Setahun Pemerintah Tersandera

Satu tahun pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono- Boediono ramai disambut berbagai aksi demonstrasi kekecewaan, tetapi sepi apresiasi dari rakyat.

Meskipun SBY telah menyampaikan berbagai capaian pemerintah dalam satu tahun ini, agak sulit untuk memberikan apresiasi positif atas kinerja pemerintah di tengah banyaknya tumpukan persoalan.

Menjelang satu tahun pemerintahan, rakyat justru ”dihadiahi” kenaikan harga kebutuhan pokok dan tarif dasar listrik. Rumah-rumah penduduk ”dikirimi teror” ledakan tabung gas. Selain itu, persoalan kemiskinan, pengangguran, dan korupsi yang seharusnya mendesak dibereskan justru masih menjadi tumpukan problem bangsa yang tidak kunjung membaik.

Di bidang hukum dan pemberantasan korupsi, beberapa kasus yang mendapatkan perhatian publik, seperti kasus Bank Century, rekening ”gendut” pejabat kepolisian, kriminalisasi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, dan penganiayaan aktivis antikorupsi Indonesia Corruption Watch, mengambang hingga saat ini. Padahal, SBY menegaskan akan memimpin langsung pemberantasan korupsi di negeri ini. Pemberantasan korupsi terkesan masih sebatas retorika.

Wajar jika tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan SBY-Boediono hari-hari ini kian menurun. Indikator menurunnya apresiasi publik terhadap kinerja pemerintah terlihat dari berbagai hasil survei beberapa lembaga survei belakangan ini.

Empat sumbatan

Situasi seperti ini tentu memunculkan pertanyaan penting: mengapa kinerja pemerintah masih kurang efektif dan terkesan tersumbat kinerjanya, lalu bagaimana upaya jalan keluarnya?

Salah satu indikasi penyebab utama rendahnya kinerja dan kurang efektifnya pemerintahan karena selama ini pemerintah tersandera secara politik.

Empat sumbatan

Paling tidak, ada empat sumbatan politik yang berpotensi menyandera jalannya pemerintahan secara bervariasi. Pertama, pemerintah tersandera politik pencitraan berbasis retorika yang menjadi andalan utama SBY dalam memimpin pemerintahan.

Kedua, tersandera politik akomodatif yang melahirkan koalisi kebesaran yang dijalankan SBY dalam membangun legitimasi politik. Ketiga, tersandera politik kompromi yang melahirkan kabinet kompromi partai-partai. Keempat, tersandera politik transaksional (barter politik) yang menjadi basis relasi partai-partai mitra koalisi. Keempat sumbatan ini semuanya bersumber dari personalitas SBY.

Kungkungan politik pencitraan berbasis verbal (pidato) menyebabkan SBY seolah masih menjadi kandidat presiden di musim pemilu, dan belum menjadi presiden sesungguhnya yang berkuasa dan memerintah. Kekuatan presiden hanya sebatas imbauan dan anjuran, dan kerap tak menjadi realitas.

Presiden seolah masih sibuk membangun persepsi publik tentang citra pemerintah. Pandangan bahwa persepsi politik jauh lebih penting dan menentukan ketimbang realitas sesungguhnya—yang seharusnya dijadikan paradigma dalam kampanye pemenangan pemilu—masih dijadikan paradigma SBY dalam memimpin pemerintahan. Hal inilah yang menyebabkan jalannya pemerintahan seolah tersandera politik pencitraan.

Politik akomodatif yang sangat mementingkan keseimbangan dan harmoni politik menyebabkan SBY cenderung merangkul dan memuaskan semua kalangan dengan keinginan mengakomodasi semua partai di pemerintaha   n. Politik akomodatif SBY ini cenderung tidak menghendaki ”oposisi” dan membutuhkan pengaman (sekuritas) politik yang berlebihan dengan membangun koalisi sebesar-besarnya.

Pilihan memperluas koalisi dengan merangkul Partai Golkar pada awal pemerintahan—bahkan sebenarnya PDI-Perjuangan juga ditawari—untuk bergabung dalam koalisi setidaknya memperkuat itu. Implikasinya postur koalisi menjadi kebesaran (oversized coalition) dengan menguasai 75 persen kursi di parlemen. Koalisi kebesaran dengan persilangan kepentingan yang luas seperti inilah yang menyebabkan pemerintah tersandera kepentingan partai-partai.

