiden serupa yang akan mengganggu hubungan baik kedua bangsa dapat kita cegah dan tiadakan.

Saya sungguh menggarisbawahi, sekali lagi, agar proses perundingan yang akan segera diteruskan oleh kedua pemerintah benar-benar menghasilkan capaian yang nyata,” tandasnya. Presiden juga menjelaskan, cara Indonesia dalam menangani hubungan Indonesia-Malaysia akan disimak dan diikuti oleh negara-negara sahabat di kawasan Asia bahkan oleh dunia internasional. Selama ini, sebagai pendiri ASEAN, Indonesia sering dijadikan panutan di dalam menyelesaikan berbagai konflik yang terjadi di kawasan,maupun di belahan bumi yang lain. Sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, Presiden mengakui bahwa dirinya juga merasakan apa yang dirasakan oleh rakyat Indonesia terkait penangkapan ketiga petugas Departemen Kelautan dan Perikanan beberapa waktu lalu. Apa yang dilakukan oleh pemerintah sekarang dan ke depan, lanjutnya, sesungguhnya juga cerminan dari keprihatinan kita semua.

Untuk itu, alumnus Akademi Militer (Akmil) 1973 ini mengajak semua pihak untuk menjauhi tindakan-tindakan yang berlebihan, seperti aksi-aksi kekerasan, yang hanya akan menambah masalah yang ada. Dalam pidatonya yang berdurasi hampir 18 menit, Presiden menegaskan, kedaulatan negara dan keutuhan wilayah adalah kepentingan nasional yang sangat vital. Panglima TNI Djoko Santoso mengatakan, pendekatan secara diplomatik adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan konflik antara Indonesia dengan Malaysia. Hal itu disampaikan Djoko seusai pidato Presiden SBY di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta, Rabu (1/9). “Akan diselesaikan dengan diplomasi. Sudah jelas, kita berupaya untuk segera menyelesaikan masalah tapal batas untuk mencegah masalah lain timbul,” paparnya.

Sikap Indonesia, kata dia, sesuai yang disampaikan Presiden, yakni memelihara persahabatan dan menjaga kedaulatan serta keutuhan. Ia menolak anggapan yang menyebutkan, sikap lunak Indonesia karena merasa lebih rendah dari Malaysia. “Oh, tidak, ya terserah kalian. Saya katakan tidak ada itu,” tegasnya. Pemerintah sangat memahami kepentingan itu dan terus bekerja secara sungguh-sungguh untuk menjaga dan menegakkannya. Meski demikian, tidak semua permasalahan yang muncul dalam hubungan dengan negara sahabat selalu terkait dengan kedaulatan dan keutuhan wilayah. Sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan anggota DPR mengecam hambarnya pidato politik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait hubungan Indonesia-Malaysia yang tengah memanas saat ini.

Kritikan tersebut dilontarkan oleh Migrant CARE, KontraS, INFID, anggota DPR Rieke Dyah Pitaloka, dan sejumlah buruh migran Indonesia di Malaysia, Rabu (1/9) malam. “Kami di Malaysia sedang membangun upaya diplomasi HAM masyarakat sipil dan parlemen untuk kedaulatan RI. Kami mencatat beberapa persoalan yang dikemukakan SBY tak menukik pada inti masalah dan tidak menawarkan solusi, terutama isu-isu yang terkait masalah yang dihadapi TKI di Malaysia,” cetus Direktur Eksekutif Migrant Care, Anis Hidayah, dalam rilisnya yang disebarkan melalui jejaring sosial Facebook. Anis lalu merinci isu krusial yang tidak disinggung SBY dalam pidatonya itu,yakni :

1. Tidak menyinggung substansi dasar hubungan kerjasama Indonesia -Malaysia, yaitu penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia dan tidak secara tegas memperlihatkan keberpihakan terhadap nasib rakyatnya, terutama para tenaga kerja Indonesia (TKI) yang sedang menghadapi persoalan hukum.

2. Semestinya SBY meminta ketegasan pemerintah Malaysia untuk konsisten dalam melakukan penegakan hukum terhadap warga negara Malaysia yang melakukan tindak kekerasan terhadap warga negara Indonesia (WNI). Contoh lambannya proses hukum dalam kasus salah tembak terhadap tiga TKI yang dituduh Geng Gondol’, kasus vonis bebas terhadap majikan Kurniasih yang melakukan penyiksaan hingga mengakibatkan kematian, dan melupakan proses hukum terhadap kasus Ceriyati.

3. Tidak menyinggung sedikitpun mengenai vonis mati terhadap 3 WNI dan ratusan lainnya yang terancam hukuman mati, padahal persoalan ini telah berulang kali menjadi agenda dalam rapat kerja SBY dengan jajaran pemerintahannya.

4. SBY hanya melihat kedaulatan dan martabat bangsa Indonesia dari sisi teritori, tapi melupakan aspek terpenting dari kedaulatan dan martabat bangsa, yaitu nasib dan nyawa rakyatnya.

5 Klaim keberhasilan SBY tentang diplomasi perlindungan untuk TKI jauh dari kenyataan yang sebenarnya. Letter of intent yang merupakan hasil kunjungan SBY bulan Mei yang lalu ternyata hanya pepesan kosong. Sampai saat ini belum ada keputusan final tentang amandemen MoU yang bermanfaat bagi perlindungan PRT migran Indonesia di Malaysia. “Pidato SBY tentang hubungan Indonesia-Malaysia menimbulkan rasa kecewa bagi WNI di Malaysia termasuk buruh migran Indonesia,” kata Anis.