LAPORAN UTAMA; Hitung Dulu Baru Membatasi

Anggaran dan volume BBM bersubsidi diperkirakan membengkak tahun ini. Pemerintah akan membatasi pemakaian bensin dan solar bersubsidi. BPK mengingatkan, realisasi harga minyak yang di bawah asumsi APBNP selama ini mengakibatkan subsidi membengkak.

Dari berbagai macam makhluk peminum bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, mobil dan motor menempati peringkat teratas. Selama ini mereka menghabiskan 90% jatah bensin dan solar bersubsidi. Sedangkan konsumen lainnya mesti berbagi sedikit, yakni untuk industri, non-transportasi, dan kebutuhan operasional TNI.

Saat ini jumlah sepeda motor yang berseliweran di jalan sekitar 40 juta. Mereka meminum lebih dari seperempat jatah bensin premium yang disediakan pemerintah. Mobil berbahan bakar bensin premium menghabiskan hampir setengah jatah bensin bersubsidi. Sedangkan untuk kendaraan beroda empat atau lebih yang bermesin diesel kebutuhan solarnya lebih banyak dibandingkan dengan bensin premium.

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2010, alokasi BBM bersubsidi adalah 36,5 juta kiloliter. Alokasi ini lebih rendah 300.000 kiloliter dibandingkan dengan jatah yang ada di APBN 2009. Namun dari pengalaman di tahun-tahun sebelumnya, realisasi penggunaannya selalu lebih besar dari jatah yang disediakan itu.

Pada tahun lalu, misalnya, dari jatah 36,85 juta kiloliter BBM, dalam kenyataannya pemakaiannya membengkak menjadi 37,84 juta kiloliter. Tahun ini diperkirakan akan mengikuti tren-tren sebelumnya. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menghitung, pemakaian bensin premium dan solar bersubsidi pada tahun ini bakal membengkak menjadi 40,5 juta kiloliter.

Kalau perkiraan pembengkaan konsumsi BBM subsidi itu benar-benar terjadi maka subsidi yang disediakan pemerintah di APBN P 2010 juga akan melambung. Alokasi subsidi di APBN P 2010 adalah Rp 89,29 trilyun dan bisa melambung menjadi Rp 100 trilyun. Alokasi subsidi BBM di APBN P itu menggunakan asumsi harga minyak mentah US$ 80 per barel.

Karena itulah untuk mengantisipasi jebol anggaran akibat subdisi yang melambung, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) merancang pembatasan. Ide awal yang bergulir adalah pelarangan sepeda motor memakai bensin premium. Kendaraan roda dua ini diharuskan memakai jenis pertamax atau bensin non-subsidi lainnya.

Perkiraannya tahun ini, sebanyak 40 juta sepeda motor yang beredar di jalanan mengonsumsi 5,76 juta kiloliter bensin premium. Subsidi yang mengucur untuk ini sekitar Rp 13 trilyun. Namun, ide membatasi pemakaian bensin premium buat para bikers itu langsung menuai kecaman. Pemerintah dinilai tidak berpihak kepada rakyat kecil. Akhirnya ide itupun lenyap.

Opsi lain yang kemudian digodok adalah pembatasan pemakaian premium untuk mobil pribadi. Yang menjadi bahan diskusi meliputi tahun perakitan hingga besar kapasitas mesin atau jenis kendaraan. Kementerian ESDM merangkul berbagai pihak, antara lain kepolisian, Kementerian Perhubungan, Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo). Kementerian ESDM juga menerima masukan yang berasal dari semua pihak.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, misalnya, lebih setuju agar semua jenis mobil tanpa kecuali tidak menikmati BBM bersubsidi. Golongan pemilik mobil ini dikategorikan sebagai masyarakat mampu. Toh, ide ini juga belum diakomodasi sepenuhnya oleh pemerintah. Penggodokan belum selesai hingga saat ini. Targetnya, pada September mendatang pemerintah sudah bisa menentukan model pembatasan pemakaian bensin dan solar bersubsidi itu.

