RSS

AHMADIYAH BUKAN AGAMA ISLAM DAN TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP AHMADI

06 Sep

A. PENGANTAR Belakangan ini umat Islam (MUI) dan pemerintah disibukkan dengan masalah Ahmadiyah karena dianggap terus-menerus melakukan penyesatan umat Islam dan penistaan agama Islam haq (dari fatwa MUI). Sementara Ahmadiayah tentu merasa kaget mendengar anggapan itu, karena Ahmadiyah sendiri selama ini tentu menganggap dirinya sebagai penganut agama Islam haq yang taat dan baik.

Selisih pendapat itu praktis telah menimbulkan konflik antara umat Islam haq atau Islam arus utama dalam istilah pemerintah untuk sebutan pembeda antara agama Islam haq ajaran Nabi besar Muhammad SAW dengan ajaran Ahmadiyah sebagai Islam plagiat, ajaran Mirza Ghulam Ahmad. Susbtansi perbedaan itu masih menjadi tema perdebatan tajam yang belum berhenti hingga saat ini.

Walaupun pemerintah telah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2008; Nomor Kep-033/A/JA/6/2008; dan Nomor 199 tahun 2008 Tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota, dan Atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat, namun tampaknya belum bisa menuntaskan masalah Agama Islam haq dengan Ahmadiyah. Fokus observasi ini selain ingin melihat tingkat kepatutan Ahmadiyah terhadap SKB, juga ingin mengetahui secara pasti apakah Ahmadiyah itu Islam atau bukan? Jika Ahmadiyah Islam, mengapa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan Fatwa bahwa Ahmadiyah itu sesat dan menyesatkan? Sebaliknya jika Ahmadiyah bukan Islam, mengapa Ahmadiayah masih diperbolehkan menggunakan nama agama Islam, Alquran, Masjid dan naik Haji di tanah suci Mekkah pada hal semua itu adalah perangkat-perangkat ajaran Islam. Mestinya MUI dan Pemerintah Indonesia melarang Ahmadiyah menggunakan Islam, Alquran, Masjid dan naik Haji di tanah suci Mekkah. Tulisan ini ingin mendalami masalah-masalah itu agar masalah agama Islam haq dengan Ahmadiyah bisa dituntaskan agar tidak terus-menerus terjadi konflik laten dan terbuka yang berkepanjangan dengan hebat dan meluas di masyarakat Indonesia. B. HASIL OBSERVASI 1. Studi Literatur. Perdefenisi, agama Islam adalah agama Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, untuk diteruskan kepada seluruh umat manusia, yang mengandung ketentuan-ketentuan keimanan (aqidah), dan ketentuan-ketentuan ibadah dan mu’amalah (syari’ah), yang menentukan proses berpikir, merasa dan berbuat dan proses terbentuknya kata hati. Berdasarkan defenisi itu, agama Islam mengandung 3 (tiga) unsur substantif yakni iman, Islam dan ihsan.

a. Iman, lazim disebut Rukun Iman yaitu beriman kepada Allah; beriman kepada Malaikat-Nya; beriman kepada Kitab-Nya; beriman kepada Rasul-Nya; beriman kepada hari akhir; dan beriman kepada Qadha dan Qadar.

b. Rukun Islam, meliputi syahadatain; shalat; zakat; puasa; dan haji.

c. Ihsan: berakhlak shalih, pendekatan (mikro) yang melaksanakan ibadat kepada Allah dan bermua’amalah dengan sesama makhluk dengan penuh keikhlasan seakan-akan disaksikan oleh Allah, meskipun dia tidak melihat Allah .

Untuk memastikan apakah Ahmadiyah itu agama Islam dan taat/patuh kepada ajaran agama Islam, Ahmadiyah harus dianalisis dengan menggunakan pisau analisis syahadatain dan rukun Islam dan rukun iman tesrebut di atas. Jika Ahmadiyah dapat memenuhi persyaratan analisis tersebut di atas, maka Ahmadiyah adalah agama Islam. Sebaliknya jika Ahmadiyah tidak memenuhi syarat-sarat analitis tersebut di atas, maka Ahmadiyah bukan agama Islam. H.M. Amin Djamaluddin telah melakukan penelitian terhadap Kitab Tadzkirah (Kitab suci Ahmadiyah).

Dalam penelitiannya, ia menemukan bukti-bukti penodaan Ahmadiyah terhadap agama Islam. Pada Kitab Tazkirah halaman 43-53 H.M. Amin Djamaluddin menemukan 101 ayat Tazkirah yang berkualifikasi karangan Nabi Palsu Mirza Ghulam Ahmad dan bajakan Mirza Ghulam Ahmad terhadap ayat-ayat suci Al-Qur’an menjadi ayat-ayat Tadzkirah .

Pada Kitab Tadzkirah halaman 363-374 terdapat 161 ayat yang berkualifikasi karangan Nabi Palsu Mirza Ghulam Ahmad dan bajakan Mirza Ghulam Ahmad terhadap ayat-ayat suci Al-Qur’an menjadi ayat-ayat Tadzkirah . Pada Kitab Tadzkirah halaman 374-388 terdapat 208 ayat yang berkualifikasi karangan Nabi Palsu Mirza Ghulam Ahmad dan bajakan Mirza Ghulam Ahmad terhadap ayat-ayat suci Al-Qur’an menjadi ayat-ayat Tadzkirah .

Sejauh ini, sudah terdapat 468 ayat-ayat Tazkirah yang berkualifikasi ayat-ayat Nabi Palsu Mirza Ghulam Ahmad dan bajakan Ahmadiyah terhadap ayat-ayat suci Al-Qur’an. Kualifikasi ayat-ayat itu membuktikan bahwa Mirza Ghulam Ahmad melakukan perbuatan pemutarbalikan ayat-ayat suci Al-Qur’an. Amin Djamaluddin membuktikan perbuatan Mirza Ghulam Ahmad itu dengan melakukan studi perbandingan antara ayat-ayat suci Al-Qur’an dengan ayat-ayat Tadzkirah yang menjadi kitab suci Ahmadiyah. Adapun Ayat-ayat suci Al-Qur’an yang diputar balikan menjadi ayat-ayat Tadzkirah untuk menguatkan keberadaan kitab Tadzkirah sebagai Kitab sucinya Ahmadiyah antara lain adalah sebagai berikut ini:

1. “Sesungguhnya Kami yang telah menurunkannya (Al-Qur’an) pada malam kemuliaan” (Q.S. Al-Qadr: 1).

2. “Dan Kami turunkan (Al-Qur’an itu) dengan sebenar-benarnya dan (Al-Qur’an) telah turun dengan (membawa) kebenaran” (Q.S. Al-Isra’).

3. “Dan jika kamu dalam keraguan tentang Al-Qur’an yang Kami wahyukan kepada hamba kami, buatlah satu surat yang semisal Al-Qur’an itu” (Q.S. Al-Bakarah: 23).

Sedangkan di dalam Tadzkirah, potongan ayat-ayat tersebut Mirza Ghulam Ahmad merubahnya menjadi:

1. “Sesungguhnya Kami telah menurun-kannya (Tadzkirah) dekat Qadian dan dengan sebenarnya Kami menurunkannya dan dengan sebenarnya telah turun. Maha Benar Allah dan Rasul-Nya dan ketetapan Allah pasti berlaku” (Tadzkirah halaman 74-75, 360, dan 367).

2. “Sesungguhnya Kami telah menurunkannya (Tadzkirah) dekat Qadian dan dengan sebenarnya Kami menurunkannya dan dengan sebenarnya telah turun. Dan ketetapan Allah pasti berlaku” (Tadzkirah halaman 275).

3. “Dan jika kamu dalam keraguan tentang apa yang telah Kami turunkan, maka buatlah satu ayat yang semisal dengannya” (Tadzkirah halaman 798). Pemutar balikan ayat-ayat suci Al-Qur’an oleh Mirza Ghulam Ahmad tentang ke-Nabi-an dan ke-Rasul-an Muhammad yang dirubah menjadi ayat-ayat Tadzkirah bertujuan untuk memperkuat predikat ke-Nabi-an dan ke-Rasul-an Mirza Ghulam Ahmad. Adapun ayat-ayat dimaksud adalah sebagai berikut.

1. “Dan tiadalah Kami mengutus kamu (Muhammad), melainkan untuk (menjadi) rahmad bagi semesta alam” (Q.S. Al-Anbiya: 107). Sedangkan dalam versi Tadzkirah, terdapat ayat buatan Mirza Ghulam Ahmad tentang ke-Rasul-annya, yakini: “Sesungguhnya Kami mengutus Ahmad kepada kaumnya, akan tetapi mereka berpaling dan mereka berkata: seorang yang amat pendusta lagi sombong” (Tadzkirah halaman 375 dan 391).

2. Katakanlah (wahai Muhammad): Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (Q.S. Ali Imran: 31). Dalam versi Al-Qur’an ayat tentang ke-Rasul-an Muhammad SAW itu hanya disebutkan satu kali. Sedangkan dalam versi Tadzkirah ayat Al-Qur’an tentang ke-Nabi-an dan ke-Rasul-an Mirza Ghulam Ahmad disebutkan beberapa kali sebagai berikut ini. “Katakanlah (wahai Ahmad): Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah akan mengasihimu” (Tadzkirah halaman 46). “Katakanlah (wahai Ahmad): Jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihimu dan mengampuni dosa-dosamu dan memberikan rahmat kepadamu dan Dia Maha Penyayang di antara para Penyayang” (Tadzkirah halaman 221).