Politik kompromi yang melahirkan ”kabinet kompromi partai” juga menyandera jalannya pemerintahan selama ini. Logika politik dengan mengedepankan kompromi dengan melibatkan para petinggi partai-partai ke dalam kabinet memang memiliki korelasi secara mutualistik. Partai-partai mendapat keuntungan akses kekuasaan beserta keuntungan ekonomi-politik.

Sementara, SBY memperoleh penguatan dukungan untuk memenuhi kebutuhan sekuritas politik dalam berhadapan dengan parlemen. Namun, konsekuensi melibatkan para petinggi partai dalam kabinet akan melahirkan loyalitas ganda (split loyalty). Di satu sisi loyalitas pada presiden, di sisi lain tetap loyal kepada partai asal. Pada situasi seperti inilah kinerja kabinet tersandera dualisme loyalitas menteri dan agenda politik partai-partai koalisi di dalam kabinet.

Pemerintah juga tersandera ”koalisi transaksional” yang berbasis barter politik. Tarik ulur sikap politik Golkar terhadap kasus Bank Century, pergantian Menteri Keuangan Sri Mulyani, serta pembentukan Sekretariat Gabungan (Setgab) Koalisi menjadi salah satu contoh paling gamblang tentang tersanderanya pemerintahan akibat politik transaksional dan barter politik.

Belakangan, keberadaan setgab koalisi terbukti justru jadi blunder politik bagi SBY karena kerap mengintervensi (merecoki) pemerintah dengan menjadikan setgab sebagai alat bagi partai-partai mitra koalisi—terutama Partai Golkar—untuk bernegosiasi dengan Presiden. Di titik inilah pemerintah semakin tersandera pola relasi politik transaksional.

Empat solusi

Setidaknya ada empat solusi yang perlu ditempuh untuk melepas empat sumbatan politik itu agar pemerintah tidak tersandera. Pertama, SBY harus segera meninggalkan politik pencitraan berbasis retorika verbal dan mulai beralih mengandalkan politik pencitraan berbasis kinerja dan kerja keras yang lebih tulus dan sungguh-sungguh. Kedua, reorientasi koalisi, dari pendekatan kuantitas (jumlah partai koalisi) ke kualitas (soliditas koalisi). Konsekuensinya, diperlukan perampingan koalisi melalui evaluasi terhadap partai mitra koalisi. Partai yang rendah komitmennya layak dikeluarkan dari koalisi.

Ketiga, perampingan koalisi harus disertai upaya penguatan soliditas dan komitmen melalui revisi kontrak koalisi. Masalahnya, kontrak koalisi selama ini masih terlalu normatif dan umum, menyebabkan partai-partai anggota koalisi memiliki tafsir berbeda. Karena itu, perlu revisi kontrak koalisi yang lebih jelas, konkret, rinci, dan disertai sanksi. Keempat, diperlukan reshuffle kabinet berbasis evaluasi kinerja. Menteri yang berkinerja buruk perlu diganti.

Jika SBY tidak responsif dan tidak segera berubah haluan—dengan meninggalkan politik pencitraan berbasis retorika, mengurangi politik akomodatif dan politik kompromi, serta meninggalkan politik transaksional— maka hampir dipastikan empat tahun mendatang pemerintahan tetap tersandera. Akhirnya, semua berpulang kepada SBY. Apakah evaluasi setahun pemerintahan akan menjadi momentum untuk keluar dari ”problematik pemerintah yang tersandera” atau sebaliknya justru semakin memperkuat ”gurita politik penyandera pemerintah”?

HANTA YUDA AR Analis Politik The Indonesian Institute

EVALUASI PEMERINTAHAN; Menepis Penilaian Minor Masa Satu Tahun

Sikap kritis publik yang cenderung minor terhadap kinerja presiden sepanjang satu tahun usia pemerintahan pada periode kedua ini tampaknya sudah menjadi gejala umum. Lantaran terjadi pada setiap era kepemimpinan presiden, hal itu seakan menjadi “momok” bagi presiden di negeri ini.