Ide pembatasan yang sekarang ini makin berembus kencang adalah pembatasan BBM bersubsidi untuk mobil tahun perakitan 2005 ke atas. Asumsinya, mereka yang memiliki mobil keluaran tahun 2005 dimasukkan sebagai golongan orang mampu. “Itu masih kita rumuskan. Masih terlalu dini kalau kita menyebutkan modus penghematan realisasi pemakaian BBM bersubsidi seperti apa,” katanya kepada Gatra.

Wacana itu, kata Darwin, mengemuka ketika dirinya melakukan pembicaraan dengan Komisi VII DPR. “Sebenarnya diskusinya juga tak hanya pada penghematan BBM bersubsidi, namun lebih luas mengenai asumsi APBNP,” katanya. Selama ini, kata Darwin, pemakaian BBM bersubsidi selalu melebihi bujet. “Ditambah lagi penggunaannya tidak tepat sasaran,” ia menambahkan. Ada golongan yang tidak sepantasnya mendapat subsidi, namun mereka tetap menggunakan bensin dan solar bersubsidi.

Menurut Darwin, sudah selayaknya golongan yang mampu memahami bahwa subsidi itu sebenarnya untuk rakyat yang perlu dibantu. “Dari APBN kita, jumlah subsidi BBM itu hampir Rp 90 trilyun, subsidi listrik antara Rp 50 trilyun-Rp 60 trilyun. Kalau dijumlah, hampir Rp 150 trilyun subsidi untuk energi,” katanya.

Opsi lain untuk membatasi pemakaian BBM bersubsidi adalah Pertamina mengurangi dispenser BBM bersubsidi dan menambah dispenser BBM non-subsidi. Selain itu, dengan pembuatan bensin dengan oktan antara 88 hingga 92, pemanfaatan stiker yang harus dibeli di kepolisian setempat dengan masa berlaku bulanan.

Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Ali Masykur Musa, meminta pemerintah tidak hanya melihat pada volume kuota di APBNP, yakni 36,5 juta kiloliter. “Itu bukan angka keramat yang tidak bisa diutak-atik,” katanya. BPK meminta pemerintah juga melihat besaran anggaran subsidi dan menghitungnya dengan realitas harga minyak dunia.

Harga minyak dunia sejauh ini berada di kisaran US$ 73 per barel, atau jauh lebih rendah dari asumsi APBNP yang US$ 80 per barel. Sehingga, kuota BBM subsidi 36,5 juta kiloliter tidak sama lagi dengan anggaran subsidi yang Rp 89,29 trilyun. Karena itulah besar anggaran subsidi yang disediakan diperkirakan masih cukup meskipun ada kenaikan volume pemakaian.

Ali Masykur mengingatkan bahwa pembatasan volume BBM bersubsidi akan membuat laju pertumbuhan ekonomi terganggu. “Sebab, BBM adalah engine of growth yang mempunyai efek berantai untuk perekonomian nasional,” katanya.

Irwan Andri Atmanto, Birny Birdieni, dan Bernadetta Febriana

---

Payung Antisipasi Pembengkaan Subsidi
Hingga 15 Juni 2010, anggaran subsidi BBM yang terserap mencapai Rp 22,7 trilyun. Ini setara dengan 25,5% dari anggaran subsidi BBM di APBNP 2010. Pada periode yang sama pada tahun lalu, subsidi yang mengucur sebesar Rp 5,8 trilyun.

Bila menilik persentase penyerapan subsidi hingga 5,5 bulan pertama tahun ini, maka kekhawatiran pembengkaan subsidi sebenarnya jauh panggang dari api. Toh, antisipasi persiapan mesti dilakukan sejak dini apabila pembengkaan benar-benar terjadi. Kementerian Keuangan sudah menyiapkan “payung” untuk mengantisipasi kemungkinan itu.