“Katakanlah (wahai Ahmad): Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah akan mengasihimu dan katakanlah: “Hai manusia sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semua yaitu sebagai orang yang diutus oleh Allah” (Tadzkirah halaman 352).

Pokok-pokok ajaran Mirza Ghulam Ahmad yang dijadikan ajaran dasar bagi Ahmadiyah di Indonesia dewasa ini adalah sebagai berikut ini: 1. Mirza Ghulam Ahmad mengaku sebagai Nabi dan Rasul;

2. Mirza Ghulam Ahmad mengaku sebagai Masih Mau’ud;

3. Mirza Ghulam Ahmad mengaku sebagai Nabi dan Rasul yang mendapat wahyu Tuhan;

4. Mirza Ghulam Ahmad dianggap sebagai kedatangan Rasulullah yang kedua kalinya; 5. Mirza Ghulam Ahmad mengklaim sebagai menifestasi dari semua Nabi; 6. Mirza Ghulam Ahmad mengklaim mendapat mukjizat. H.M. Amin Djamaluddin Ketua Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam yang juga menjadi pengamat Ahmadiyah mencatat bahwa dalam buku Memperbaiki Kesalahan (Judul asli: Eik Ghalthi Ka Izalah) yang ditulis sendiri oleh Mirza Ghulam Ahmad, disebutkan bahwa Mirza Ghulam Ahmad mengaku menjadi perwujudan dari Nabi Muhammad SAW. Dalam buku itu ditulis, “… wujudku tak ada, yang ada hanyalah Muhammad Mustafa SAW., dan itulah sebabnya aku dinamakan Muhammad dan Ahmad. “Ia (Mirza) juga menulis dalam wahyu ini Allah Swt menyebutku Muhammad dan Rasul…” Bahkan dalam majalah bulanan resmi Ahmadiyah, Sinar Islam, Edisi 1 November 1985, disebutkan “Dalam wahyu ini Tuhan menyebutku Rasul-Nya, karena sebagaimana sudah dikemukakan dalam Brahin Ahmadiyah, Tuhan Maha Kuasa telah membuatku manifestasi dari semua nabi, dan memberiku nama mereka.

Aku Adam, aku Seth, aku Nuh, aku Ibrahim, aku Ishaq, aku Ismail, aku Ya’qub, aku Yusuf, aku Musa, aku Daud, aku Isa, dan aku adalah penjelmaan sempurna dari Nabi Muhammad SAW., yakni aku adalah Muhammad dan Ahmad sebagai refleksi . Pernyataan lain dari Mirza Ghulam Ahmad yang cukup mengundang kontroversi adalah“… di dalam syariat Muhammad SAW akulah Masih Mau’ud. Oleh karena itu, aku menghormati beliau sebagai rekanku…” Ajaran-ajaran pokok Ahmadiyah yang kontroversi lainnya juga diungkapkan oleh Dr. Masykur Hakim, MA bahwa bagi Ahmadiyah Qadian ada beberapa gambaran mengenai ajaran-ajaran pokoknya yakni: ajaran Aqidah kenabian: menurut Ahmadiyah Qadian, bahwa kenabian itu terus-menerus berlangsung hingga hari kiamat. Ahmadiyah sangat tidak setuju kepada pendapat, bahwa setelah Nabi Muhammad SAW tidak ada Nabi lagi”; ajaran khilafat: bahwa dalam rentetan ke khalifahan, Hz. Ghulam Ahmad adalah “Khatam al-khulafah”, yang diartikan oleh mereka sebagai penghulu para khalifah; ajaran tentang wahyu dan kitab suci samawi: “… Menurut keyakinan orang-orang Ahmadiyah Qadian, bahwa jumlah wahyu yang diturunkan Allah ada 5 (lima) buah yaiyu:

1) Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa;

2) Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud;

3) Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa;

4) Kitab Al-Qur’an diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW; dan

5) Kitab Tadzkirah diturunkan kepada Nabi Mirza Ghulam Ahmad (dari India); Ahmadiyah berkeyakinan bahwa Qadian di India merupakan tempat suci di samping Makkah, kerena Allah telah memilih tempat-tempat tersebut untuk menurunkan wahyu-wahyu-Nya; dan ajaran al-Mahdi dan al-Masih: Bagi kaum Ahmadiyah Qadian, Mirza Ghulam Ahmad adalah realitas al-Mahdi dan Isa al-Masih yang dijanjikan kemunculannya di akhir zaman. Sebenarnya Mirza Ghulam Ahmad tidak mengaku menjadi Nabi.

Agaknya tidak bisa dipungkiri bahwa secara faktual Hazrat Mirza Ghulam Ahmad pernah mengaku nabi. Tetapi tidak boleh diabaikan pula adanya fakta lain bahwa pengakuan itu telah diralat atau lebih tepatnya dijelaskan oleh beliau. Singkatnya, pengakuan sebagai nabi hanya dalam arti harfiah, bukan dalam pengertian istilah atau syari’ah.

Begitu pun, jika masih merasa keberatan dengan kata itu (Nabi), hendaknya diganti dengan muhaddats Sejak ajaran Ahmadiyah masuk di Indonesia pada tahun 1924 atau 1925, pengikut Ahmadiyah di Indonesia hingga dewasa ini terbagi ke dalam 2 (dua) kelompok Ahmadiyah sebagai berikut:

1. Ahmadiyah Lahore yang tergabung dalam Gerakan Ahmadiyah Indonesia (GAI). Kelompok GAI memandang bahwa Mirza Ghulam Ahmad sebagai Mujaddid (pembaharu).

2. Ahmadiyah Qadian tergabung dalam Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI). Kelompok JAI memandang bahwa Mirza Ghulam Ahmad sebagai Nabi dan Rasul, Masih Mau’ud, Imam Mahdi, dan Isa bin Maryam. Ir. Soekarno Presiden RI pertama tidak percaya bahwa Mirza Ghulam Ahmad adalah Nabi. “Saya tidak pertjaya bahwa Mirza Gulam Ahmad seorang nabi dan belum pertjaya pula ia seorang moedjadid” . Beliau mengucapkan sikap kerohaniannya itu di Ende, Nusa Tenggara Timur pada tanggal 25 November 1936.

Dewasa ini, jumlah warga JAI di Indonesia menurut sumber JAI dan Tim adalah sebagai berikut: 1. Menurut Amir Nasution PB JAI dalam dialog di Badan Litbang dan Dilklat Depag sebanyak 300.000-400.000 orang. 2. Menurut Ahmad Supardi (Sekjen PB JAI), bahwa JAI memiliki 320 cabang. 3. Menurut estimasi Tim Pemantau dan Evaluasi berkisar 50.000-80.000 orang. Sebenarnya penolakan Ahmadiyah di Indonesia telah berlangsung panjang. Dengan perkataan lain terus-menerus dari tahun 1930-an sampai dengan tahun 2008. Bentuk penolakan terhadap Ahmadiyah terekspresi secara beragam yang antara lain berbentuk keberatan maupun pengrusakan bangunan rumah, masjid dan mushallah milik Ahmadiyah di berbagai daerah, di antaranya adalah Sumatera Timur tahun 1953; Medan tahun 1964; Cianjur tahun 1968; Kuningan tahun 1969; Nusa Tenggara Barat tahun 1976; Kalimantan Tengah tahun 1981; Sulawesi Selatan tahun 1981; Kalimantan Barat, Surabaya, Parung, Bogor tahun 1981; Riau, Palembang, Sumatera Barat, Timor-Timur dan Jakarta tahun 1990; penolakan Ahmadiyah di Nusa Tenggara Barat muncul kembali pada tahun 2002; Parung dan Bogor pada tahun 2006; Kuningan, Majalengka dan Sukabumi tahun 2008 . Ajaran Mirza Ghulam Ahmad itu tentu berbeda dengan ajaran Islam.

Oleh karenanya, dalam Munas II Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 1980 memutuskan fatwa bahwa Ahmadiyah Qadiyaniyah adalah aliran sesat. Kemudian dalam Munas VII MUI yang berlangsung pada tanggal 26-29 Juli 2005, kembali memutuskan fatwa bahwa “menegaskan kembali keputusan fatwa MUI dalam Munas II tahun 1980 yang menetapkan bahwa aliran Ahmadiyah berada di luar Islam, sesat dan menyesatkan, serta orang Islam yang mengikutinya adalah murtad (keluar dari Islam); bagi mereka yang terlanjur mengikuti aliran Ahmadiyah supaya segera kembali kepada ajaran Islam yang haq (al-ruju’ ila al-haqq), yang sejalan dengan al-Qur’an dan al-Hadis; pemerintah berkewajiban untuk melarang penyebaran faham Ahmadiyah di seluruh Indonesia dan membekukan organisasi serta menutup semua tempat kegiatannya” . Melihat data pustaka tentang Ahmadiya itu, maka dapat disimpulkan sementara bahwa Ahmadiyah di Indonesia memiliki dua dimensi masalah yakni: 1. Ahmadiyah adalah penyebab lahirnya pertentangan dalam masyarakat yang berakibat terganggunya keamanan dan ketertiban masyarakat.

2. Warga JAI adalah korban tindakan kekerasan sebagian masyarakat.

3. Ahmadiyah Lahore dan Ahmadiyah Qadian masih menjadi satu kesatuan yang utuh. Indikasinya adalah pengakuan kaum Ahamadiyah Lahore bahwa Mirza Ghulam Ahmad adalah sebagai Mujadid (Pembaharu). Kata Pembaharu yang bermuatan ajaran Mirza Ghulam Ahmad yang dikenai sanksi MUI sebagai sesat, menyesatkan dan di luar Islam.

