Oposisi Berorientasi Gerakan

Ketika elite partai merapat ke koalisi SBY, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri menyatakan kader PDI-P di parlemen bersikap mandiri.

Ketegasan Megawati itu menunjukkan adanya sensitivitas elite politik terhadap suara demokratik yang tidak menginginkan ada pemusatan kekuasaan dalam politik Indonesia. Lalu, langkah awal apa yang harus diambil PDI-P untuk memerankan diri sebagai kekuatan oposisi yang otentik?

Ketika politik pencitraan dan rekayasa telah memenangkan dukungan yang kuat dari publik dan elite politik terhadap SBY dan Partai Demokrat, kekuatan oposisi harus memiliki strategi untuk mengantisipasinya. Terkait hal itu, saatnya kekuatan oposisional seperti PDI-P menoleh ke dinamika akar rumput, mengencangkan relasi organik antara partai dan gerakan sosial, serta melakukan reposisi menuju partai berorientasi gerakan sosial.

Seperti diutarakan Diarmuid Maguire (1995) dalam Opposition Movements and Opposition Party, relasi antara gerakan sosial dan parpol akan cenderung mendekat saat parpol ada di wilayah oposisi. Partai oposisi yang tidak memiliki kekuasaan signifikan membutuhkan dukungan politik strategis dari aktor-aktor masyarakat sipil guna memperkuat dukungan politik dan menghimpun kepercayaan publik. Saat gerakan sosial yang kerap kritis dengan kebijakan pemerintah mampu membantu partai mencapai tujuan itu, parpol akan tertarik untuk membangun hubungan politik yang erat.

Pendeknya, terjadi pertemuan kepentingan antara parpol oposisi dan gerakan sosial saat berhadapan dengan kekuasaan. Gerakan sosial dapat membantu partai oposisi untuk menghimpun dukungan publik dan meretas jalan menuju kekuasaan, sementara parpol oposisi dapat memberikan komitmennya kepada gerakan sosial untuk mewujudkan aspirasi mereka dalam tindakan dan formula politik.

Konsolidasi gerakan

Dalam konteks pertarungan politik di Indonesia, pembentukan kerja sama politik antara parpol oposisi dan gerakan sosial sebagai penyeimbang dari arus besar kekuasaan rezim SBY-Boediono amatlah besar. Terlepas dari pembangunan berbagai institusi demokrasi yang berlangsung selama ini, proses reformasi masih menyisakan berbagai agenda demokrasi substansial yang belum tersentuh, seperti masalah keadilan transisional untuk menuntut keadilan bagi korban HAM pada masa lalu, gerakan antikorupsi, perjuangan kaum perempuan, buruh, dan lingkungan hidup, maupun gerakan antineoliberalisme yang menuntut kontrol demokratik warga terhadap kekuatan kapital, merupakan wilayah-wilayah strategis untuk mengonsolidasikan kerja politik antara partai oposisi dan gerakan sosial.

Secara umum, upaya merajut relasi antara partai oposisi dan gerakan sosial memerlukan kerja sama intens dalam tiga bidang.

Pertama, terkait sumber daya organisasional kemampuan pendanaan, infrastruktur yang kokoh dan kapasitas aktor-aktor politik di parpol dan gerakan sosial amat menentukan bekerjanya konsolidasi antara parpol dan gerakan sosial. Tanpa ditopang sumber daya organisasional yang kuat antara kader partai dan aktivis gerakan sosial, jalan awal membangun kerja sama antara kekuatan partai oposisi dan gerakan sosial sulit tercapai.

Kedua, sumber daya kultural kerja sama antara parpol oposisi dan gerakan sosial membutuhkan kapasitas dari aktor parpol dan gerakan untuk memiliki kapasitas merepresentasikan orientasi nilai-nilai kultural dan karakter masyarakat sipil yang menjadi tujuan gerakan. Pada konteks politik Indonesia, sorotan utama tertuju pada elite politik. Di tengah kemewahan hidup, mampukah mereka bekerja sama dengan masyarakat dan gerakan rakyat jelata dengan mengubah gaya hidup untuk bersikap egaliter, sederhana, dan rendah hati saat bertemu, berkomunikasi, dan mengartikulasikan rakyat. Tanpa mengubah orientasi karakter dan cara hidup, elite politik akan sulit menjadi penyambung suara rakyat.