Anggaran untuk tambahan subsidi BBM akan diambilkan dari cadangan subsidi energi, karena masih ada ruang dari kompensasi turunnya harga minyak dunia. “Harga yang ditetapkan pemerintah adalah US$ 80 per barel, namun realisasinya US$ 72 per barel dan US$ 73 per barel. Itu membuat ruang untuk itu masih ada,” kata Menteri Keuangan Agus Martowardojo.

GATRA 38 / XVI 11 Agu 2010

LAPORAN UTAMA; Mafia BBM Mainkan Subsidi

Jutaan kiloliter BBM bersubsidi dijarah mafia BBM. BPK menengarai adanya mismanajemen dalam penyaluran BBM bersubsidi oleh Pertamina. Selama delapan tahun kerugian negara bisa mencapai Rp 18,3 trilyun. Oknum Pertamina terlibat?

Kapal tongkang bahan bakar milik Pertamina itu mengambang di perairan wilayah Dermaga 107 Terminal Penumpang Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Senin lalu. Sejumlah bendera Merah Putih ukuran kecil tampak berkibar di atas kapal, ditiup angin laut yang berembus kencang. Di atas kapal tanpa mesin itu, sejumlah orang terlihat berdiri, seperti tengah menyiapkan sesuatu.

Sebuah kapal tug boat bernama Samugara lalu mendorong kapal tongkang itu merapat ke Kapal Motor (KM) Marisa Nusantara yang sedang membuang sauh di tepi dermaga. Orang di atas tongkang, yang merupakan petugas Pertamina, kemudian menarik beberapa selang panjang berwarna hitam dan memasukkannya ke lubang di lambung kanan bawah Marisa. Dari bunker di bawah lantai tongkang, BBM dipompa naik kemudian disalurkan ke Marisa Nusantara.

Secara kasatmata, aktivitas pengisian bahan bakar seperti itu lazim dijumpai di Pelabuhan Tanjung Priok. Di sebuah dermaga lain, Gatra juga menyaksikan aktivitas KM Meratus Tangguh 1 yang tengah mengisi BBM. Tapi, di balik aktivitas rutin itu, ada hal janggal yang ditemukan Gatra. Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada 2009, KM Marisa Nusantara seharusnya masuk dalam daftar hitam PT Pertamina.

Kapal penumpang yang diageni PT Prima Vista itu sempat dikenai sanksi setelah ketahuan memanipulasi data penerimaan BBM subsidi pada 2008. “Ini bukti jika Pertamina kurang tegas,” kata seorang petugas yang tak ingin disebut namanya. Dari data audit BPK yang didapat Gatra, KM Marisa Nusantara pernah secara sengaja memanipulasi dokumen log book kapal, agar BBM subsidi yang didapat lebih besar dari kuota yang dimiliki.

Saat itu, setidaknya 218.843 liter BBM bersubsidi senilai Rp 1,2 milyar berhasil disedot KM Marisa Nusantara. Toh, kelakuan Marisa Nusantara bukan aksi satu-satunya perilaku nakal para penyalur dan pengguna BBM subsidi di pelabuhan Tanjung Priok dan beberapa pelabuhan besar lainnya. “Kami bahkan menduga mereka telah melakukannya berulang kali,” kata Bambang Widjajanto, tenaga ahli BPK bidang pengembangan pemeriksaan migas.

Dokumen audit BPK memperlihatkan sejumlah pelabuhan rawan aksi bromocorah BBM subsidi. Selain Tanjung Priok, aksi itu juga terjadi di Pelabuhan Belawan Sumatera Utara, Pelabuhan Benoa Bali, Pelabuhan Makassar Sulawesi Selatan, hingga Pelabuhan Jayapura di Papua. Para pelaku, menurut Bambang, menggunakan berbagai modus untuk menilap BBM subsidi. Dari mulai penggelapan, manipulasi dokumen, penggunaan dokumen palsu, hingga mendirikan perusahaan fiktif untuk memperoleh BBM subsidi. Diperkirakan, BBM subsidi yang selisih jualnya cukup besar dibandingkan dengan BBM non-subsidi itu dijual kembali kepada pihak ketiga atau kalangan industri yang tak berhak.