Kondisi semacam itu tecermin dalam berbagai kajian opini publik terhadap setahun usia pemerintahan, baik pada era Presiden Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, maupun Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam batas-batas tertentu, corak penilaian publik kepada ketiganya memiliki kemiripan.

Di satu sisi, pada saat ketiga presiden itu memulai era pemerintahan, tampak benar bahwa ekspektasi publik terhadap tiap-tiap presiden tersebut sangat tinggi. Dalam pemerintahan tiga presiden tersebut, lebih dari dua pertiga bagian responden jajak pendapat Kompas mengungkapkan keyakinan mereka bahwa tiap-tiap presiden memiliki kemampuan dalam mengatasi berbagai persoalan bangsa.

Namun, di sisi lain, seiring dengan berjalannya waktu, dari fakta opini publik tampak kecenderungan terjadi penurunan, baik dari aspek ekspektasi maupun apresiasi terhadap kinerja. Saat ini, misalnya, terhadap satu tahun pemerintahan Presiden Yudhoyono, rata-rata tingkat apresiasi publik sebesar 34,6 persen saja, padahal saat tiga bulan usia pemerintahan tingkat apresiasi masih bertengger di angka 48,2 persen.

Jika ditelusuri, derajat penurunan tersebut memang berbeda-beda pada setiap era kepemimpinan. Apresiasi publik terhadap periode kedua kepemimpinan Yudhoyono, misalnya, relatif lebih landai dibandingkan dengan era pertama kepemimpinannya. Meskipun demikian, apresiasi yang diraih saat ini tergolong relatif masih lebih tinggi ketimbang yang diraih oleh kedua presiden pendahulunya (lihat tabel).

Meningkatnya ekspresi ketidakpuasan publik yang diiringi menurunnya tingkat keyakinan terhadap kinerja presiden menjadi fakta yang tidak hanya terjadi di Indonesia.

Di belahan negara lain yang sangat sadar dengan kekuatan opini publik, kecenderungan semacam itu juga kerap terjadi. Di Amerika Serikat, misalnya, dalam satu tahun jalannya usia pemerintahan Presiden AS lebih banyak disambut oleh hasil survei yang cenderung menegasikan kinerja presiden.

Berdasarkan survei opini publik Gallup terhadap 12 presiden yang pernah berkuasa semenjak tahun 1945 hingga saat ini, terbukti hanya segelintir yang mampu terbebaskan dari momok satu tahun penilaian publik. Truman (1945-1953), Johnson (1963-1969), Ford (1974-1977), Carter (1977-1981), Reagan (1981-1989), Clinton (1993-2001) periode pertama, bahkan sosok populer Obama (2009-saat ini) merupakan presiden yang menjadi ?korban? penilaian satu tahun pemerintahannya.

Hanya Kennedy (1961-1963) dan Bush (1989-1993) yang mampu mendapatkan apresiasi positif lebih tinggi dibandingkan dengan pada saat pengangkatannya. Sementara Eisenhower (1953-1961) dan Nixon (1969-1974) menjadi sosok Presiden AS yang mampu menjaga apresiasi publik tetap stabil saat setahun berkuasa.

Kalkulasi psikologis

Penurunan apresiasi publik dalam kurun waktu setahun penilaian pemerintahan memunculkan pertanyaan, mengapa tren penurunan lebih kerap terjadi? Apakah penurunan tersebut identik dengan ketidakberhasilan presiden dalam pengelolaan pemerintahan?

Sejauh ini belum tampak satu kesimpulan dominan yang diterima secara luas dalam pemetaan kausalitas antara derajat keberhasilan kinerja kepresidenan dan tinggi-rendahnya apresiasi publik. Tidak mengherankan jika di satu sisi klaim keberhasilan kinerja dinyatakan, tetapi di sisi lain justru ekspresi ketidakpuasan yang disuarakan publik.

Bisa jadi, pola hubungan semacam ini, saat kinerja kepresidenan sebagai penyebab besar-kecilnya penilaian publik, terjadi secara tidak langsung lantaran diperantarai oleh faktor lain yang berpengaruh. Mereka yang meyakini adanya pengaruh pemberitaan media massa terhadap pola penyikapan publik, misalnya, meyakini pula bahwa pemberitaan media menjadi penentu apresiasi publik.

