Selasa, 20 Oktober 2009 | 03:25 WIB
Jakarta, Kompas – Presiden terpilih Susilo Bambang Yudhoyono dan wakil presiden terpilih Boediono, Senin (19/10), menyelesaikan pemanggilan 36 calon menteri dan pejabat setingkat menteri yang akan bekerja dalam Kabinet Indonesia Bersatu II.
Namun, proses seleksi para calon menteri tersebut dinilai tidak memiliki makna. Lebih dari separuh calon menteri yang dipanggil merupakan pengurus sejumlah partai politik.
Karena itu, harapan agar Presiden lebih memilih para profesional untuk membantunya supaya dapat bekerja lebih optimal sulit diwujudkan.
”Substansi dari proses seleksi menteri yang dilakukan tidak ada. Itu hanya dramatisasi politik,” kata Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Azyumardi Azra di Jakarta, Senin.
Jika Presiden serius memilih menteri yang berkualitas, proses wawancara sebagai bagian dari seleksi seharusnya dilakukan minimal terhadap dua calon menteri untuk setiap pos kementerian, bukan satu calon seperti sekarang.
Azyumardi mengatakan, selain banyak menteri baru yang belum diketahui kualitas dan kinerjanya, banyak menteri lama dengan pos kementerian baru. Hal itu akan membuat gerak cepat pemerintahan baru sulit diharapkan.
Program kerja 100 hari sulit diharapkan akan memberikan gebrakan karena waktu yang tersedia lebih banyak digunakan para menteri untuk beradaptasi dengan pekerjaan barunya.
Secara terpisah, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Sofjan Wanandi menegaskan, kabinet baru hanya mencerminkan penjatahan partai politik. Namun, Sofjan hanya bisa berharap, sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi, menteri yang berasal dari parpol dituntut bersikap profesional dalam membangun bangsa ini.
”Kita lihat dalam setahun ke depan, apakah pilihan Presiden Yudhoyono tepat dalam menumbuhkan (arah) perekonomian Indonesia? Saya kira orang-orang pilihan yang diambil dari parpol merupakan orang-orang terbaik bangsa ini,” katanya.
Kecewa
Pengamat ekonomi Yanuar Rizky kecewa karena lebih banyak kompromi politik. Penempatan Hatta Rajasa sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menguatkan bukti kompromi politik Presiden. ”Tanpa mengurangi rasa hormat kepada Pak Hatta, penunjukannya di pos Menko Perekonomian lebih kental sebagai pelobi ketimbang pertimbangan hal-hal besar berkait pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan urusan perekonomian nasional,” ujar Yanuar.
Kekecewaan pun muncul karena pos Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang penting pun ternyata masih diisi orang partai politik. Rencana Presiden menempatkan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menunjukkan seolah posisi itu jatah partai. Pejabat sebelumnya, Erman Suparno, adalah mantan Bendahara PKB dan anggota DPR dari Fraksi Kebangkitan Bangsa periode 1999-2004.
Posisi Mennakertrans semestinya diisi orang yang paham ketenagakerjaan dan harus mampu menjadi penyelenggara tripartit utama antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja. ”Kalau dari pendekatan politik, akhirnya hanya (memakai) cara normatif,” ujar Yanuar.
Direktur Eksekutif Greenomics Indonesia Elfian Effendi juga kecewa menyangkut figur di balik Menteri Kehutanan. Presiden Yudhoyono semestinya memilih figur yang ahli kehutanan dengan reputasi internasional. Pos Menteri Kehutanan rencananya diisi Zulkifli Hassan, Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional.
”Pemilihan figur yang tepat mencerminkan sejauh mana perhatian Presiden terhadap masalah kehutanan dan isu perubahan iklim. Menteri Kehutanan mendatang harus benar-benar memahami substansi, bukan sekadar mengisi bagi-bagi jabatan politis,” ujar Elfian.
Benteng pertumbuhan
Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia Benny Soetrisno mengatakan, Menteri Perindustrian pada masa depan menjadi benteng pertumbuhan industri. Karena itu, kabinet haruslah mampu mengikis rantai birokrasi yang sangat menyusahkan dunia usaha.
Ahli transportasi dari Unika Soegijapranata, Djoko Setijowarno, dan Ketua Bidang Angkutan dan Prasarana Organisasi Pengusaha Angkutan Darat Rudy Thehamihardja menilai Freddy Numberi harus belajar cepat dan tepat bila ingin berguna sebagai Menteri Perhubungan.
Sekretaris Jenderal Koalisi Keadilan Rakyat untuk Perikanan Riza Damanik menilai, secara administratif dan manajerial, figur Fadel Muhammad memiliki cukup pengalaman sebagai pengusaha dan birokrat. Namun, pengalaman tersebut tentu belum cukup mengingat kompleksnya persoalan ekonomi, sosial, dan lingkungan di wilayah pesisir.
Oleh karena itu, ia harus membuktikan kemampuannya dalam kebijakan pengelolaan kelautan dan perikanan yang mengarah pada pengembangan ekonomi kerakyatan dan tidak condong pada korporasi berkapital besar.
Suara kecewa diungkapkan Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Reformasi Pertambangan dan Energi Pri Agung Rakhmanto menyangkut figur Darwin Saleh sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Menurut dia, Darwin Saleh tidak memiliki rekam jejak di sektor ESDM. ”Idealnya, Menteri ESDM dari kalangan profesional yang punya rekam jejak di sektor ESDM,” ujarnya.
Menlu-Menhan baru
Calon menteri yang pertama diwawancarai presiden, Senin, adalah Marty Natalegawa. Diplomat karier yang saat ini menjabat Duta Besar RI untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa itu diproyeksikan menjadi Menteri Luar Negeri. ”Yang ditekankan Presiden adalah perlunya reformasi dan revitalisasi politik luar negeri dan diplomasi, peningkatan kinerja dan kemampuan jajaran diplomat, serta dedikasinya,” ujarnya.
Pada hari ketiga pemanggilan calon menteri ke kediaman pribadi Presiden di Cikeas ini, dua menteri yang masih menjabat saat ini turut dipanggil, yakni Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro serta Menteri Kelautan dan Perikanan Freddy Numberi.
Posisi Purnomo diproyeksikan bergeser jadi Menteri Pertahanan. ”Kami tadi membahas sistem pertahanan nasional, perjalanan reformasi TNI hampir 10 tahun ini, terutama netralitas dan profesionalisme TNI, sistem kesejahteraan prajurit, bisnis TNI, serta UU yang belum selesai seperti UU Terorisme dan UU Peradilan Militer,” ujar Purnomo.
Freddy Numberi diperkirakan bergeser dari Menteri Kelautan dan Perikanan menjadi Menteri Perhubungan, sedangkan Fadel Muhammad, salah seorang ketua DPP Partai Golkar, diproyeksikan menggantikan Freddy Numberi.
Fungsionaris Partai Keadilan Sejahtera, Suswono, diproyeksikan akan menjabat Menteri Pertanian. Ia mengatakan, presiden terpilih memintanya memberi perhatian pada peningkatan daya saing produk agrobisnis.
Posisi Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional diproyeksikan akan diberikan kepada Armida Alisjahbana, guru besar ilmu ekonomi Universitas Padjadjaran, Bandung.
(MZW/EVY/LKT/RYO/OSA/MAS/HAM/DAY)
inprogres
