Al Qaeda Dikabarkan Akan Lakukan Serangan

Kamis, 4 Februari 2010 | 03:54 WIB

Washington, selasa – Al Qaeda dan jaringannya akan kembali berupaya melakukan serangan teroris di Amerika Serikat dalam waktu hingga enam bulan ke depan. Hal itu disampaikan Direktur Intelijen Nasional Dennis C Blair, Selasa (2/2) di Washington di hadapan komite intelijen Senat.

Meskipun jaringan Al Qaeda tetap menjadi ancaman tertinggi bagi AS, Blair memperingatkan, meningkatnya ancaman serangan siber dalam beberapa bulan mendatang juga harus mendapat perhatian serius. Serangan siber dari China belum lama ini adalah ”seruan kewaspadaan”.

”Al Qaeda memelihara tujuan mereka untuk menyerang tanah air kita, kemungkinan besar dengan sebuah operasi berskala besar yang bisa menimbulkan korban dalam jumlah besar, mengganggu ekonomi AS, atau keduanya,” kata Blair seperti dikutip The Washington Post.

Didampingi Direktur Badan Pusat Intelijen AS (CIA) Leon Panneta dan Direktur Biro Investigasi Federal AS (FBI) Robert Mueller, Blair mengatakan, ancaman itu bisa dikatakan ”pasti”.

”Kekhawatiran terbesar dan yang membuat saya bangun di waktu malam adalah Al Qaeda dan sekutu serta afiliasinya bisa menyerang Amerika Serikat dengan cermat,” kata Panneta.

Direktur CIA itu menguraikan, Al Qaeda telah mengadaptasi metode yang membuat rencana mereka makin sulit dilacak, dengan mengubah pola serangan dari sebelumnya berkala besar menjadi serangan lebih kecil, tetapi melibatkan sejumlah pelaku. Serangan-serangan akan dilakukan sejumlah individu tanpa latar belakang terorisme.

Panneta mencontohkan serangan pada Natal lalu, di mana pelaku memiliki visa AS, tetapi sedikit sekali riwayat keterlibatannya dengan kelompok teroris. ”Jelas sekali mereka memutuskan untuk menggunakan orang seperti itu dalam periode waktu yang singkat,” ujarnya.

Dia ditanyai mengenai penanganan Umar Farouk Abdulmutallab, tersangka pelaku pengeboman pada hari Natal 2009 yang gagal. Menjawab itu, Blair mengatakan, keputusan untuk mendakwa tersangka teroris di sebuah pengadilan kriminal atau komisi militer harus diputuskan berdasarkan kasus per kasus.

Ancaman-ancaman baru

Blair dan Panneta juga memperingatkan ancaman-ancaman baru dari sekutu-sekutu regional Al Qaeda, seperti Al Qaeda di Semenanjung Arab. Beberapa kelompok juga bermaksud meningkatkan serangan terhadap AS dan target Barat lainnya. Hal itu bisa dilakukan meski pemimpin Al Qaeda tengah berjuang untuk bisa menancapkan kakinya di negara yang selama ini menjadi pijakan. Hal itu tetap bisa dilakukan meski Al Qaeda menghadapi kemunduran popularitas di dunia Muslim.

”Mereka bergerak ke tempat-tempat aman lain dan simpul-simpul regional, seperti Yaman, Somalia, wilayah Magribi, dan lainnya,” kata Panneta.

Ditambahkan, kelompok yang terinspirasi Al Qaeda telah berhasil mengirimkan individu-individunya ke AS, tetapi rencana teroris mereka di AS, terutama Colorado dan Chicago, berhasil digagalkan.

Direktur FBI mengatakan, badan-badan kontraterorisme telah menyerap pelajaran dari upaya pengeboman 25 Desember dengan pesawat Northwest di atas Detroit. Meski demikian, disampaikan bahwa upaya-upaya di masa depan tidak bisa dihindari dan bisa terjadi segera.

ASEAN dan Peran Indonesia

Salah satu tugas berat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang dilantik hari ini untuk masa jabatan kedua adalah merevitalisasi peran internasional Indonesia. Dengan modal dukungan politik yang kuat di dalam negeri, SBY berpeluang besar membawa Indonesia berkiprah lebih aktif dalam hubungan internasional.

Rakyat Indonesia dan masyarakat internasional sering mengenang peran negara ini dalam forum internasional pada masa lalu. Terinspirasi cita-cita internasional dalam Pembukaan UUD 1945 dan sebagai strategi geopolitiknya, Indonesia sering menjadi pelopor gerakan internasional, baik di tingkat regional maupun global. Sebagai salah satu negara terluas di Asia dan terbanyak penduduknya, Indonesia merasa ”wajar” untuk menjadi pelopor, termasuk membentuk Gerakan Nonblok dan ASEAN.