4. Ahmadiyah Lahore sebagai media kamuflase perjuangan da’wah Ahmadiyah, bila Ahmadiyah Qadian di ganggu atau dilarang oleh Pemerintah. Pada saat itu yang tampil adalah Ahmadiyah Lahore. Dengan demikian maka Ahmadiyah tidak akan pernah “mati”. Setelah terjadinya beberapa kali konflik antara warga masyarakat khususnya penganut agama Islam haq dengan Ahmadiyah sebagai Islam palsu sebagaimana telah digambarkan satu demi satu di atas, dalam rangka menemukan jalan keluar bagi kedua belah pihak untuk lepas dari konflik horisontal tersebut, maka pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga Menteri.

Namun demikian bahwa dengan lahirnya SKB tiga menteri itu, bukan berarti pemerintah melakukan intervensi terhadap keyakinan masyarakat. SKB ini adalah upaya konkrit pemerintah untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat yang terganggu karena adanya pertentangan dalam masyarakat yang terjadi akibat penyebaran paham keagamaan menyimpang. Sedangkan objek SKB tiga Menteri itu difokuskan sebagai berikut.

1. Penganut, anggota, dan anggota pengurus JAI (bukan GAI). 2. Warga masyarakat . Pertimbangan pemerintah mengeluarkan SKB itu bahwa “pemerintah telah melakukan upaya persuasif melalui serangkaian kegiatan dan dialog untuk menyelesaikan permasalahan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) agar tidak menimbulkan keresahan dalam kehidupan beragama dan mengganggu ketentraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat, dan dalam hal ini JAI telah menyampaikan dua belas butir penjelasan pada tanggal 14 Januari 2008” . Berbarengan dengan itu, Pemerintah telah pula menawarkan solusi permasalahan Ahmadiyah yang tertidiri dari tujuh butir sebagai berikut: 1. JAI dibubarkan oleh pemerintah. 2. JAI dibubarkan oleh Pengadilan dan melalui proses Pengadilan. 3. Ahmadiyah dikatagorikan sebagai agama di luar Islam. 4. Ahmadiyah diterima oleh umat Islam arus-utama sebagai salah satu aliran dalam Islam. 5. Pemerintah memberi peringatan keras kepada JAI agar menghentikan kegiatannya di seluruh wilayah RI. 6. Diadakan pertemuan/musyawarah antara MUI, JAI, GAI, Ormas-Ormas Islam dan pemerintah untuk menyepakati bersama langkah penyelesaian yang harus diambil, dengan prinsip kesediaan melakukan “take and give”.

7. Ahmadiyah tidak dilarang, tetapi harus menghentikan segala kegiatannya. Dari ketujuh butir tawaran solusi itu, atau pilihan solusi atau opsi solusi itu, JAI memilih nomor 4 (empat) yakni: “Ahmadiyah diterima oleh umat Islam arus-utama sebagai salah satu aliran dalam Islam”. Berkenaan dengan pilihannya itu, JAI diminta menjelaskan pokok-pokok keyakinan dan kemasyarakatannya. Sebagai jawaban atas permintaan pemerintah itu, kemudian JAI menyampaikan 12 butir penjelasan Pengurus Besar Jemaat Ahmadiyah Indonesia (PB JAI) sebagai berikut:

1. Kami warga Jemaat Ahmadiyah sejak semula meyakini dan mengucapkan dua kalimat syahadat sebagaimana yang diajarkan oleh yang mulia Nabi Muhammad Rasulullah SAW yaitu, Asyhadu anlaa-ilaaha illallahu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, artinya: aku bersaksi bahwa sesungguhnya tiada tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya Muhammad adalah Rasulullah.

2. Sejak semula kami warga Jemaat Ahmadiyah meyakini bahwa Muhammad Rasulullah adalah Khatamun Nabiyin (nabi penutup).

3. Di antara keyakinan kami bahwa Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad adalah seorang guru, mursyid, pembawa berita gembira dan peringatan serta pengemban mubasysyirat, pendiri dan pemimpin Jemaat Ahmadiyah yang bertugas memperkuat dakwah dan syiar Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW.

4. Untuk memperjelas bahwa kata Rasulullah dalam 10 syarat bai’at yang harus dibaca oleh setiap calon anggota Jemaat Ahmadiyah bahwa yang dimaksud adalah Nabi Muhammad SAW, maka kami mencantumkan kata Muhammad di depan kata Rasulullah. 5. Kami warga Jemaat Ahmadiyah meyakini bahwa:

a. Tidak ada wahyu syariat setelah Al-Qur’anul Karim yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW; b. Al-Qur’an dan sunnah Nabi Muhammad Rasulullah SAW adalah sumber ajaran Islam yang kami pedomani.

6. Buku Tadzkirah bukanlah kitab suci Ahmadiyah, melainkan catatan pengalaman rohani Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad yang dikumpulkan dan dibukukan serta diberi nama Tadzkirah oleh pengikutnya pada tahun 1935, yakni 27 tahun setelah beliau wafat (1908).

7. Kami warga Jemaat Ahmadiyah tidak pernah dan tidak akan mengkafirkan orang Islam di luar Ahmadiyah, baik dengan kata-kata maupun perbuatan.

8. Kami warga Jemaat Ahmadiyah tidak pernah dan tidak akan menyebut masjid yang kami bangun dengan nama Masjid Ahmadiyah.

9. Kami menyatakan bahwa setiap masjid yang dibangun dan dikelola oleh Jemaat Ahmadiyah selalu terbuka untuk seluruh umat Islam dari golongan manapun.

10. Kami warga Jemaat Ahmadiyah sebagai Muslim selalu melakukan pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama dan mendaftarkan perkara perceraian dan perkara-perkara lainnya berkenaan dengan itu ke kantor Pengadilan Agama sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

11. Kami warga Jemaat Ahmadiyah akan terus meningkatkan silaturrahim dan kerjasama dengan seluruh kelompok/golongan umat Islam&masyarakat dalam perkhidmatan sosial kemasyarakatan untuk kemajuan Islam, bangsa & Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

12. Dengan penjelasan ini, kami Pengurus Besar Jemaat Ahmadiyah Indonesia (PB JAI) mengharapkan agar warga Jemaat Ahmadiyah khususnya dan umat Islam umumnya serta masyarakat Indonesia dapat memahaminya dengan semangat ukhuwah Islamiyah, serta persatuan dan kesatuan bangsa .

Menurut hasil rapat Badan Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (Bakor Pakem) pada tanggal 15 Januari 2008, bahwa Bakor Pakem setelah membahas isi 12 butir penjelasan PB JAI menilai perlu memberikan kesempatan kepada JAI untuk melaksanakan 12 butir penjelasan tersebut dengan segala konsekwensinya secara konsisten & bertanggung jawab. Hasil pemantauan lapangan Bakor Pakem atas pelaksanaan 12 butir-butir penjelasan PB JAI ternyata ada yang sesuai dan ada yang tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Untuk lebih jelasnya dipaparkan sebagai berikut. 1. Butir-Butir Yang Sesuai Dengan Kenyataan di Lapangan. a. Butir 1 tentang syahadat; b. Butir 4 tentang pencantuman kata “Muhammad” sebelum kata “Rasulullah” dalam naskah 10 syarat bai’at JAI; c. Butir 8 tentang penamaan masjid bukan dengan sebutan masjid Ahmadiyah; d. Butir 9 tentang keterbukaan masjid Ahmadiyah; e. Butir 10 tentang pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) dan pendaftaran perceraian di Kantor Pengadilan Agama; dan f. Butir 11 tentang upaya meningkatkan silaturrahmi dan kerjasama dengan kelompok/golongan umat Islam dan masyarakat. 2. Butir-Butir Yang Tidak Sesuai Dengan Kenyataan Lapangan.

a. Butir 2 mengenai Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi penutup;

b. Butir 3 mengenai Mirza Ghulam Ahmad sebagai guru dan mursyid;

c. Butir 5 mengenai kedudukan Al-Qur’an dan sunnah Nabi;

d. Butir 6 mengenai Tadzkirah bukan sebagai kitab suci; dan

e. Butir 7 mengenai tindakan pengkafiran orang Islam di luar Ahmadiyah dengan perkataan dan perbuatan.

Ketidak sesuaian antara konsep 12 butir-butir penjelasan PB JAI tentang Ahmadiyah kepada Bakor Pakem, memberikan indikasi bahwa warga JAI tetap meyakini ada Nabi setelah Nabi Muhammad SAW, dan bahwa Mirza Ghulam Ahmad adalah Nabi, Masih Mau’ud, dan Imam Mahdi. Isi buku Tadzkirah diyakini kewahyuan dan kebenarannya, termasuk klaim tentang kenabian Mirza Ghulam Ahmad di dalamnya.

Ketidak sediaan bermakmum dalam shalat kepada orang Islam haq/ non-JAI karena dianggap kufur (ingkar) kepada kenabian Mirza Ghulam Ahmad berarti mengkafirkan Muslim non-JAI dengan perbuatan. Semua itu tidak sesuai dengan 12 butir penjelasan PB JAI tanggal 14 Januari 2008 . Oleh karena itu maka bisa ditarik kesimpulan bahwa “menurut hasil pemantauan Bakor Pakem selama 3 bulan, ternyata JAI tidak melaksanakan 12 butir-butir penjelasan PB JAI tanggal 14 Januari 2008 secara konsisten dan bertanggung jawab. 2. Sari Wawancara. Menurut Prof. Dr. Azyumardi Azra bahwa “Ahmadiyah tidak berpolitik. Ahmadiyah hanya menjalankan da’wah Islam di India ketika itu.