Berbagai kajian tentang formasi pembentukan suatu opini (persepsi) individu mengakomodasikan adanya peran faktor eksternal, yaitu keberadaan media massa, keluarga, dan lingkungan sosial lainnya. Tidak terhindarkan pula faktor internal individu pun selalu hadir dalam formasi tersebut.

Kedua faktor tersebut dengan kadar muatan rasional atau emosional yang dikandungnya akan selalu berebut peran menjadi penentu dominan terwujudnya persepsi. Kalkulasi psikologis yang melibatkan sisi rasional dan emosional individu itu sejatinya berlangsung terus-menerus dan dinamis dalam merespons setiap kondisi.

Manifestasi kalkulasi psikologis sebagian besar individu dalam merespons setahun usia pemerintahan yang cenderung turun dapat pula dipahami, yaitu tatkala apa yang diekspektasikan belum juga terealisasikan. Dari fakta yang terungkap dalam setiap pengumpulan opini publik terhadap sosok kepemimpinan presiden di negeri ini, terasa benar bahwa sedemikian tinggi ekspektasi yang dilambungkan. Saat kurun waktu setahun tiba, ketika harapan belum juga terwujud, dengan sendirinya ketidakpuasan yang terekspresikan.

Mencermati loyalitas

Pada beragam kasus, peningkatan ketidakpuasan dengan berjalannya waktu mampu mengikis sisi emosional-loyalitas. Mencermati beragam hasil pengumpulan opini publik, tidak samar terlihat hubungan antara latar belakang pilihan partai ataupun presiden dan harapan terhadap presiden yang menjadi pilihannya.

Mereka yang memilih Partai Demokrat dan Yudhoyono, misalnya, cenderung melambungkan harapan dan apresiasi yang lebih besar terhadap kinerja presiden. Kecenderungan semacam ini juga konsisten terjadi pada presiden-presiden sebelumnya. Dalam kasus pemilih di AS, kadar loyalitas yang tinggi ditunjukkan pula oleh pemilih Partai Demokrat atau Partai Republik terhadap kinerja Presiden AS. Hanya, persoalannya, sampai berapa lama loyalitas semacam itu terpertahankan?

Pencermatan terhadap rangkaian survei opini publik pada era pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri mengisahkan bagaimana loyalitas terempas akibat tak terjawabnya ekspektasi publik yang sangat tinggi kepada keduanya. Presiden Obama pun kini dalam posisi cukup problematik tatkala penilaian publik terhadap kinerjanya menurun terus. Apabila semula ia mampu memikat 67 persen responden, kini tersisa 47 persen saja. Lebih mengkhawatirkan saat loyalitas pemilih Partai Demokrat mulai menunjukkan penurunan kendati tidak sedrastis pemilih Partai Republik.

Presiden Clinton, dalam kurun waktu delapan tahun kepemimpinannya, bisa jadi merupakan contoh menarik bagaimana opini publik cukup bersahabat dengannya. Sekalipun sempat digempur berbagai persoalan, termasuk masalah moral perselingkuhan, ia menjadi Presiden AS yang mampu secara konsisten membalikkan opini yang cenderung menurun menjadi apresiasi positif.

Lain lagi pengalaman George W Bush Jr (2001-2009). Ia memang sempat terseok pada bulan-bulan awal kepemimpinannya. Namun, kasus 11 September 2001 sempat mendongkraknya menjadi sosok pemimpin dengan dukungan 90 persen publik. Proporsi terbesar dalam sejarah pengumpulan opini publik AS!

Memang, setahun penilaian kinerja periode pertama pemerintahan Clinton, apresiasi publik merosot. Namun, ia mampu membalikkan situasi. Saat mengakhiri pemerintahannya, apresiasi positif publik lebih besar. Kepiawaian dalam membalikkan kondisi semacam itu pula yang sempat terjadi pada periode pertama pemerintahan Presiden Yudhoyono.

Tidak heran jika fenomena semacam itu pula yang akan menjadi modal kuat dalam memperpanjang era kekuasaannya, sebuah pelajaran dalam mengelola sisa waktu periode kedua pemerintahan.

Oleh Bestian Nainggolan, Litbang Kompas