Anggota BPK Ali Masykur Musa mengatakan, audit BPK yang dilakukan pada 2001 hingga 2008 berhasil mengoreksi besaran subsidi BBM yang diajukan Pertamina sebesar Rp 18,3 trilyun. Koreksi atas pengajuan subsidi oleh perusahaan pelat merah itu, menurut BPK, berpotensi merugikan negara. “Banyak laporan Pertamina yang tidak akurat,” Ali Masykur Musa menegaskan.

Nilai koreksi BPK itu, menurut mantan anggota DPR dari Fraksi PKB ini, jauh lebih besar dibandingkan dengan proyeksi penghematan yang ditargetkan pemerintah dalam program pengendalian konsumsi BBM bersubsidi, September mendatang. Pemerintah menargetkan dapat menghemat BBM subsidi sebesar 2,3 juta kiloliter. Karena itu, Ali Masykur meminta pemerintah memperbaiki kinerja pengawasan di Pertamina, untuk mengurangi bocornya BBM subsidi sebelum menjalankan program pembatasan BBM bersubsidi.

Pendapat itu sejalan dengan pandangan anggota Komisi VII DPR, Satya W. Yudha. Menurut kader Partai Golkar ini, wacana pembatasan BBM bersubsidi justru akan meningkatkan penyelewengan BBM bersubsidi nantinya. Apalagi, menurut Satya, “Indonesia telah gagal dalam pendistribusian BBM subsidi.”

***

Mekanisme distribusi BBM subsidi memang bermasalah. Pada tahun 2008 saja, BBM bersubsidi yang diduga diselewengkan mencapai 47,1 juta liter. Angka itu, menurut Bambang Widjajanto, didapat dari temuan BPK atas penyaluran BBM subsidi di beberapa daerah. Selain salah sasaran, kebanyakan penyaluran BBM subsidi dimanipulasi oleh pihak-pihak yang diduga sebagai bagian dari mafia BBM. Mafia BBM subsidi ini juga diduga melibatkan oknum pegawai Pertamina.

Menurut Bambang, sektor angkutan laut menjadi kontributor terbesar dalam penyelewengan BBM subsidi, yaitu mencapai 25,4 juta liter. Angka sebesar itu terdiri atas kelebihan penyaluran BBM subsidi bagi kapal ikan, pasokan BBM subsidi bagi kapal yang ke luar negeri, hingga pemalsuan dokumen. “Ada pula data kapal yang sedang rusak atau docking tapi tetap menerima pasokan BBM,” kata Bambang. Namun kasus yang cukup menyita perhatian BPK, menurut Bambang, menyangkut penyaluran BBM subsidi di Pelabuhan Tanjung Priok.

Dalam kasus itu, Pertamina dan negara diperkirakan mengalami kerugian hingga 2,7 juta liter BBM. Kerugian itu berasal dari manipulasi data dan rekayasa kapal oleh sejumlah perusahaan fiktif. Dokumen atas nama kapal MV Sanhai 19, KM Radar Samudera V, KM Winnari 108, KM Sanhai 8, KM Layang Samudra, KM Tirtana CT, dan KM Niaga Banda CT 7, setelah diperiksa BPK, penuh rekayasa dan fiktif.

Anehnya, perusahaan dan nama kapal yang ditemukan BPK itu sudah terjerat kasus sama pada 2007. Sehingga muncul dugaan perbuatan tercela itu melibatkan orang dalam Pertamina. Bahkan, kerugian yang diderita pemerintah dan Pertamina mencapai lebih dari 6,2 juta liter. “Kami sudah melaporkan ke Mabes Polri dan sudah mendapat konfirmasi (dari Kabareskrim), bahwa kasusnya sudah masuk tahap penyidikan,” kata Bambang.