Oleh karena Ahmadiyah tidak berpolitik, maka Ahmadiyah tidak diganggu oleh pemerintah kolonial Inggeris di India. Karena Ahmadiyah tidak diganggu oleh pemerintah kolonial Inggeris, kemudian Ahmadiyah dituduh bersekutu dengan pemerintah kolonial Inggeris. Jadi tuduhan bahwa Ahmadiyah bersekutu dengan pemerintah kolonial Inggeris, itu merupakan fitnah terhadap Ahmadiyah” .

Kasus Ahmadiyah di Indonesia, Ahmad Mushadeq yang mengaku Rasul, dan Lia Eden yang mengaku sebagai kerajaan Tuhan, merupakan tantangan bagi Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk mengoreksi sistim da’wah Islamiah selama ini.

Mungkin sistim da’wah yang selama ini dianut sudah tidak cocok lagi, sehingga harus dirubah dengan sistim da’wah yang baru, agar kita terhindar dari kasus-kasus seperti Ahmadiyah, Ahmad Mushadeq dan Lia Eden . Kasus Ahmadiyah, Ahmad Mushadeq dan Lia Eden merupakan pilihan logika keliru bagi umat yang telah meyakini kebenaran agama yang dianutnya semula .

Bahwa penyerbuan Ahmadiyah di Parung itu awalnya adalah H.M. Amin Djamaluddin. Alasan penyerbuannya bahwa Ahmadiyah telah terbukti memutar balikkan Al-Qur’an. Pada hal Al-Qur’an itu adalah Kitab sucinya Agama Islam. Perbuatan Ahmadiyah itu menjadi masalah bagi umat Islam di Indonesia pada khususnya dan di Dunia pada umumnya. Apakah boleh lagu kebangsaan Indonesia Raya diputar balikkan kemudian dinyanyikan pada upacara memperingati hari Proklamasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada tanggal 17 Agustus 2008? Anda bisa bayangkan reaksi semua orang yang ikut upacara saat itu seperti apa.

Tentu semuanya akan marah kemudian polisi akan menangkap dan menghukum pemutar balik lagu Indonesia Raya itu dan penyanyinya. Rencana Ahmadiyah di Indonesia akan meng-Ahmadiyah-kan seluruh umat Islam di Indonesia dewasa ini. Indonesia akan dijadikan sebagai pusat Ahmadiyah di Dunia di masa depan. Artinya Ahmadiyah akan menyesatkan seluruh umat Islam di Indonesia. Ini berbahaya bagi umat Islam di Indonesia. Syahadatain Ahmadiyah sama dengan Syahadatain agama Islam yakni “Asyhadu alla ilaha ilallahu wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah”, tetapi wujud Nabinya yang berbeda. Jika syahadatain itu diucapkan oleh Ahmadiyah, maka kata “Muhammadar rasulullah” dalam syahadatain itu yang dimaksud adalah Mirza Ghulam Ahmad, bukan Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Pemahaman itu dilakukan sebagai keyakinan umat Ahmadiyah bahwa Muhammad dari India merupakan reingkarnasi Muhammad dari Mekah.

Jadi Nabi Muhammad dari Mekah hidup kembali menjadi Nabi Mirza Ghulam Ahmad dari India. Dengan perkataan lain bahwa Nabi Muhammad menjelma kembali menjadi Nabi Mirza Ghulam Ahmad sebagai Rasulullah. Hal ini bisa diterima oleh warga India yang akan menjadi pengikut Ahmadiayah karena dalam agama hindu terdapat fahama reingkarnasi.

Oleh karenanya, Ketua Ahmadiyah Indonesia Abdul Basid naik haji di dua tempat yakni di Mekah dan Qadian. Sebenarnya solusi yang terbaik bagi Ahmadiyah dan umat Ahmadiyah adalah mendirikan saja agama sendiri. Apa saja namanya silahkan. Nabi dan Rasulnya Mirza Ghulam Ahmad. Tempat atau tanah sucinya adalah Qadian dan Pabwah.

Kemudian mari kita hidup berdampingan. Itu lebih fair dari pada harus memaksakan kehendak untuk menjadi sekte dalam Islam yang tidak berdasar hukum dalam Islam. Ketika Mirza Ghulam Ahmad masih kecil, ia melihat realitas sosial bahwa umat Islam India ditindas oleh umat Hindu India. Bapaknya Mirza Ghulam Ahmad adalah salah seorang pejabat tinggi dan penting di pemerintahan kolonial Inggeris di India.

Kemudian setelah Mirza Ghulam Ahmad menjadi dewasa, dalam kondisi hubungan sosial antara umat Islam dan umat Hindu India seperti itu, Mirza Ghulam Ahmad tampil sebagai pahlawan untuk umat Islam India. Karena Mirza Ghulam Ahmad tampil sebagai pejuang bagi umat Islam yang ditindas oleh umat Hindu itu, Mirza Ghulam Ahmad menjadi sangat populis, dihormati, disegani dan diagungkan. Ketenaran, pengaruh, ketokohan dalam masyarakat umat Islam dan sifat kepahlawanan Mirza Ghulam Ahmat itu telah meluas dalam masyarakat/rakyat India, maka kolonial Inggeris membujuk Mirza Ghulam Ahmad untuk mengaku menjadi Nabi.

Akhirnya mengakulah Mirza Ghulam Ahmad menerima wahyu dari Tuhan sebagai Nabi dan Rasul. Namun wahyu yang diterimanya itu, tidak serta merta di umumkan kepada masyarakat Islam di India. Wahyu itu dirahasiakan dahulu. Karena Ghulam khawatir umat Islam tidak akan menerimanya. Kalau mengumumkan wahyu itu terlalu cepat, ia khawatir pula akan terjadi konflik terbuka dalam kalangan umat Islam di India, kemudian Pemerintah akan kecewa kepada Mirza Ghullam Ahmad.

Umat Islam dan umat Ahmadiyah sama-sama mempunyai HAM! Jangan Ahmadiyah saja yang menuntut HAM dan dikabulkan semuanya oleh pemerintah Indonesia, sementara di lain pihak Ahmadiyah melanggar HAM umat Islam haq. Ini tidak fair. Umat Islam juga punya HAM seperti umat Ahmadiyah! Namun demikian itu, respons Ahmadiyah terhadap SKB tiga Menteri itu, tampaknya dilecehkan.

Karena Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) dewasa ini memilih “tiarap”. Sedangkan kegiatan keagamaan versi Ahmadiyah tetap dijalankan seperti sedia kala dengan cara tertutup dan diam-diam . B. ANALISIS STRATEGIS Berdasarkan hasil studi literatur dan sari wawancara tersebut di atas tentang Ahmadiyah dan tanggung jawab negara terhadap Ahmadiyah dalam hal ini adalah GAI dan JAI, dikemukakanlah beberapa satuan analisis strategis. Untuk lebih jelasnya dapat diikuti sebagai berikut ini.

1. Kontroversi Ajaran Ahmadiyah. Tsun Zu Bapak ilmu strategi yang berasal dari negeri Cina mengatakan bahwa “apabila lawanmu sedikit kepung dia; dan apabila lawanmu banyak pecahkan dia”. Inggeris masuk ke India dan memulai serangannya ke kerajaan Sultan Tipu dari Mysore (sebuah Kerajaan Muslim), India tahun 1791.

Jumlah pasukannya pasti lebih kecil jika dibandingkan dengan pasukan yang dimiliki oleh kerajaan Kesultanan Tipu dari Mysore itu. Agar Inggeris bisa menang atas lawannya dengan pasukan yang lebih kecil, strategi perang yang dilakukan tentu melakukan taktik “pecah-belah” atau “pecahkan dia” menurut strategi Tsun Zu terhadap pasukan kerajaan Kesultanan Tipu dari Mysore itu.

Mengikuti mekanisme strategi Tsun Zu, tentu pasukan Inggeris harus memecah-belah kekuatan pasukan Kerajaan Kesultanan Tipu dari Mysore itu. Hasilnya sangat memuaskan karena pasukan Inggeris berhasil mengalahkan Kerajaan Kesultanan Tipu dari Mysore itu.

Dalam sebuah rencana licik yang diatur oleh para pengkhianat di tahun 1799, Sultan Tipu berhasil dipancing keluar dari Benteng Sringamatam dan terjebak dalam kepungan pasukan (relevansi Tsun Zu) musuh yang jumlahnya amat banyak (karena lawan sedikit tentu dikepung= relevansi Tsun Zu).

Menolak untuk menyerah, Sultan Tipu memilih melawan hingga ajalnya tiba. “Lebih baik bagiku hidup singkat dan mati sebagai singa, dari pada hidup untuk seratus tahun namun tetap hina..,” teriak Sultan.

Ia pun gugur pada tanggal 4 Mei 1799 . Selanjudnya Inggeris berhadapan dengan kekuatan jihad Islam dan kekuatan kekuasaan Sikh. Merujuk pada strategi Tsun Zu di atas, lingkungan strategis Inggeris saat itu, musuh kuat dan berjumlah banyak sementara jumlah Inggeris lebih sedikit jika dibandingkan dengan kedua kekuatan Islam dan kekuatan Sikh, maka strategi Inggeris untuk mengalahkan kedua kekuatan Islam dan Sikh adalah strategi “dipecah-belah” (devide et impera”= seperti Strategi Kolonial Belanda di Indonesia) dengan metode menciptakan sejumlah pengkhianatan terhadap kedua kekuatan Islam dan Sikh itu.