Peran dan kiprah internasional Indonesia merosot sejak krisis keuangan Asia tahun 1998 walaupun belakangan ini sempat memelopori terbentuknya Piagam ASEAN dan menjadi tuan rumah Konferensi PBB tentang Perubahan Iklim. Krisis tidak hanya melumpuhkan perekonomian Indonesia, tetapi juga mengakibatkan reformasi politik yang pada gilirannya mendorong pergantian pemerintahan yang cukup cepat.

Selain itu, bencana alam yang silih berganti dan ledakan bom di Bali dan Jakarta oleh para teroris semakin menyita perhatian pemimpin dan masyarakat Indonesia untuk membenahi ”garda belakang” politik luar negeri. Mau tidak mau, keterpurukan ekonomi dan perhatian utama pemerintah yang lebih terserap ke masalah-masalah dalam negeri membatasi kiprah Indonesia di luar negeri.

ASEAN butuh Indonesia

Dalam dua dekade terakhir, lingkungan global dan regional di sekitar Indonesia juga berubah. Sebagai institusi, ASEAN tidak hanya mampu memperbarui relevansi keberadaannya, tetapi juga mulai menjadi organisasi subregional yang diperhitungkan di Asia dan dunia.

ASEAN sukses merangkul kesepuluh negara Asia Tenggara yang berbeda sistem dan nilai-nilai politiknya. ASEAN menjadi motor gerakan regional seperti ASEAN Regional Forum (ARF), ASEAN Plus Three (APT), dan East Asian Summit (EAS). Selain dengan negara-negara besar mitra dialog, ASEAN juga menjalin hubungan antarkawasan, misalnya dengan Uni Eropa dalam Asia Europe Meeting (ASEM) dan negara-negara Amerika Latin (Mercusor).

Namun, ASEAN juga banyak menghadapi masalah internal, seperti lambatnya pengembangan kapasitas kelembagaan ASEAN, terhambatnya manuver ASEAN karena prinsip non-intervensi, tidak adanya ikatan untuk menjalankan kesepakatan, dan tidak adanya mekanisme untuk mentransformasikan kesepakatan dalam kerja sama yang konkret. Masalah kelembagaan ini tidak bisa diatasi sendiri oleh Indonesia karena membutuhkan kerja sama semua anggota ASEAN dalam proses yang panjang. Namun, Indonesia dapat berperan aktif mengatasi dua tantangan lain: pembentukan badan hak asasi manusia (HAM) regional yang diamanatkan dalam Piagam ASEAN dan penyelesaian konflik intra-ASEAN.

Lepas dari masalah-masalah demokratisasi Indonesia dan berbagai kasus pelanggaran HAM di Tanah Air, Indonesia dapat menjadi motor penggerak pembentukan Badan HAM ASEAN karena posisi Indonesia yang relatif lebih baik dari negara-negara ASEAN lainnya dalam kedua isu tersebut. Bila Indonesia mengambil peran yang lebih aktif dalam pembentukan Badan HAM ASEAN ini, idealnya tidak hanya cita-cita Piagam ASEAN yang tercapai, tetapi juga mendorong sistem HAM yang lebih baik di Indonesia. Yang dibutuhkan adalah kemauan politik Presiden SBY untuk bernegosiasi baik dengan para pemimpin ASEAN maupun dengan kelompok-kelompok yang terbiasa melecehkan HAM di dalam negeri.

Konflik perbatasan

Selain itu, sudah waktunya Indonesia menelaah pembentukan badan arbitrase ASEAN karena badan ini sangat relevan dengan kepentingan Indonesia. Selama ini negara-negara ASEAN yang mempunyai konflik perbatasan cenderung mengandalkan penyelesaian lewat Mahkamah Internasional, seperti kasus Sipadan-Ligitan antara Indonesia dan Malaysia, Batu Puteh antara Singapura dan Malaysia, serta konflik Candi Preah Viehar antara Thailand dan Kamboja.

Padahal, ASEAN dibentuk guna mewadahi dialog dan penyelesaian konflik secara damai antaranggotanya. Anggota ASEAN yang selama ini membawa kasus ke Mahkamah Internasional cenderung ingin mencari cara yang ”lebih mudah” dan menghindari konflik tajam dengan negara tetangga. Namun, akibatnya mekanisme penyelesaian konflik tidak terbangun di ASEAN.