Pihak pengelola pelabuhan mengaku tak tahu-menahu mengenai tujuh kapal tersebut. Menurut Hambar Wiyadi, Asisten Manajer Pelayanan Pelanggan dan Humas PT Pelindo II Cabang Tanjung Priok, dari data yang dimilikinya, tujuh kapal tersebut tak pernah sandar atau terdaftar di Tanjung Priok. Begitu pula nama-nama perusahaan pemilik kapal, “Juga tak ada datanya di kami,” Hambar menerangkan kepada Haris Firdaus dari Gatra.

Menurut Hambar, tidak setiap perusahaan pemilik kapal mendaftarkan kapalnya atas nama perusahaan itu sendiri. Bisa saja, ia memakai agen untuk mendaftarkan kapal. Namun, kalaupun itu yang terjadi, nama kapal tetap saja akan tercatat di data pengelola pelabuhan. “Kalau dia pakai agen pun, kapalnya tetap tercatat, kan. Tapi ini kan tidak ada nama kapalnya. Nama perusahaannya juga tidak ada,” ujarnya.

PT Pelindo tak ikut-ikutan dalam proses penyaluran BBM. Seluruh proses pengisian bahan bakar kapal menjadi tanggung jawab Pertamina. Perusahaan yang dulunya berlambang kuda laut itu mempunyai bungker stok BBM di sekitar Pelabuhan Tanjung Priok. Kapal yang akan mengisi bahan bakar nantinya akan dilayani oleh kapal tongkang Pertamina yang mengambil stok dari bungker di darat. “Itu (penyaluran) antara Pertamina dan pengelola kapal,” ujarnya.

Instalasi bungker Pertamina di Tanjung Priok menolak bertemu Gatra ketika dimintai klarifikasinya. Data temuan BPK yang disodorkan Andya Dhyaksa dari Gatra, oleh Kepala Penimbunan dan Penyaluran BBM Instalasi Jakarta Group (IJG) Tanjung Priok, Khoris Pattinaya, diminta untuk dikonfirmasi ke Unit Pemasaran III Pertamina, yang membawahkan wilayah Tanjung Priok. “Pak Khoris tidak bisa ditemui. Sebab IJG ini ada di bawah daerah pemasaran Pertamina yang berada di Jalan Kramat (UPMS III). Jadi, kalau mau meminta keterangan, ya di sana aja,” ujar Hidayatulloh, petugas keamanan yang ditugaskan menemui Gatra.

Hal yang sama juga terjadi di UPMS III Pertamina, di Jalan Kramat Raya Nomor 59. Meski waktu baru menunjukan pukul empat sore, seorang petugas keamanan bernama Tri Hari Pambudi mengatakan, para pejabat yang berewenang tak ada di tempat. “Kalau mau datang sebelum jam tiga sore, Mas. Sebab sudah tidak ada orang kalau jam segini,” Tri Hari menjelaskan.

Pihak Pertamina yang diwakili Direktur Pemasaran dan Niaga, Djaelani Sutomo, membantah jika pihaknya alpa dalam penyaluran BBM subsidi. Khusus di pelabuhan, menurut Djaelani, pihak yang berkepentingan sangat banyak. Begitu pula syarat-syaratnya. Seperti instansi pelabuhan, kategori kapal asing atau bukan, volume, surat izin berlayar, serta surat trayek. Ini melibatkan wewenang di luar Pertamina. “Artinya banyak pernik-pernik yang harus dipenuhi perusahaan pelayaran,” kata Djaelani Sutomo. Begitu pula menyangkut sanksi, Pertamina menolak jika dikatakan lemah. Menurut Djaelani, sanksi akan diberikan bila memang terbukti industri meraup BBM bersubsidi.

Hendri Firzani, Sandika Prihatnala, dan Birny Birdieni

---

Dilema Non-subsidi KAI
Data audit BPK cukup mencengangkan. Tak hanya pihak swasta, PT Kereta Api Indonesia (KAI Regional Palembang rupanya ikut terkena getah sanksi dari BPK. Pasalnya, perusahaan pelat merah ini ikut menikmati BBM subsidi sebanyak 20,6 juta liter. Padahal menurut aturan, penggunaan BBM untuk kereta yang bukan angkutan umum tidak diperkenankan.