Strategi itu ternayata berhasil. Antara tahun 1845-1848 terjadi pertempuran dahsyat antara Sikh dan Inggeris yang dimenangkan oleh pihak Inggeris. Inggeris dalam melanjudkan kekuasaannya di India bersama dengan Sikh untuk menghadapi jihad Islam, tetapi tentu saja tidak ringan.

Oleh karena itu Inggeris memerlukan strategi yang jitu dan kuat. Strategi dimaksud tentu memecah kekuatan Islam yaitu dengan pola “separatis”. Sebagian kaum Muslimin tetap dijadikan sebagai lawan sedang sebagian lainnya dijadikan sebagai sekutu.

Dalam konteks itu, maka kenabian Mirza Ghulam Ahmad sangat beralasan dan bisa dibenarkan jika disebut sebagai Nabi ciptaan kolonial Inggeris karena Inggeris memerlukan jumlah sekutu yang besar dan kuat pula. Dalam rangka menarik jumlah kaum Muslimin lainnya yang menjadi pihak lawan untuk berubah menjadi sekutu bersama Ahmadiyah.

Dari pengaruh Nabi Mirza Ghulam Ahmad, Inggeris tentu berharap akan berhasil menyedot umat Islam masuk ke dalam pengaruh Nabi Mirza Ghulam Ahmad kemudian seluruhnya akan menjadi sekutu kuat dan setia kepada Kolonial Inggeris.

Itu pula sebabnya bahwa sari wawancara dengan Prof. Dr. Azyumardi Azra yang mengatakan bahwa “Ahmadiyah tidak berpolitik kecuali Ahmadiyah hanya menjalankan da’wah Islam di India; dan oleh karena itu Ahmadiyah tidak diganggu oleh pemerintah kolonial Inggeris di India; kemudian dianggap bersekutu dengan Inggeris, itu sebagai fitnahan terhadap Ahmadiyah”, menjadi kurang relevan bahkan tidak benar”.

Justeru menurut analisis tuntutan kepentingan politik Inggeris untuk terus menguasai India lebih lanjud, bersekutu dengan Ahmadiyah adalah pilihan politis yang cerdik. Karena dengan pilihan itu, kekuatan jihad Islam akan berkurang sebab telah terpecah-belah oleh Kolonial Inggeris. Justeru yang relevan adalah strategi Tsun Zu di atas.

Hal mana Inggeris berhasil memecah-belah “koalisi kekuatan” antara kerajaan Sikh dan kerajaan Kesultanan Islam serta berhasil memecah-belah kekuatan internal Islam yang disebut jihad Islam oleh Islam bukan golongan Ahmadiyah. 2. Apakah Mirza Ghulam Ahmad Menerima Wahyu Tuhan? Nabi Muhammad Rasulullah SAW menerima Wahyu dari tuhan yang pertama di Gua Hira yang bernama surah al-Iqra sebanyak lima ayat. Wahyu pertama itu pula yang menjadikan status atau predikat kenabian Muhammad SAW.

Mirza Ghulam Ahmad juga mengaku menerima wahyu dari Tuhan yang berbunyi:”Sesungguhnya kami telah menurunkannya (Tadzkirah) dekat Qadian dan dengan sebenarnya kami menurunkannya dan dengan sesungguhnya telah turun. Maha besar Allah dan Rasul-Nya dan ketetapan Allah pasti berlaku” (Tadzkirah hal.: 74-75, 360 dan 376). Wahyu lainnya berbunyi “Sesungguhnya kami telah menurunkannya (Tadzkirah) dekat Qadian dan dengan sebenarnya kami menurunkannya dan dengan sebenarnya telah turun. Dan ketetapan Allah pasti berlaku” (Tadzkirah hal.: 275). Kedua wahyu Tadzkirah itu berasal dari rangkaian potongan-potongan ayat-ayat suci al-Qur’an sebagai berikut: 1. “Sesungguhnya Kami yang telah menurunkannya (al-Qur’an) pada malam kemuliaan” (Q.S. Al-Qadr: 1).

2. “Dan Kami turunkan (al-Qur’an itu) dengan sebenar-benarnya dan (al-Qur’an itu) telah turun dengan (membawa) kebenaran” (Q.S. Al-Isra’: 105). 3. “Mereka berkata: Inilah dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita, dan benarlah Allah dan Rasul-Nya” (Q.S. Al-Ahzab: 22). 4. “Dan ketetapan Allah pasti berlaku” (Q.S. An-Nisa: 47). Pembuktian bahwa ayat-ayat Tadzkirah hal.: 74-75, 360 dan 376 tersebut di atas bersumber dari potongan ayat-ayat suci al-Qur’an adalah kata-kata yang berbunyi: “sesungguhnya Kami telah menurunkannya dekat Qadian (dari ayat Tadzkirah); ini bersumber dari Q.S. Al-Qadr: 1 yang berbunyi: “Sesungguhnya Kami yang telah menurunkannya (al-Qur’an) pada malam kemuliaan”; sambungan ayat Tadzkirah itu adalah: dan dengan sebenarnya kami menurunkannya dan dengan sesungguhnya telah turun; ini bersumber dari potongan Q.S. Al-Isra:105 yang berbunyi: “Dan Kami turunkan (al-Qur’an itu) dengan sebenar-benarnya dan (al-Qur’an itu) telah turun dengan (membawa) kebenaran” ; sambungan terakhir dari ayat Tadzkirah itu adalah: “Maha Benar Allah dan Rasul-Nya dan ketetapan Allah pasti berlaku”; ini bersumber dari potongan Q.S. An-Nisa: 47 yang berbunyi: “Dan ketetapan Allah pasti berlaku”. Pembuktian ayat Tadzkirah hal.: 275 lainnya yang juga bersumber dari Al-Qur’an adalah “Sesungguhnya kami telah menurunkannya (Tadzkirah) dekat Qadian dan dengan sebenarnya kami menurunkannya dan dengan sebenarnya telah turun. Dan ketetapan Allah pasti berlaku”. Ayat Tadzkirah berbunyi: “Sesungguhnya kami menurunkannya (Tadzkirah ini) pada malam Lailatul Qadar, sesungguhnya kami benar-benar menurunkanya”; ayat itu bersumber dari Q.S. Al-Qadr yang bernunyi: “Sesungguhnya kami telah menurunkannya (Al-Qur’an) pada malam kemulian”. Catatan bahwa arti Lailatul Qadar sinonim dengan kata malam kemuliaan. Ayat Tadzkirah hal.: 798 yang berbunyi: “Dan jika kamu dalam keraguan tentang apa yang kami telah turunkan, maka buatlah satu ayat yang semisal dengannya”; ini bersumber dari Q.S. Al-Baqarah: 23 yang berbunyi: “Dan jika kamu ada keraguan tentang Al-Qur’an yang Kami wahyukan kepada Hamba Kami, buatlah satu surat yang semisal Al-Qur’an itu”. Ayat Tadzkirah hal.: 251 yang berbunyi: “Jika kamu dalam keraguan tentang apa yang telah kami kuatkan kepada hamba Kami, maka buatlah satu kitab yang semisal dengannya”. Ayat Tadzkirah itu juga masih bersumber dari ayat Q.S. Al-Baqarah: 23 yang berbunyi:

“Dan jika kamu ada keraguan tentang Al-Qur’an yang Kami wahyukan kepada Hamba Kami, buatlah satu surat yang semisal Al-Qur’an itu”. Perbedaan antara ayat Tadzkirah dengan ayat Q.S. Al-Baqarah: 23 itu dibuktikan pada perkataan “… buatlah satu surat yang semisal Al-Qur’an itu” (ayat Q.S. Al-Baqarah: 23).

Perkataan al-Qur’an itu di dalam perkataan Tadzkirah itu menjadi: “…maka buatlah satu kitab yang semisal dengannya”. Mungkin tujuan Mirza Ghulam Ahmad mengganti perkataan al-Qur’an dari “… satu surat” menjadi “…satu kitab” dalam ayat Tadzkirah untuk menghilangkan jejak ayat al-Qur’an dalam ayat Tadzkirah itu.

Namun tidak dapat tercapai berhubung antara bentuk ayat al-Qur’an dengan bentuk ayat Tadzkirah itu sama dan sebangun yang menjelaskan kebenaran al-Qur’an dari Allah Swt kepada Nabi Muhammad SAW dan yang dimaksudkan bertujuan sama tentang kebenaran ayat Tadzkirah dari Allah Swt kepada Mirza Ghulam Ahmad. Berbagai perdebatan mengenai status Ahmadiyah Qadian dimulai dengan persoalan “kenabian” Mirza Ghulam Ahmad yang diyakini Jamaah Ahmadiyah Qadian menerima Wahyu yang diterima Mirza, Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 1990 membentuk tim peneliti Ahmadiyah untuk mengkaji “wahyu” tersebut. Hasilnya, tim itu menemukan ratusan ayat suci al-Qur’an yang dibajak ke dalam “kitab suci” Ahmadiyah Qadian yang bernama Tadzkirah (Peringatan).

Kitab itu wahyunya campur aduk antara ayat suci al-Qur’an dan ayat karangan Mirza Ghulam Ahmad berbahasa Arab dan Urdu . Berdasarkan analisis dan pengujian kesahihan/validitas kedua ayat Tadzkirah tersebut di atas disimpulkan bahwa semuanya berasal dari Al-Qur’an.

Dengan perkataan lain kedua ayat Tadzkirah itu adalah tiruan/plagiat dari ayat al-Qur’an. Oleh karena itu dipastikan bahwa Mirza Ghulam Ahmad tidak pernah menerima wahyu dari Tuhan.