Ketiga, sumber daya kebijakan. Meskipun partai oposisi tidak memiliki kekuasaan politik untuk mengimplementasikan kebijakan di level negara, bukan berarti kehilangan kekuatan untuk mempenetrasikan kebijakan. Pertemuan gagasan dan dukungan gerakan sosial terhadap langkah partai oposisi amat memengaruhi kapasitas kekuatan oposisi di parlemen untuk mempertanyakan kebijakan pemerintah yang tidak membela kepentingan publik. Di sisi lain, partai oposisi dapat menerapkan kebijakan yang telah dirumuskan bersama gerakan sosial di tingkat lokal, di mana kader partai oposisi menjadi pemimpin maupun kepala daerah. Jika partai oposisi bersedia merajut kembali relasi dengan gerakan sosial, kita dapat berharap akan terjadi perubahan dalam politik Indonesia, orientasi politik pencitraan menuju gerakan.

Airlangga Pribadi Pengajar Ilmu Politik FISIP Universitas Airlangga; Direktur Riset Democratic Conflict Governance Institute
Kompas

Hatta Temui Megawati

Hatta Temui Megawati
Giliran PDI-P Diperhitungkan
Kamis, 7 Mei 2009 | 04:22 WIB

Jakarta, Kompas – Peta koalisi partai politik kembali cair dengan adanya pendekatan antara kubu Yudhoyono dan kubu Megawati. Tanda-tanda itu mulai terlihat dengan datangnya Menteri Sekretaris Negara Hatta Rajasa ke kediaman Megawati Soekarnoputri di Jalan Teuku Umar, Rabu (6/5).

Hatta datang seorang diri dan diterima Megawati, Ketua Dewan Pertimbangan Pusat PDI-P Taufik Kiemas, dan Sekjen PDI-P Pramono Anung. Pertemuan berlangsung sekitar satu jam.

Seusai pertemuan, Hatta tidak mau memberikan banyak keterangan. Menurut dia, pertemuan itu hanya membicarakan soal rumah. ”Saya sampaikan bahwa status rumah sudah menjadi milik Ibu sebagai mantan presiden,” ucapnya dan ia langsung masuk ke mobil.

Namun, dari informasi yang beredar, PDI-P dalam beberapa hari ini memang mendapat ”tawaran” untuk posisi calon wakil presiden mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono.

Tokoh PDI-P yang disebut-sebut adalah Taufik Kiemas atau Pramono Anung. Apabila Taufik tidak bersedia, ia mendapat tawaran posisi Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sedangkan Megawati menjadi Dewan Pertimbangan Presiden. PDI-P juga konon ditawari lima sampai tujuh posisi menteri.

Mengenai informasi yang beredar itu, sejumlah petinggi PDI-P masih meraba-raba apakah tawaran itu benar-benar ajakan atau justru akan memecah belah partai, seperti halnya sejumlah partai lain. ”Kami masih belum tahu apakah ini benar-benar ajakan atau bukan,” ucap seorang tokoh PDI-P yang menduga-duga tentang kemungkinan langkah itu sebagai upaya memecah aliansi Mega-Prabowo.

Pramono Anung ketika dikonfirmasi soal pertemuan itu memberikan keterangan yang hampir sama dengan Hatta. Namun, dia juga memberikan isyarat perlu dibangunnya komunikasi politik.

”Kehadiran Pak Hatta bagaimanapun dia adalah Menteri Sekretaris Negara dan dia juga secara langsung… ininya Pak SBY. Pembicaraannya soal rumah dan yang lain-lain. Yang lain-lain ini kami sedang komunikasikan lebih lanjut,” paparnya.

Ketika ditanya pers apakah Partai Demokrat mengajak koalisi PDI-P, Pramono mengatakan, ”Tidak bicara koalisi. Ini bicara untuk tataran yang lebih besar bagi bangsa. Ya, komunikasi politik tadi.”

Mengenai apakah Megawati akan bertemu Yudhoyono, Pramono juga mengatakan, ”Ya, nanti kita lihat ya.”