Manfaat ASEAN bisa dipertanyakan bila tidak mampu meredam konflik dan mencari solusi damai antaranggotanya. Ini juga menjadi tantangan pembentukan ASEAN Security Community. Konflik-konflik ekonomi akan semakin tajam bila AFTA dijalankan nanti karena yang akan beroperasi bukan hanya harmonisasi kebijakan, tetapi juga hukum-hukum ekonomi yang berbeda antarnegara ASEAN. Karena itu, ASEAN harus segera membangun lembaga arbitrase regional yang selain dapat membantu anggotanya menyelesaikan konflik juga mengisyaratkan meningkatnya kemampuan kelembagaan ASEAN.

Momentum saat ini sangat tepat karena Kamboja sangat mengharapkan peran ASEAN (walau ditentang Thailand) dalam konflik Preah Vihear. Dalam pertemuan menteri luar negeri ASEAN minggu lalu di Singapura, kekhawatiran ASEAN sudah disuarakan oleh PM Lee Hsien Loong dalam pidato pembukaannya. Namun, Indonesia tidak perlu ”langsung terjun” dalam kasus Preah Vihear dan mendesak pembentukan badan HAM regional dalam KTT ASEAN akhir minggu ini di Thailand.

Revitalisasi peran Indonesia melalui ASEAN harus direncanakan secara cermat supaya kebijakan yang kita perjuangkan secara nyata menguntungkan kepentingan Indonesia. Partisipasi Indonesia dalam dua isu di atas perlu direncanakan secara matang dan dikaitkan dengan tujuan-tujuan nyata, misalnya pengamanan wilayah negara supaya tidak diklaim para negara tetangga dan untuk membangun perlindungan HAM Indonesia yang lebih baik.

Departemen Luar Negeri perlu bekerja sama dengan berbagai pihak dalam negeri untuk menyusun skala prioritas. Selain berbagai masalah pembangunan ekonomi dan perlindungan alam, yang paling mendesak saat ini adalah kasus-kasus riil seperti menuntaskan penetapan batas wilayah laut dengan negara tetangga, pencurian sumber daya alam (di laut dan darat), perburuan koruptor di negara tetangga, dan perlindungan TKI.

Masalah-masalah ini menunggu kiprah internasional SBY yang lebih asertif. Revitalisasi peran internasional Indonesia dapat sejalan dengan kepentingan nasional negara ini.

oleh Evi Fitriani Dosen Hubungan Internasional Universitas Indonesia; Sedang Studi di Australian National University.

Kompas, Selasa, 27 Oktober 2009

DIPLOMASI; Walau Masuk G-20, Indonesia Ingat ASEAN

Hua Hin, Kompas – Menteri Luar Negeri RI menyampaikan, Indonesia berdiri dengan dua kaki atau sama-sama menjadikan ASEAN dan G-20 sebagai prioritas. Di dua lembaga itu Indonesia menjadi anggota tetap.
Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri RI Marty Natalegawa ketika ditemui seusai pertemuan para pemimpin ASEAN dengan tiga mitra dialognya (China, Jepang, Korea Selatan), Sabtu (24/10) di Hua Hin, Thailand.
”Pengaruh kita di G-20 ada. Namun, kita tidak akan meninggalkan ASEAN. Indonesia tidak bisa berpengaruh di G-20 kalau tidak berpengaruh di ASEAN. Bahkan, dalam pertemuan kali ini ada apresiasi ASEAN terhadap Indonesia karena mengedepankan ASEAN di G-20. Indonesia secara lugas mengatakan, ketua ASEAN harus secara terus-menerus diundang di G-20,” ungkap Marty.
Konsolidasi
Ditanya mengenai prioritas diplomasi Indonesia dalam lima tahun ke depan, Menlu Marty mengungkapkan, dia masih melakukan konsolidasi. ”Intinya memang dalam bidang diplomasi, semua berjalan terus. Jadi, kita terus melakukan adaptasi sembari mesin diplomasi terus berjalan,” ungkapnya.
”Pesannya adalah perubahan dan kesinambungan. Jadi, ada hal-hal yang berkesinambungan, tetapi ada juga perubahan-perubahan yang akan dilakukan,” kata Marty.
”Dalam beberapa hari ke depan kita akan berkonsolidasi melihat apa-apa yang akan menjadi prioritas dan segera menetapkan program 100 hari kedepan untuk lebih meningkatkan kinerja diplomasi dan politik luar negeri kita,” ungkapnya.
Sementara itu, mantan Menlu Hassan Wirajuda mengatakan bahwa kelemahan domestik berperan melemahkan pamor diplomasi. (OKI)

Senin, 26 Oktober 2009 | 03:47 WIB