Atau dengan perkataan lain, wahyu Mirza Ghulam itu adalah wahyu tirun/plagiat. Dengan kata lain dia berbohong bila Mirza Ghulam Ahmad pernah menerima wahyu Tuhan. 3. Apakah Mirza Ghulam Ahmad Nabi dan Rasul? Tentang ke-Nabi-an dan ke-Rasul-an Muhammad SAW atau seorang hamba Allah/Tuhan juga dibuktikan dengan firman Allah dalam al-Qur’an. Mengenai ke-Nabi-an dan ke-Rasul-an Mirza Ghulam Ahmad mengaku telah menerima wahyu dari Tuhan yang berbunyi: “Sesungguhnya Kami mengutus Ahmad kepada kaumnya, akan tetapi mereka berpaling dan mereka berkata: seorang yang amat pendusta lagi sombong” (Tadzkirah hal.: 375 dan 391). Ayat Tadzkirah itu sesungguhnya bersumber dari ayat Q.S. Aal-Anbiya’:107 yang berbunyi: “Dan tiadalah Kami mengutus kamu (Muhammad), melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”. Bangun atau bentuk ayat Tadzkirah itu sama dan sebangun dengan ayat al-Qur’an yang membawa berita tentang ke-Nabi-an dan ke-Rasul-an Muhammad SAW dan Mirza Ghulam Ahmad. Jadi ayat Tadzkirah itu juga tiruan/plagiat dari ayat al-Qur’an, bukan wahyu dari Tuhan. Kalau ayat Tadzkirah itu benar bersumber dari wahyu Tuhan tentu bangun/bentuknya tidak akan sama dengan bangun/bentuk ayat al-Qur’an. Dengan perkataan lain tidak akan terbantahkan. Paling tidak akan terdapat ke-khas-annya. Bahkan jika mendengarkan bunyinya bagi orang yang beriman “jiwanya akan bergetar”. Berdasarkan pembuktian atau uji sahih/validitas tentang ayat Tadzkirah dengan ayat al-Qur’an tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Mirza Ghulam Ahmad buka Nabi dan bukan pula Rasul. Akan tetapi Mirza Ghulam Ahmad adalah Nabi dan Rasul palsu karena menggunakan wahyu tiruan/plagiat dari al-Qur’an yang dibuatnya sendiri dengan cara menyamarkan ayat-ayat al-Qur’an menjadi ayat Tadzkirah. 4. Apakah Ahmadiyah Islam? Upaya untuk memastikan apakah Ahmadiyah itu Islam atau bukan Islam, harus terlebih dahulu dilakukan analisis tentang ajaran Islam terhadap ajaran Ahmadiyah. Jika pokok ajaran Islam persis sama dengan pokok ajaran Ahmadiyah, maka Ahmadiyah berarti Islam. Tetapi jika hasil analisisnya terjadi sebaliknya bahwa pokok ajaran Islam tidak persis sama dengan pokok ajaran Ahmadiyah, berarti Ahmadiyah bukan Islam. Ajaran pokok Islam apakah yang bisa dijadikan dasar analisis terhadap pokok ajaran Ahmadiyah? Pokok Ajaran Islam yang dijadikan dasar analisis pokok ajaran Ahmadiyah adalah rukun iman dan rukun Islam sebagaimana yang telah disebutkan di atas.

Selanjudnya dapat dianalisis sebagai berikut ini: Menurut pokok ajaran Islam adalah rukun iman yang meliputi: beriman kepada Allah. Pokok ajaran iman itu mewajibkan seseorang yang beragama Islam beriman kepada Allah dan Rasul-Nya sebagaimana diucapkan dalam syahadatain.

Organisasi yang berdasarkan Islam juga pasti beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Mirza Ghulam Ahmad sebagai seorang yang mengaku beragama Islam dan Ahmadiyah yang mengaku mengajarkan/menyebarkan Islam harus beriman kepada Allah dan Rasul-Nya.

Tetapi kemudian Mirza Ghulam Ahmad mengaku sebagai Nabi dan Rasul Allah yang dikuatkan dengan pengakuannya bahwa ia pernah menerima wahyu Tuhan tentang ke-Nabia-an dan ke-Rasul-annya, dan Ahmadiyah sebagai organisasi yang menggunakan pokok ajaran Mirza Ghulam Ahmad tidak lagi mengakui Nabi Muhammad Rasulullah SAW sebagai Nabi dan Rasulnya, melainkan Mirza Ghulam Ahmad sebagai Nabi dan Rasulnya.

Walaupun kaum Ahmadi mengaku bahwa Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasulnya, tidak bisa dipercaya karena ajaran Mirza Ghulam Ahmad mengaku bahwa dirinya sebagai reingkarnasi atau penjelmaan kembali Nabi Muhammad Rasulullah SAW dan pada Nabi-Nabi yang lainnya sebagaimana telah diuraikan di atas.

Jadi pengakuan kaum Ahmadi bahwa Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasulnya, itu tidak lebih sebagai kamuflase saja untuk mengklabuai Pemerintah. Mengapa? Karena syahadatain yang diucapkannya yang berbunyi “…waasyhadu anna Muhammadar Rasulullah” yang dimaksud bukan Nabi Muhammad SAW, melainkan Mirza Ghulam Ahmad sebagai reingkarnasi atau penjelmaan kembali Muhammad SAW.

Dengan demikian kaum Ahmadi tidak memerlukan mengganti syahadatain. Sedang di pihak lain, kaum Ahmadi diharuskan melakukan bai’at sebelum menjadi Jemaat Ahmadiyah.

Salah satu butir bai’at Ahmadiyah berbunyi: “Akan senantiasa mendirikan sembahyang lima waktu tanpa putus-putusnya sesuai dengan perintah Allah Taala dan Rasul-Nya, dan dengan sekuat tenaga berikhtiar senantiasa akan mengerjakan sembahyang Tahajud, dan mengirimkan salawat kepada junjungan Yang Mulia Rasulullah SAW dan setiap hari akan membiasakan mengucapkan pujian dan sanjungan terhadap Allah Taala dengan mengingat karunia-karunia-Nya dengan hati yang penuh rasa kecintaan” .

Ajaran Bai’at itu bertentangan dengan ajaran Islam. Menurut ajaran agama Islam, bila seseorang mau beriman dan bertaqwa kepada Allah Swt, cukup dengan mengucapkan dua kalimat syahadat.

Setelah itu, maka sahlah ia menjadi umat Islam karena sudah menyatakan beriman kepada Allah Swt. Dengan perkataan lain, di dalam Islam tidak dikenal yang namanya Bai’at jika seseorang mau menganut agama islam.

Pokok ajaranya itu sudah berbeda dengan pokok ajaran Islam sebagaiman dimaksudkan dalam rukun iman di atas. Perbedaan itu memberikan pengetahuan yang jelas bahwa Mirza Ghulam Ahmad dengan rujukan ajarannya itu, sebenarnya tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya.

Lebih tidak bisa dipercaya lagi karena Mirza Ghulam Ahmad terbukti melakukan tiruan/plagiat ayat-ayat suci al-Qur’an sebagai wahyu bahwa dia sebagai Nabi dan Rasulullah. Demikian pula dengan Ahmadiyah tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya.

Pada hal sesungguhnya jika Mirza Ghulam Ahmad dan Ahmadiyah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, juga harus beriman kepada kitab-Nya yaitu al-Qur’an.

Kenyataannya, Mirza Ghulam Ahmad dan Ahmadiyahnya memiliki dan menggunakan kitab suci sendiri yang bernama kitab Tadzkirah. Dari gambaran analisis itu diperoleh pengetahuan bahwa Mirza Ghulam Ahmad ternyata tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, tidak beriman kepada kitab-Nya yaitu al-Qur’an karena Mirza Ghulam Ahmad mengaku sebagai Nabi dan Rasul, sebagai Masih Mau’ud dan sebagai Al-Mahdi dan memiliki kitab sendiri yaitu Tadzkirah.

Pada mana semua pokok ajaran itu sama sekali tidak diajarkan di dalam Islam. Dengan demikian maka pokok ajaran Mirza Ghulam Ahmad merupakan pelanggaran atau pengkingkaran terhadap pokok ajaran Islam yang diturunkan oleh Allah Swt kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW.

Oleh karena itu sesungguhnya Mirza Ghulam Ahmad telah keluar dari ajaran Islam. Jadi Mirza Ghulam Ahmad tidak lagi beragama Islam. Demikian pula dengan kaum Ahmadi sesungguhnya bukan lagi menganut agama Islam, melainkan menganut Ahmadiyah yakni ajaran Mirza Ghulam Ahmad sebagai Imam Mahdi, Masih Mau’ud A.S.

Di samping rukun Iman ada rukun Islam yang meliputi syahadatain; shalat; zakat; puasa; dan haji sebagaimana telah disebutkan di atas. Ajaran Ahmadiyah yang paling fatal adalah syahadatain, yang membuktikan adanya kesengajaan mengingkari Ke-Nabi-an dan ke-Rasul-an Muhammad SAW karena Mirza Ghulam mengaku sebagai Nabi dan Rasul, Imam Mahdi dan Masih Mau’ud. Pokok-pokok ajaran Mirza Ghulam Ahmad yang dijadikan ajaran dasar bagi Ahmadiyah di Indonesia dahulu hingga dewasa ini adalah pengakuan bahwa Mirza Ghulam Ahmad sebagai Nabi dan Rasul; mengaku sebagai Masih Mau’ud; sebagai Nabi dan Rasul yang mendapat wahyu Tuhan; Mirza Ghulam Ahmad dianggap sebagai kedatangan Rasulullah yang kedua kalinya; Mirza Ghulam Ahmad mengklaim sebagai manifestasi dari semua Nabi; Mirza Ghulam Ahmad mengklaim mendapat mukjizat.