Versi lain dari informasi yang beredar adalah Hatta datang untuk menyampaikan salam dari SBY sekaligus kulonuwun seandainya Gubernur Bank Indonesia Boediono jadi ditetapkan sebagai calon wapres. Bagaimanapun, Boediono adalah menteri yang ”ditemukan” oleh Megawati.

Di tempat terpisah, Ketua Umum Partai Gerindra Suhardi mengatakan, Gerindra akan menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada Prabowo Subianto.

Jika Partai Gerindra tetap akan mengusung dan mengajukan capres sendiri, ia yakin Gerindra mampu memenuhi persyaratan pencalonan dengan dukungan sejumlah parpol kecil.

Terkait koalisi Megawati-Prabowo, Suhardi menyatakan, Gerindra merasa terhormat. Akan tetapi, semua keputusan sepenuhnya bergantung pada Prabowo.

Peluang Hatta ”tipis”

Dari informasi yang dihimpun Kompas, sejumlah pihak di Partai Amanat Nasional saat ini sedang mempersiapkan ”jalan keluar” seandainya Hatta Rajasa yang diputuskan dalam Rakernas PAN di Yogyakarta sebagai calon wapres ditolak Yudhoyono.

Anggota Fraksi PAN, Patrialis Akbar, mengakui, PAN memang tidak bisa memaksakan. ”Itu memang menjadi kompetensinya SBY untuk menerima atau menolak calon wapres. Bagi kami tidak apa-apa,” ujarnya, Rabu.

Patrialis menambahkan, seandainya Hatta ditolak, keputusan untuk berkoalisi dengan Partai Demokrat tidak akan berubah. ”Saya juga memperkirakan, PAN tidak akan lagi melaksanakan rakernas di Jakarta. Saya pikir teman-teman di daerah juga menyadari ini. Jadi, kami tetap akan berkoalisi dengan PD,” katanya.

Ditanya tentang maksud kunjungan Hatta Rajasa ke rumah Megawati, Patrialis mengaku tidak tahu. ”Saya belum tahu, bahkan saya tidak tahu kalau beliau ke sana. Yang jelas keputusan Rakernas PAN di Yogyakarta belum dicabut,” ujar Patrialis.

Dukungan NU untuk Kalla

Calon presiden dari Partai Golongan Karya, Jusuf Kalla, mengaku mendapatkan dukungan berupa doa dari Nahdlatul Ulama untuk pencalonannya dalam Pemilu Presiden 2009. Dukungan doa itu didapat saat Kalla bertemu Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama KH Hasyim Muzadi di Jakarta, Rabu.

”Alhamdulillah salah satu warga NU saat ini maju sebagai calon presiden. Dahulu hanya maju sebagai wapres. Semoga dilindungi Allah,” ujar Hasyim didampingi Kalla saat jumpa pers seusai pertemuan.

Tentang rencana ke depan yang dibicarakan dengan Hasyim, Kalla mengemukakan pentingnya pembinaan kebersamaan antara dirinya dan NU.

Sebelum menerima Kalla, PBNU juga menerima Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Suryadharma Ali.

Kepada PBNU, Suryadharma juga bersilaturahim dan menjelaskan perkembangan politik terakhir. Untuk koalisi, Suryadharma mengemukakan, akan diputuskan sebelum 12 Mei apakah PPP akan bersama Prabowo atau Yudhoyono.

Aburizal gembira

Setelah keputusan Rapat Pleno Golkar mengizinkan kadernya menjadi capres atau cawapres, anggota Dewan Penasihat Golkar, Aburizal Bakrie, yang berada di urutan pertama dari enam cawapres Golkar, tampak riang. Selain Aburizal, cawapres lain adalah Agung Laksono, Akbar Tandjung, Fadel Muhammad, Sultan HB X, dan Surya Paloh.

”Nama saya ada di situ. Kalau yang 19, saya tidak lihat karena ada di kantong Presiden,” ujar Aburizal yang mengaku siap jadi cawapres SBY jika dipilih.

Mengenai kapan Yudhoyono mengumumkan cawapresnya, Juru Bicara Kepresidenan Andi Mallarangeng mengemukakan akan menunggu penghitungan suara KPU untuk menghitung perolehan kursi di DPR sebagai syarat pencalonan. ”Tanggal 11 Mei kami deklarasi,” katanya.(SUT/INU/HAR/DWA/MAM)