BBM subsidi sebanyak itu, menurut PT KAI, digunakan untuk menggerakkan 48 unit lokomotif pembawa batu bara milik PT Bukit Asam, Palembang. Wakil Presiden Corporate Communication PT KAI, Sugeng Priyono, yang dikonfirmasi mengenai penggunaan BBM non-subsidi di Sumatera Selatan, mengatakan bahwa itu mungkin terjadi. “Tapi saya jamin, hal itu tidak terjadi untuk kereta angkutan di Pulau Jawa,” katanya.

Kereta barang di Pulau Jawa, kata Sugeng, tetap menggunakan BBM non-subsidi. Sugeng menambahkan, soal BBM non-subsidi ini sebenarnya juga salah satu keprihatinan di kalangan manajemen KAI. Isu utamanya adalah ketika kereta barang harus membeli BBM non-subsidi, namun faktanya angkutan barang jalan raya ternyata masih banyak yang menikmati BBM bersubsidi. “Sekarang tronton-tronton itu pakai BBM yang jenis mana, saya tanya,” katanya.

Sugeng berharap agar kereta api diperbolehkan menggunakan BBM bersubsidi. Sebab, itu akan memperkuat daya saing PT KAI dan akan membuat masyarakat lebih memilih kereta api dibandingkan dengan angkutan jalan raya. “Itu bisa positif, mengurangi beban jalan raya yang sudah terlalu penuh,” katanya.

Hendri Firzani dan Basfin Siregar

---

Audit BPK atas Subsidi BBM Pertamina *dalam milyar Tahun Jumlah subsidi yang diajukan Pertamina Koreksi dan temuan BPK Selisih 2006 Rp 60.672  Rp 59.502 Rp 1.169 2007 Rp 82,876 Rp 76.272 Rp 6.603 2008 Rp 134.377 Rp 134.201 Rp 176

GATRA 38 / XVI 11 Agu 2010

SURVEI EKONOMI; Perekonomian Amerika Serikat Masih Lemah

Jumat, 30 Juli 2010 | 03:54 WIB

WASHINGTON, KAMIS – Pemulihan ekonomi Amerika Serikat masih akan tetap berjalan dengan lamban hingga tahun depan. Para konsumen masih menunda belanja mereka dan perusahaan masih belum mau menerima pekerja baru.

Demikian kesimpulan yang didapatkan dari survei Associated Press mengenai perekonomian dan diumumkan di Washington, Kamis (29/7). Survei ekonomi AP terbaru ini memperlihatkan bahwa optimisme semakin memudar pada tiga bulan terakhir.

Mereka yang menjadi responden memperkirakan akan terjadi pertumbuhan yang lebih lambat dan tingkat pengangguran yang lebih tinggi dibandingkan dengan perkiraan sebelumnya. Para ekonom juga memperkirakan bank sentral AS, Federal Reserve, akan terus memberlakukan tingkat suku bunga mendekati nol persen setidaknya hingga musim semi mendatang.

Sebagian besar dari 42 ekonom yang disurvei mengatakan bahwa ekonomi masih berada pada jalurnya yang benar. Hal ini meningkatkan harapan bahwa perekonomian akan terhindar dari resesi ganda.

Responden dari survei ini terdiri atas kalangan pengusaha swasta, eksekutif perusahaan, serta ekonom dari sejumlah universitas.

Menurut perkiraan mereka, pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat akan melemah hingga tahun depan menjadi kurang dari 3 persen. Dari bulan Januari hingga Mei tahun ini, perekonomian tumbuh sekitar 3,5 persen.

Sementara tingkat pengangguran tidak akan lebih rendah jika dibandingkan dengan akhir tahun lalu.

Pada saat ini tingkat pengangguran sebesar 9,5 persen. Sebagian besar memperkirakan tingkat pengangguran akan tetap tinggi hingga tahun 2015 mendatang sebelum kembali normal lagi ke kisaran lima persen.

(AP/joe)