Analisis di atas menunjukkan dengan jelas bahwa Ahmadiyah itu bukan Islam.

Oleh karenanya Ahmadiyah patut dilarang menyebut dirinya sebagai bagian dari Islam.

Hal itu sebagai sanksi terhadap Ahmadiyah yang mengingkari Nabi besar Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasulullah.

5. Bagaimana Tanggung Jawab Negara Terhadap Ahmadiyah? Tanggung jawab negara terhadap Ahmadiyah terbatas pada fisik Jemaat Ahmadiyah senagai Warga Negara Indonesia (WNI) atas gangguan terhadap ketentraman dan kedamaian jasmaniah dan rohaniahnya dari perbuatan tindak kekerasan yang dilakukan oleh kelompok WNI lainnya dalam hal ini dari umat Islam haq.

Dalam hal ini Pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan yang berdasarkan demokrasi, HAM dan hukum, sesuai dengan hak-hak Ahmadiyah sebagai WNI. Secara implementatif tanggung jawab negara terhadap Ahmadiyah tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Tanggung Jawab Demokrasi Terhadap Ahmadiyah. Kaum Ahmadi sebagai WNI dan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) sebagai organisasi resmi di Indonesia, tentang kemerdekaan berserikat dan berkumpul, sebenarnya hak-haknya telah dijamin dan dilindingui oleh Undang-Undang Dasar 1945 (UUD ’45) pasal 28 yang berbunyi bahwa: “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”. Berdasarkan amanat UUD ’45 tersebut, bahwa keberadaan JAI sebagai organisasi di Indonesia adalah sah. Jadi eksistensinya dilindungi oleh UUD ’45.

Namun ketika kaum Ahmadi mengeluarkan pikiran baik lisan maupun tulisan harus dianalisis dengan undang-undang khususnya yang berkenaan dengan legalitas pikiran lisan dan tulisan kaum Ahmadi itu.

Hasilnya, jika pikiran lisan dan tulisan itu legal, maka pikiran lisan dan tulisan itu dapat dikembangkan di dalam masyarakat Indonesia khususnya penganut agama Islam. Sebaliknya jika tidak legal, konsekwensinya adalah pikiran lisan dan tulisan kaum Ahmadi itu harus ditolak untuk dikembangkan di dalam masyarakat Indonesia khususnya penganut agama Islam. Cara pembenrian sanksi itu terhadap kaum Ahmadi dan JAI adalah melalui prosedur hukum yang dilakukan melalui Pemerintah sebagai pihak yang paling bertanggung jawab terhadap seluruh warga negaranya.

Namun setelah dilakukan analisis terhadap substansi Ahmadiyah sebagai suatu lembaga religius keagamaan, yang menggunakan agama Islam, ternyata bertentangan dengan pokok-pokok ajaran Islam. Oleh sebab itulah maka hanya dimensi Ahmadiyah sebagai organisasi yang dibenarkan oleh UUD ’45 itu.

Sedangkan dimensi sebagai substansi pokok ajaran, tidak dilindungi oleh UUD ’45 itu, bahkan sebaliknya pantas melarangnya. Mengapa? Karena menjadi organisasinya kaum yang mengajarkan pokok-pokok ajaran di luar Islam, tetapi mengatas namakan bahwa semua itu adalah ajaran Islam .

Dengan demikian tanggung jawab demokrasi terhadap Ahmadiyah terbatas pada penegakkan supremasi hukum secara objektif. Objektif demokratis bahwa Ahmadiyah bukan Islam. Jadi Ahmadiyah tidak diperbolehkan oleh demokrasi untuk memaksakan kehendaknya kepada umat Islam haq agar menerima Ahmadiyah sebagai bagian dari agama Islam. 2. Tanggung Jawab HAM Terhadap Ahmadiyah. Kaum Ahmadi dan JAI sebenarnya eksistensinya telah pula memndapatkan jaminan dan perlindungan HAM. Hal itu terdapat pada UUD “45 pasal 28 E ayat (2) yang berbunyi bahwa: “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya”. Sedangkan pada ayat (3) berbunyi bahwa: “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. Amanat UUD ’45 pasal 28E ayat (2) dan (3) itu merupakan jaminan HAM atas kaum Ahmadi dalam melaksanakan keyakinannya, berserikat dan berkumpul di seluruh wilayah hukum Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM pasal 9 berbunyi bahwa “setiap orang berhak hidup tentram, aman, damai, bahagia, sejahtera, lahir dan batin”. Pasal 22 ayat (1) berbunyi bahwa “Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”. Ayat (2) berbunyi bahwa: “Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.

Jika Ahmadiyah itu adalah agama dan atau tidak merusak aqidah kaum Muslimin dan menyesatkan orang yang beragama, Ahmadiyah dilindungi dan dijamin oleh negara.

Oleh sebab itulah maka kaum Ahmadi dalam beribadat menurut agamanya mendapatkan perlindungan HAM dan mendapatkan jaminan dari negara.

Tetapi karena ajaran pokok Ahmadiyah itu adalah paslu/plagiat tentu saja kaum Ahmadi dan Ahmadiyah tidak mendapatkan perlindungan dan jaminan dari negara berhubung kaum Ahmadi dan Ahmadiyah melanggar HAM umat Islam haq. Dengan demikian maka negara hanya melindungi fisik kaum Ahmadi dari tindak kekerasan oleh WNI lainnya dalam hal ini kelompok umat Muslim haq yang membela kebenaran agamanya atas pengingkaran dari kaum Ahmadi dan Ahmadiyah namun masih mengatasnamakan Islam. Demikian juga dengan Asset Ahmadiyah harus dijamin oleh negara agar tidak dirusak dan tidak dijarah oleh WNI lainnya dari pihak-pihak tertentu. Misalnya penjahat yang menyusup ke dalam kerumunan kaum Muslimin dan mengatasnamakan Islam. Maksud amanat UUD ’45 pasal 28E ayat (2) dan Undang-Undang Nomor 39/1999 pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) di atas adalah semua agama yang sudah ada di Indonesia dan agama-agama lainnya yang dikenal di seluruh dunia dan agama serta keyakinan yang sama sekali baru.

Bukan termasuk melindungi keyakinan kaum Ahmadi bahwa Mirza Ghulam Ahmad sebagai Nabi dan Rasul, Al-Mahdi dan Masih Mau’ud, menerima wahyu Tuhan dan sebagainya seperti telah banyak disinggung di atas. Sementara semua ajaran pokok kaum Ahmadi itu dikembangkan di dalam Islam haq dan sebagai agama Islam.

Sedangkan agama Islam haq tidak mengajarkan bahwa ada Nabi dan Rasul baru yang menerima wahyu dari Tuhan, sebagai Al-Mahdi, Masih Mau’ud dan sebagainya yang bernama Mirza Ghulam ahmad. Keyakinan kaum Ahmadi seperti itu karena menggunakan nama Islam, sama sekali di luar jaminan dan perlindungan UUD ’45 khususnya yang berkenaan dengan HAM seperti dalam pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) di atas.

Dalam perspektif HAM yang berdasarkan pasal 28E ayat (2) dan (3) dan pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) tersebut di atas bahwa keyakinan kaum Ahmadi dan organisasi Ahmadiyah yang bisa dijamin dan akan mendapatkan perlindungan HAM, bila kaum Ahmadi mendirikan agama baru dengan tidak melibatkan agama Islam haq sama sekali. Kalau kaum Ahamdi dan JAI masih bersi kukuh menggunakan keyakinannya itu di dalam Islam karena menggunakan pasal tersebut, kaum Ahmadi bukan lagi dilindungi pasal tersebut, malahan akan terjadi sebaliknya bisa dihukum oleh pasal tersebut karena melanggar HAM umat Islam haq yang berdasarkan pokok ajaran bahwa Nabi Muhammad Rasulullah SAW adalah Nabi dan Rasul yang terakhir/penutup. Oleh karenanya sama sekali tidak membenarkan dan tidak meyakini sedikit pun bahwa Mirza Ghulam Ahmad adalah seorang Nabi dan Rasul yang menerima wahyu dari Tuhan. Apa lagi berdasarkan analsis di atas bahwa Mirza Ghulam Ahmad melakukan plagiat terhadap ayat-ayat suci al-Qur’an segabai wahyu tentang pengangkatan dirinya sebagai Nabi dan Rasul oleh Tuhan. Dari uraian analitis di atas, dapat disimpulkan sementara bahwa tanggung jawab HAM terhadap kaum Ahmadi, JAI dan GAI terbatas pada fisiknya.

Sedangkan tanggung jawab pokok ajarannya adalah tanggung jawab atau kewenangan MUI. Karena yang memegang otoritas untuk menentukan pokok ajaran Islam atau bukan adalah MUI, bukan negara.

Tetapi setelah MUI menentukan bahwa Ahmadiyah itu bukan Islam atau Ahmadiyah itu di luar Islam, negara berkewajiban membenarkannya serta meresponnya dengan bentuk tindakan hukum terhadap kaum Ahmadi dan Ahmadiyah.

Hal itu sangat diperlukan karena itu adalah cara terbaik untuk menyelesaikan kasus kaum Ahmadi dan Ahmadiyah di Indonesia dewasa ini. Sedangkan cara terburuk adalah umat Islam menyelesaikannya sendiri dengan cara-caranya sendiri dengan ikhlas akan menanggung segala akibatnya. Mungkin dengan cara mengangkat seboyan “tumpas Ahmadiyah, musuh Islam”. 3. Tanggung Jawab Hukum Terhadap Ahmadiyah. Mengenai tanggung jawab hukum terhadap kaum Ahmadi dan organisai JAI, baru-baru ini Pemerintah telah mengeluarkan SKB antara Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri, yang mengatur tentang perlindungan fisik kaum Ahmadi dari tindak kekerasan oleh WNI lainnya.

Begitu juga dengan segala asset kaum Ahmadi dan organisasi JAI harus dilindungi oleh hukum yang berlaku di Indonesia. Artinya tidak boleh dirusak dan tidak boleh dijarah. “Namun SKB itu terdapat beberapa kelemahan” . Kelemahan pertama SKB itu hanya memberikan peringatan kepada JAI. Harusnya dibubarkan dan dilarang pelaksanaannya di seluruh wilayah NKRI karena menyesatkan keyakinan masyarakat Muslim haq terhadap ajaran Nabi dan Rasul palsu/plagiat. Dewasa ini kaum Ahmadi dan JAI sedang tidak melakukan da’wah secara terbuka.

Artinya SKB itu juga dipatuhi oleh kaum Ahmadi dan JAI namun baru sebatas “tiarap”. Kelemahan kedua SKB itu adalah adanya indikasi untuk memberikan opsi kepada kaum Ahmadi dan JAI bahwa Ahmadiyah diterima oleh umat Islam arus-utama sebagai salah satu aliran dalam Islam. Kebetulan JAI memilih opsi itu . Opsi itu tidak diperlukan karena Ahmadiyah bukan Islam dan Islam tidak mengajarkan adanya sekte-sekte seperti itu di dalam Islam. Di dalam Islam hanya dikenal 4 (empat) Mazhab yakni: Syafi’i, Hambali, Maliki dan Hanafi. Tetapi keempat Mazhab itu semaunya mengajarkan Islam bukan seperti Mirza Ghulam Ahmad yang mengajarkan umat Islam bahwa dirinya adalah Nabi dan Rasul yang menerima wahyu Tuhan, Al-Mahdi dan Masih Mau’ud. Apa lagi dalam analisis di atas ditemukan bahwa Mirza Ghulam Ahmad melakukan plagiat terhadap ayat-ayat suci al-Qur’an. Dengan demikian maka opsi itu adalah opsi yang salah, karena berimplikasi untuk merusak aqidah umat Islam haq.

Inilah bentuk tanggung jawab hukum negara terhadap kaum Ahmadi dan JAI. Mengenai pertimbangan untuk melegalkan GAI karena merupakan aliran Ahmadiyah Lahore, Pakistan, juga tidak bisa dilakukan. Mengapa? Ahmadiyah Lahore merupakan satu kesatuan utuh dengan Ahmadiyah Qadian.

Justeru kelompok Ahmadiyah Lahore diduga sengaja diciptakan oleh kaum Ahmadi sebagai kamuflatif Ahmadiyah Qadian. Ketika Ahmadiyah Qadian “diganggu” oleh umat Islam haq, serta-merta meraka akan mengaku bahwa kami adalah Ahmadiyah Lahore. Tetapi setelah gangguan selesai, serta-merta pula mereka akan kembali lagi melakukan ajaran Ahmadiyah Qadian seperti sedia kala.

C. P E N U T U P

Berdasarkan hasil studi literatur, sari wawancara dan hasil analisis di atas, berikut ini dipaparkan beberapa kesimpulan dan saran-saran yang perlu dilakukan oleh Pemerintah dalam penuntasan kasus Ahmadiyah yang sudah menimbulkan instabilitas kedamaian dan ketentraman umat beragama Islam di Indonesia serta sudah berlangsung berkepanjangan di Indonesia yang tiada henti hingga dewasa ini.

1. Kesimpulan. a. Kolonial Inggeris memang melatar belakangi berdirinya Ahmadiyah di India. Begitu pula dengan pengakuan Mirza Ghulam Ahmad sebagai Nabi dan Rasul, Al-Mahdi dan Masih Mau’ud tidak lepas dari dukungan Kolonial Inggeris di India. Kepentingan Inggeris kepada Ahmadiyah yakni Ahmadiyah sebagai sekutu loyal terhadap Kolonial Inggeris di India.

b. Mirza Ghulam Ahmad bohong kalau dia pernah menerima wahyu Tuhan tentang ke-Nabi-an dan ke-Rasul-annya. Tetapi yang benar adalah Mirza Ghulam Ahmad melakukan plagiat/meniru atau pemalsuan ayat-ayat suci al-Qur’an kemudian dia umumkan ayat-ayat suci al-Qur’an hasil plagiatnya itu sebagai wahyu yang dia akui dia terima dari Tuhan.

c. Mirza Ghulam Ahmad bukan Nabi dan bukan pula Rasul. Dalilnya adalah plagiat ayat-ayat suci al-Qur’an yang dia lakukan tentang ke-Nabi-an dan ke-Rasul-annya. d. Dari hasil analisis yang dilakukan dapat dipastikan bahwa Ahmadiyah bukan agama Islam.

e. Ahmadiyah Qadian dan Ahmadiyah Lahore merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan antara satu sama lainnya.

Karena Ahmadiyah Lahore bisa menjadi kamuflase bagi Ahmadiyah Qadian. Oleh sebab itu, maka perlakuan hukumnya terhadap keduanya adalah sama berat dan sama ringan. f. Ahmadiyah tidak bisa menggunakan UUD ’45 pasal 28E ayat (2) dan ayat (3) serta Undang-Undang HAM Nomor 39/1999 pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) untuk menjadi sandaran hukum agar tetap berdiri dan menjalankan ajarannya dengan menggunakan agama Islam haq.

Perbuatannya itu justeru bisa dijadikan dalil untuk menghukumnya dengan hukuman bahwa Ahmadiyah melakukan pelanggaran HAM umat Islam haq karena mengganggu ketentraman dan kedamaian umat Islam haq serta berakibat kepada gangguan stabilitas keamanan Negara Indonesia.

g. Ahmadiyah akan menjadi sumber konflik horisontal terbesar di Indonesia jika Pemerintah tetap membiarkan kaum Ahmadi dan Ahmadiyah menjalankan ajarannya di Indonesia dengan tetap mengklaim bahwa Ahmadiyah adalah agama Islam.

h. Kaum Ahmadi dan JAI serta GAI bisa dituntut dengan tuduhan bahwa mereka mengembangkan/menyebar-luaskan ajaran Nabi dan Rasul, Al-Mahdi dan Masih Mau’ud palsu/plagiat di Indonesia.

i. Tanggung jawab negara terhadap kaum Ahmadi, JAI dan GAI terletak pada fisik umat Ahmadi, JAI dan GAI sebagai WNI saja. Sedangkan materi ajarannya yang menyangkut Islam dalam ajaran Ahmadiyah adalah tanggung jawab MUI sebagai pemegang otoritas tertinggi tentang syariat Islam di Indonesia.

2. Saran-Saran a. Ahmadiyah agar dilarang mengatasnamakan Islam dalam menjalankan ajaran pokoknya bahwa Mirza Ghulam Ahmad sebagai Nabi dan Rasul, Al-Mahdi dan Masih Mau’ud di dalam Islam dengan rujukan Fatwa MUI. Jika kaum Ahmadi, JAI dan GAI tidak patuh bisa dihukum dengan tuduhan mengembangkan/menyebarluaskan ajaran palsu/plagiat terhadap ajaran Islam.

b. Ahmadiyah agar tidak dibubarkan dan tidak dilarang di Indonesia jika menjadi agama sendiri dan tidak memasukan ajaran Islam sedikit pun di dalam ajaran Ahmadiyah.

Demikian pula dengan perangkat Islam seperti menggunakan Masjid, Al-Qur’an, naik Haji di Tanah suci Mekkah, Rukun Iman dan Rukun Islam di dalam Ahmadiyah agar dilarang keras. Jika tidak patuh agar dihukum dengan tuduhan melakukan penodaan Islam.

c. Pemerintah agar segera menuntaskan kasus Ahmadiyah di Indonesia dengan menggunakan Fatwa MUI dan meminta masukan tambahan dari MUI. Pemerintah agar tidak menggunakan UUD ’45 pasal 28E ayat (2) dan ayat (3) serta Undang-Undang HAM Nomor 39/1999 pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) untuk membenarkan Ahmadiyah di dalam Islam, karena pasal-pasal itu hanya dimaksudkan pada agama-agama yang sudah diakui kebenarannya di dunia dan agama yang sama sekali baru. Karena dikhawatirkan jika kasus Ahmadiyah di Indonesia tidak segera dituntaskan, ada kelompok umat Islam akan bertindak keras terhadap kaum Ahmadi, JAI dan GAI kemudian menanggung sendiri semua akibatnya dengan mengatakan perjuangan fiisabilillah dengan menggunakan slogan tambahan mislanya: “tumpas Ahmadiyah, musuh Islam”. Akibatnya akan terjadi konflik berdarah yang jauh lebih besar dari sebelumnya.

Jakarta, 15 Januari 2009

M.D. La Ode

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada September 6, 2010 in Discaurse, Research

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
waktu kosong

circle of mind for prediction and strategic analysis

WordPress.com

WordPress.com is the best place for your personal blog or business site.

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 47 pengikut lainnya.